TUGAS ETIKA KELOMPOK 2 - TRANSPLANTASI ORGAN

LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS KASUS ETIKA AKTUAL

“TRANSPLANTASI GINJAL”

Disusun oleh :

Florentina Aira S.              (41170116)

Edward Kurniawan          (41170121)

Ni Kadek Ayu Divia P.    (41170131)

Dixie Bramantya S.           (41170136)

Kezia Devina Deodatis     (41170137)

Brian Ardya Indrajat        (41170143)

Florival Jose                      (41170144)

Maxima Aditya P.             (41170148)

 Aloysius Gonzaga P.B.     (41170164)

Setywanty Layuklinggi     (41170171)

Antonius Adhymas P.       (41170173)

Antonia Deta Anno Vida (41170177)

Ivon Widiastuti                 (41170178)

Beltsazar Onne P.             (41170179)

Natasha Vanya M. H.       (41170196)

I Made Wahyu Adi P.      (41170203)

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Tranplantasi organ merupakan prosedur pemindahan organ atau jaringan dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia lain atau diri sendiri yang dilakukan secara medis. Pada dasarnya tujuan utama transplantasi organ adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup bagi penderita. Kelangsungan hidup pasien-pasien transplantasi organ ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah skrining penderita, persiapan pra-transplantasi, pendekatan bedah yang diambil pada waktu transplantasi dan penatalaksanaan penderita pasca transplantasi. Seiring kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran, transplantasi organ tubuh manusia juga berkembang sangat pesat, seperti transplantasi jantung manusia, ginjal, hati, termasuk jaringan otot. Berdasarkan hukum Indonesia dan kode etik kedokteran, transplantasi dilakukan berdasarkan kemanusiaan dan harus disetujui oleh pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 dan 65. Demikian pula di pasal 192 dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan dipidana. Untuk itu, transplantasi organ dan/atau jaringan boleh dilakukan sukarela atas dasar kemanusiaan dan dengan keinginan yang baik (Susanto, 2019).

Ginjal merupakan salah satu organ vital yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, keseimbangan asam basa dalam darah, mengatur konsentrasi garam dalam darah, dan ekskresi bahan buangan seperti urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Bila ginjal tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya maka akan timbul masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit gagal ginjal kronik (Sherwood, 2015). Pada gagal ginjal kronik telah terjadi kerusakan ginjal secara permanen dimana fungsi ginjal tidak kembali normal, cenderung berlanjut menjadi gagal ginjal terminal sehingga agar ginjal dapat berfungsi baik seperti semula, maka dapat dilakunan transplantasi ginjal (Guyton, 2015).

Di Indonesia, donor pada transplantasi ginjal berasal dari donor hidup (living donor) dan juga dari donasi organ jenazah. Setiap orang yang akan melakukan donor organ tubuh, harus melewati beberapa prosedur. Pada donor hidup, biasanya diambil dari orang tua atau saudara dekat karena memiliki darah dan jaringan yang mirip. Dalam proses pemilihan organ untuk donor pun di uji lagi dengan teliti. Setelah adanya kesepakatan oleh dokter dan resipient (orang yang menerima donor), maka dokter dapat melakukan tindakan operasi dan transplantasi tersebut. Selain itu, seorang resipient juga harus mengetahui informasi pendonornya (Bintoro, 2016).

Pada kenyataannya, tindakan jual beli ginjal untuk kepentingan transplantasi secara medis masih banyak terjadi, dikarenakan organ ginjal dari donor hidup tidak mudah didapatkan tanpa suatu imbalan, sehingga berpotensi munculnya tindakan jual beli organ ginjal tersebut. Pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai larangan jual beli organ juga semakin memperkuat potensi transaksi komersial dalam bentuk jual beli organ ginjal manusia.

Faktor lain yang dapat memicu terjadinya tindakan jual beli organ ginjal, yaitu perkembangan teknologi kedokteran khususnya tranplantasi yang berfungsi dengan baik sehingga pasien gagal ginjal sangat ingin melakukan transplantasi demi kelangsungan hidupnya. Namun, adanya permintaan organ ginjal yang lebih banyak dibandingkan penyediaan organ ginjal memungkinkan untuk dilakukannya tindakan jual beli organ tersebut, di sisi lain permasalahan masyarakat di Indonesia di bidang ekonomi juga mempengaruhi (Susanto, 2019).

Oleh karena beberapa faktor di atas, maka kasus ini dipilih dan menjadi perhatian bagi penulis. Selain itu, banyak informasi yang beredar di masyarakat mengenai keuntungan besar yang diperolah dari penjualan organ khususnya ginjal, dimana normalnya masing-masing orang memiliki 1 pasang ginjal dan apabila didonorkan salah satunya, pendonor masih dapat bertahan hidup. Oleh sebab itu kasus ini dipilih agar dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli ginjal.

B.     Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan ini ialah :

1.      Dapat mengetahui fakta terkait etika berdasarkan kasus transplantasi ginjal

2.      Dapat mengerti etika, nilai, prinsip dan hukum terkait kasus transplantasi organ

3.      Dapat mengetahui faktor-faktor resiko terkait kasus transplantasi organ

4.      Dapat menginformasikan keputusan yang etis dan tegas berdasarkan hukum di Indonesia mengenai kasus transplantasi ginjal

 

BAB II

RINGKASAN KASUS

 

Kasus transplantasi ginjal antara dua pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang bermula dari seorang pendonor ginjal bernama ibu Ita yang terlilit hutang karena bisnisnya terpuruk dan memiliki sejumlah hutang di koperasi. Lalu dia menawarkan untuk mendonorkan ginjalnya di RSSA kepada seorang perawat disana. Perawat itu kemudian meminta nomor telepon Ita dan memberikan nomor telepon itu kepada dr. Rifai selaku salah satu tim dokter transplantasi. dr. Rifai lalu menghubungi Ita dan mengatakan bahwa ada seseorang yang membutuhkan donor ginjalnya yaitu Erwin Susilo. Pada awalnya, Erwin merupakan pasien yang menjalani cuci darah selama tujuh bulan di Rumah Sakit Persada Hospital dan RKZ di Kota Malang. Kemudian, Erwin berobat di RSSA Malang dan bertemu dengan dr. Rifai yang sebelumnya menghubungi Ita dan dr. Atma selaku ketua tim dokter transplantasi ginjal. dr. Rifai menawarkan kepada Erwin untuk melakukan transplantasi ginjal dan mempertemukan Erwin dengan Ita. Pada pertemuan itu, Ita akhirnya bersedia untuk mendonorkan ginjalnya kepada Erwin. Pada awalnya Erwin sempat ragu untuk menjalani transplantasi tersebut dikarenakan Ia takut untuk dioperasi, namun setelah berpikir panjang akhirnya Erwin bersedia untuk melakukan transplantasi ginjal. 

Melalui beberapa prosedur yang diberikan oleh RSSA, Erwin dan Ita lalu menandatangani beberapa dokumen yang telah dipersiapkan oleh pihak rumah sakit atas sepengetahuan tim dokter di rumah sakit tersebut. Namun, ternyata Ita dan Erwin mempunyai kesepakatan lain di luar ketentuan rumah sakit, dimana Ita menawarkan ginjalnya seharga Rp. 350 juta kepada Erwin sesuai dengan jumlah hutangnya, akan tetapi kesepakatan itu diadakan tanpa adanya persetujuan di atas kertas. Transplantasi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017 di RSSA Malang. Seusai operasi dan sebelum pendonor pulang, hak pendonor sudah terpenuhi, dimana Erwin sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 70 juta kepada Ita dengan rincian Rp. 45 juta sebagai biaya hidup selama tiga bulan, Rp5 juta untuk BPJS, dan Rp20 juta sebagai tali asih. Pada kasus ini, Ita merasa dirugikan karena tidak dibayarkan sesuai perjanjian dengan Erwin yaitu Rp. 350 juta dan hanya dibayarkan Rp. 70 juta. Oleh karena itu, Ita meminta kekurangan pembayaran kepada Erwin. Akan tetapi, Ita malah mendapatkan makian, sehingga Ia merasa dirugikan dan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Menurut kuasa hukum Ita yaitu Yassiro Ardhana Rahman, adanya praktik transplantasi ilegal dalam kasus kliennya. Bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan dua dokter senior dalam transplantasi tersebut. Dugaan itu didasarkan pada pengakuan Ita yang tidak dimintai persetujuan dalam proses transplantasi tersebut. Ita hanya diminta tanda tangan satu kali menjelang dilakukan operasi transplantasi dan tidak ada persetujuan dari pihak keluarganya. Pada kasus ini juga dokter tidak meminta persetujuan dari keluarga Ita sebagai pendonor. Dasar lain adalah adanya kesepakatan sebesar Rp. 350 Juta, tetapi dibayarkan oleh Erwin Rp. 70 juta yang menunjukkan bahwa transplantasi tersebut bermotif ekonomi dan bukan lagi dilandasi kemanusiaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pihak rumah sakit RSSA lalu menanggapi adanya berita mengenai kasus jual beli organ tubuh dan praktek transplantasi ilegal tersebut. Hal tersebut tampak saat konferensi pers di ruang Majapahit. Menemui awak media, Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSSA Hanief Noersjahdu, Ketua Komite Medik RSSA Istan Irmansyah, serta ketua tim transplantasi ginjal yaitu dr Atma Gunawan. Selain itu, hadir pula dokter-dokter yang terlibat dalam operasi, termasuk dr Rifai. Dari hasil konferensi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa transplantasi sudah dilakukan secara institusional dan tidak dilakukan secara pribadi, dimana proses ini melibatkan 20 orang dokter dan proses transplantasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Permenkes 38 tahun 2016. Pihak RSSA juga menekankan bahwa pada proses ini tidak ada unsur jual beli organ atau menawar, kemudian dilakukan secara sukarela oleh pendonor maupun penerima. 

Dalam konferensi, dr. Atma Gunawan menyatakan bahwa dalam proses transplantasi tidak ada perjanjian di luar perjanjian yang disepakati oleh pihak rumah sakit. Beliau juga menyatakan bahwa pihak rumah sakit awalnya tidak mengetahui tentang perjanjian antara Ita dan Erwin mengenai pembayaran sebesar Rp. 350 juta. Sesuai dengan perjanjian yang dipegang oleh pihak rumah sakit, diterangkan bahwa tidak boleh ada tuntut-menuntut pasca tindakan, baik antara pendonor dengan penerima atau dengan pihak rumah sakit. Jika ada perjanjian antara pendonor dan penerima, hal itu bukan merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit.

Pada tanggal 18 Januari 2018, Ita Diana mengaku sudah berdamai dengan pihak RSSA dan juga Erwin. Ita bertemu dengan pihak RSSA dan membicarakan prihal perdamaiannya di RSSA. Ita mengaku sudah menandatangani surat perdamaiannya dengan pihak rumah sakit lantara Ia sudah lelah dalam menghadapi kasusnya tersebut, sehingga Ia memutuskan untuk berdamai.

 

BAB III

ANALISIS KASUS

 

A.     Pencermatan Fakta Berupa Kronologi yang Menjadi Kasus Etika

·         Ibu Ita yang sedang terlilit hutang menawarkan untuk menjual ginjalnya di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

·         Dokter Rifai selaku salah satu tim dokter transplantasi menghubungi Ita dan mengatakan bahwa ada seseorang yang membutuhkan donor ginjal yaitu Erwin Susilo.

·         Ita dan Erwin mempunyai kesepakatan lain di luar ketentuan rumah sakit, dimana Ita menawarkan ginjalnya seharga Rp. 350.000.000 kepada Erwin sesuai dengan jumlah hutangnya, akan tetapi kesepakatan itu diadakan tanpa adanya persetujuan di atas kertas.

·         Erwin sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 kepada Ita dengan rincian Rp. 45.000.000 sebagai biaya hidup selama tiga bulan, Rp5.000.000 untuk BPJS, dan Rp20.000.000 sebagai tali asih.

·         Ita merasa dirugikan karena tidak dibayarkan sesuai perjanjian dengan Erwin yaitu Rp. 350.000.000, hal tersebut menunjukkan bahwa transplantasi yang dilakukan bermotif ekonomi dan bukan lagi dilandasi oleh ketentuan yang berlaku sesuatu dengan peraturan yang ada. Ita membawa kasus ini ke ranah hukum.

·         Ita tidak dimintai persetujuan dalam proses transplantasi tersebut. Ita hanya diminta tanda tangan satu kali menjelang dilakukan operasi transplantasi dan tidak ada persetujuan dari pihak keluarganya.

·         Pihak rumah sakit menyatakan bahwa transplantasi sudah dilakukan secara institusional dan tidak dilakukan secara pribadi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Permenkes 38 tahun 2016. Pihak RSSA juga menekankan bahwa pada proses ini tidak ada unsur jual beli organ atau menawar, kemudian dilakukan secara sukarela oleh pendonor maupun penerima. 

 

Pencermatan nilai/norma etika yang dilanggar

1.      Ita dan Erwin mempunyai kesepakatan lain di luar ketentuan rumah sakit. Ita menawarkan ginjalnya seharga Rp. 350.000.000 kepada Erwin. Kesepakatan itu diadakan tanpa adanya persetujuan di atas kertas.

Norma terkait Hukum yang dilanggar:

·         Pada UU No. 23 tahun 1992 pasal 33 dijelaskan bahwa “Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial”

·         Dilanjutkan penjelasan Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64 ayat (3) dijelaskan bahwa “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun”.

·         Permenkes No. 38 tahun 2016 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan”

·         Permenkes No. 38 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 1 (g) dijelaskan bahwa "salah satu persyaratan administratif yaitu membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien".

·         Permenkes No. 38 Tahun 2016 Pasal 24 Ayat 1 (d) dijelaskan bahwa "untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris".

·         Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, pasal 1c dijelaskan bahwa “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”  Pada kasus ini terlihat jelas bahwa alasan ibu Ita mendonorkan ginjalnya bukan untuk mengobati atau menggantikan jaringan tubuh yg rusak melainkan ada alasan terselubung yaitu untuk menutupi kebutuhan ekonomi ibu Ita yang terlilit hutang.

Kode Etik Kedokteran yang dilanggar :

·         Kode Etik Kedokteran Indonesia

Pasal 5 : Perbuatan Melemahkan Psikis maupun Fisik.

"Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut."

Disebutkan bahwa pada kasus ini tidak ada keterangan mengenai persetujuan yang jelas maupun persetujuan yang jelas diatas kertas terkait memperjual belikan ginjal ibu Ita, dan tidak ada keterangan pasti atas persetujuan keluarga.

·         Pasal 9

“Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan  berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.”

Jika yang salah adalah dokter yang bertugas maka kesalahannya adalah tidak memastikan bahwa terdapat transaksi jual beli organ yang terjadi antara resipien dan pendonor, yaitu terlihat bahwa saat konferensi pers, dokter dari pihak RS menjelaskan tidak tahu menahu mengenai transaksi jual beli organ yang dilakukan, mereka hanya menjalankan prosedur atau protokol medis yang ada.

2.      Ita tidak dimintai persetujuan dalam proses transplantasi tersebut. Ita hanya diminta tanda tangan satu kali menjelang dilakukan operasi transplantasi dan tidak ada persetujuan dari pihak keluarganya.

Norma yang dilanggar:

·         Dalam Undang - Undang No.23 Tahun 1992 Pasal 34 Ayat 2 dijelaskan bahwa "Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarganya".

·         Dalam Permenkes No. 38 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 1 (e) dijelaskan bahwa "salah satu persyaratan administratif yaitu mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor".

·         Kode Etik Kedokteran Indonesia

Pasal 5 : Perbuatan Melemahkan Psikis maupun Fisik.

"Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Dalam FATWA MUI No 13 Tahun 2019 dijelaskan bahwa

“Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau  jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut  bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan  transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram”

Pada kasus ini ibu Ita berkeyakinan muslim, sehingga penjelasan pada peraturan tersebut melanggar aturan jual beli organ tubuh

 

Pandangan Gereja dan Ajarannya :

Hidup manusia yang merupakan anugerah Tuhan, maka manusia bukanlah pemilik dari hidup tersebut. Dengan kata lain, manusia juga tidak seharusnya memliki kekuasaan yang mutlak atas hidupnya. Pada ajaran ini, kita diajarkan untuk seharusnya memelihara, melindungi dan menjaga hidup termasuk anggota badan yang telah Tuhan berikan kepada kita.

Sebagai pemilik seharusnya kita tetap bertanggung jawab dan mempertahankan serta memelihara badan sesuai yang diberikan Tuhan kepada masing-masing manusia

 

B.     Konsekuensi/risiko dari tindakan pelanggaran etik pada pasien / dokter

1.      Konsekuensi secara norma hukum

·         Larangan tersebut termaktub dalam UU 36 tentang Kesehatan tahun 2009 Pasal 64 ayat 3. Bunyinya, “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun”. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 192 yang mengatur tentang ancaman pidana. Setiap orang, setiap orang artinya siapa saja yang dengan sengaja memperjualbelikan anggota tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar pada pasal 192.

·         Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 80 Ayat 3 dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

 

Konsekuensi sebagai pelanggaran kode etik

·         Dokter yang terlibat dalam jual beli ginjal dapat dipecat dari rumah sakit dan kehilangan izin prakteknya atau dibekukan karena melanggar kode etik yang ada.

·         Rumah sakit/dokter akan kehilangan reputasi dari masyarakat khususnya pasien dari rumah sakit/dokter tersebut. 

 

BAB IV

KESIMPULAN

              Kesimpulan pada kasus ini adalah adanya praktik jual beli organ yang melibatkan pihak pendonor, resipien, dan Rumah Sakit. Kasus ini tidak ditindaklanjuti penyelidikan pastinya karena mereka sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut, walaupun belum ada kepastian hukumnya yang jelas kejadian ini sangat melanggar etika dan hukum yang berlaku

 

REFLEKSI KELOMPOK

                                                                                             

Florentina Aira Syaharani - 41170116

Dari kasus transplantasi ginjal yang sudah kelompok bahas, bila dikaitkan dengan hukum yang ada, tetap sebagai dokter harus memiliki prinsip dan janji dokter yang sudah ada. Dokter tidak semata-mata dengan mudah untuk menerima penawaran pasien untuk kepentingannya dan tidak ada perjanjian tertulis. Bila memang motifnya memperjual-belikan organ untuk kepentingan ekonomi, tetapi beberapa hal yang saya kurang setuju adalah dari permasalahan pasien yang sedang tidak dalam kondisi berat dan menuju kematian tidak seharusnya untuk menjual-belikan organ yang masih digunakan dalam kondisi badan sehat dan masih bisa digunakan dalam kondisi jangka panjang kehidupan. Refleksi saya sebagai mahasiswa kedokteran, kedepannya akan lebih memperhatikan permasalahan pasien dan harus sangat mempertimbangkan keadaaan yang ada dari sisi peraturan dokter, hukum, rumah sakit, maupun pasien.

 

Edward kurniawan - 41170121

Hal yang menjadi perhatian dari kasus ini dari saya ialah tentang seseorang yang terlibat secara tidak langsung dalam “jual beli organ” karena adanya tekanan dari faktor ekonomi berupa hutang. Dikarenakan banyaknya stressor yang ada menyebabkan ibu Ita dengan sadar mendonorkan ginjalnya dengan diberikan janji akan dibantu dalam penyelesaian masalahnya. Hal ini menjadi evaluasi salah satunya bagi seorang dokter agar dapat memberikan informasi tentang adanya larangan etika, hukum, dan konsekuensi yang dapat terjadi akibat jual beli organ kepada masyarakat karena masih maraknya informasi bahwa menjual organ bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Menjadi seorang dokter juga berdasarkan aturan yang ada harus dapat memoderasi baik pasien maupun pendonor agar dapat terjadi komunikasi yang efektif dan tidak terjadi kesalahpahaman sepihak. Dari pembelajaran kasus ini saya berharap kedepannya saat menjadi dokter ataupun sebagai masyarakat dapat mengerti tentang norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

 

 

Ni Kadek Ayu Divia P. – 41170131

            Setelah membaca dan memahami kasus mengenai transplantasi ginjal ini, saya menjadi tahu bahwa pelanggaran etika di bidang kesehatan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak pemberi layanan kesehatan, akan tetapi hal itu bisa juga dilakukan oleh beberapa oknum lainnya, seperti pasien itu sendiri. Fokus saya pada kasus ini adalah tentang pengetahuan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan yang masih rendah mengenai prosedur kesehatan itu sendiri, seperti pada kasus ini bisa dilihat bahwa kurangnya informasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pasien menyebabkan pasien tidak mengetahui tentang syarat perjanjian yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan pihak lainnya yang bersangkutan. Hal itu memberikan pembelajaran bagi saya bahwa tenaga kesehatan harus mampu memberikan informasi dan sanksi yang jelas bagi para penerima layanan kesehatan sebelum melakukan prosedur tertentu. Selain itu, dari kasus tersebut juga dapat dilihat bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak dapat menimbulkan efek yang merugikan, salah satunya adalah dapat menimbulkan buruknya citra pemberi pelayanan kesehatan.

 

Dixie Bramantya S. - 41170136

            Membaca berita kasus transplantasi organ ginjal ini membuat saya prihatin. Motif yang diberikan adalah karena adanya lilitan hutang dan rumah yang disita. Hal ini jelas sangat melanggar etika dan hukum yang ada di Negara Indonesia dimana konsekuensi yang diterima sangat berat. Tuhan sudah memberikan anugerah yang baik untuk manusia dengan diberinya organ tubuh yang bekerja untuk kehidupan. Apabila rela menghilangkan organ tubuhnya hanya untuk uang semata, hal itu sangat salah untuk dilakukan. Menjalani kehidupan dengan keterbatasan ekonomi memang menyusahkan, tetapi bukan dengan cara menjual organ tubuh sebagai jalan keluar yang tepat, masih banyak sesuatu hal yang bisa dilakukan seperti meminta bantuan saudara ataupun teman terdekat. Pelajaran yang bisa diambil mungkin jangan terlalu memaksakan diri untuk berhutang terlalu banyak, karena jika uang sudah mengalahkan, segala cara dapat dihalalkan.

 

 

 

Kezia Devina Deodatis - 41170137

            Dari kasus jual beli ginjal untuk kepentingan transplantasi, menurut saya hal tersebut sudah termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan etika yang ada di Indonesia, karena transplantasi organ ginjal seharusnya dilakukan secara sukarela dengan tujuan kemanusiaan. Menurut saya, seharusnya pihak rumah sakit membuat salinan dari setiap perjanjian atau persetujuan yang sudah di tanda tangani oleh dokter, pendonor maupun resipien. Dokter ahli atau kepala rumah sakit juga harus menjelaskan bagaimana prosedur dan peraturan sebelum dilakukannya transplantasi organ ginjal tersebut, hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mungkin muncul. Karena hidup di negara hukum artinya apapun yang kita lakukan harus mengacu pada hukum yang berlaku dan harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Selain itu, dokter juga harus tetap menerapkan kode etik kedokteran dalam setiap pelayanannya.

 

Brian Ardya Indrajat – 41170143

Dari kasus yang dibahas oleh kelompok pada praktikum ini, saya belajar bahwa dalam setiap tindakan yang diambil dalam dunia medis harus benar-benar memperhatikan aspek hukum dan etikanya. Karena tindakan medis menyangkut organ dan nyawa seseorang, sehingga harus benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan tindakan seperti donor atau transplantasi organ seperti pada kasus. Dalam tiap tindakan, termasuk transplantasi organ juga harus terutama dipastikan bahwa semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama harus benar-benar dilakukan informed consent. Dalam beberapa hal seperti transplantasi organ juga harus dipastikan bahwa tidak terjadi transaksi jual beli organ yang menyalahi aturan. Hal ini perlu dilakukan baik oleh dokter maupun rumah sakit dan pihak-pihak yang bersangkutan.

 

Florival Jose - 41170144

            Setelah menganalisis kasus yang kami dapatkan, saya mendapatkan pengetahuan tentang pelanggaran pada orang yang melakukan transplantasi organ dengan niat mendapatkan keuntungan dan bagaimana caranya dokter bisa mengikut sertakan diri dalam pengambilan keputusan oleh pasien dengan menjelaskan prosedur dan komplikasi atau hasil terakhir dari keputusan yang diambil. Saya juga sudah mempunyai sedikit banyangan tentang bagaimana menganalisa suatu kasus berdasarkan moral dan hukum-hukum yang ada untuk bisa digunakan apabila saya mengalami masalah yang saya jumpai di masa depan nanti.

 

Maxima Aditya Prabowo - 41170148

            Berdasarkan kasus yang dijadikan topik, terbukti bahwa masalah ekonomi masih menjadi masalah utama di kehidupan bernegara di Indonesia. Masalah ekonomi yang paling sering adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat memicu seseorang untuk berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dari kasus Bu Ita, menurut saya, Bu Ita melakukan “koping” yang salah dalam menanggapi masalah yang ia alami. Beliau memilih untuk menjual organ ginjalnya untuk menutupi utang pada koperasi sebesar 350 juta rupiah padahal tiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain melanggar kewajiban asasi manusia, Bu Ita juga melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang tercermin dari pasal 64 ayat (2) dan (3) yang berisi bahwa transplantasi organ hanya diperbolehkan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun. Melihat dari hal tersebut, dibanding menjual organ, akan lebih baik dan lebih manusiawi ketika Bu Ita mencari pekerjaan entah sebagai ART, karyawan yang bekerja pada suatu instansi/perusahaan/wirausahawan atau profesi lainnya karena beliau masih terhitung produktif. Pelajaran yang saya ambil untuk kehidupan saya ke depannya adalah apapun masalah yang dihadapi, seberat apapun itu, pasti akan ada jalan/solusi ketika kita berpikir dengan kepala dingin dibandingkan hanya mencari cara instant untuk menyelesaikannya tapi melawan hak dan kewajiban sebagai manusia.

 

Aloysius Gonzaga P. B. - 41170164

            Dari berita yang saya baca dari Ibu Ita sendiri sudah salah karena meminta resipien untuk membayar 350 juta, karena pada peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah masuk dalam jual beli organ. Sesuai pasal 192 UU 36/2009 harus dipidana paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Menurut saya memang harus mengikuti tujuan utama transplantasi yaitu untuk pengobatan bukan untuk alasan lain seperti adanya masalah ekonomi.

 

 

Setywanty Layuklinggi - 41170171                            

            Dari kasus pendonoran ginjal yang yang dialami Ita dapat dikatakan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tetapi pihak yang lain juga melakukan beberapa pelanggaran. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Ita lebih ke tindakan pendonor yang tidak sesuai etik, dimana melakukan perjanjian khusus diluar persetujuan dan sepengetahuan RS yaitu imbalan uang Rp.350jt dari resipien yaitu Erwin Susilo. Tindakan Ita yang lain yaitu latar belakang penyumbangan organnya tidak secara sukarela tapi karena berlatar belakang mengharapkan imbalan berupa uang untuk menutupi kebutuhan ekonomi ibu Ita yang terlilit hutang. Menurut saya tindakan Ita tersebut adalah salah karena sudah melanggar etik dimana seharusnya tindakan pendonoran dilakukan secara sukarela dan tidak boleh ada perjanjian lain diluar rumah sakit. Selain dari pendonor, pada kasus ini juga resipien yaitu Erwin Susilo melakukan pelanggaran karena melakukan perjanjian khusus diluar persetujuan dan tanpa sepengetahuan RS bersama Ita. Dari tuntutan yang diajukan Ita kepada Erwin dan RSSA tentunya merugikan pihak RSSA karena ikut membawa nama RS tersebut dimana yang pada kenyataannya pihak RSRA sudah menjalani prosedur transplantasi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku tetapi justru dituntut atas dasar penjualan organ oleh Ita. Pada kasus ini juga ada kesalahan dari Komisi Transplantasi Nasional dimana tidak melakukan verifikasi lapangan khususnya tidak memastikan latar belakang penyumbangan organ, serta unsur jual beli organ sehingga dalam transplantasi terdapat unsur jual beli organ dari perjanjian khusus yang dilakukan Ita dan Erwin dan juga latar belakang transplantasi ini bukan secara sukarela dari pendonor tapi karena mengharapkan imbalan.

 

Antonius Adhymas P. – 41170173

Dari kasus tersebut, membuat saya ikut prihatin. Karena faktor ekonomi yang tidak dapat teratasi sehingga terjadilah penyitaan rumah akibat utang-piutang. Hal ini lah yang membuat banyak orang untuk berpikir dan bertindak secara gegabah, sehingga tidak memikirkan kesehatan diri sendiri, yang terpenting adalah hutang lunas dan rumah tidak jadi tersita. Sehingga beberapa berpikir untuk melakukan penjualan organnya demi mendapatkan uang dan terpaksa untuk melakukannya. Ini dapat digolongkan pelanggaran hukum dan kode etik kedokteran di Indonesia. Berdasarkan hukum Indonesia dan kode etik kedokteran, transplantasi dapat dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan dan harus disetujui pihak pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 dan 65. Serta di pasal 192 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan secara sengaja untuk memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan dipidana. Sehingga transplantasi organ dan/atau jaringan boleh dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan dan dengan keinginan sendiri yang baik. Dari sini saya mendapatkan pembelajaran untuk bertindak hati-hati/ tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu apalagi yang menyangkut diri kita sendiri dan kesehatan pribadi.

 

Antonia Deta Anno Vida - 41170177

Dari kasus praktikum kali ini ada banyak hal yang bisa saya pelajari. Pertama, dalam mengambil suatu keputusan harus dipertimbangkan berbagai hal terutama  jika hal tersebut berhubungan dengan orang lain. Pertimbangan yang sesuai konteks kasus ini adalah mencari tau dasar-dasar hukum dalam menjalani transplantasi. Jika sudah bersedia untuk mendonorkan organ  maka tidak seharusnya bu Ita masih menargetkan harga setinggi itu sehingga terlihat ia terlalu mementingkan ekonomi bukan kemanusiaan. Saya juga belajar untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan lain yang lebih realistis dalam mengambil keputusan. Hal ini berkaitan dengan pilihan bu Ita untuk mendapatkan uang dengan cara mendonorkan ginjalnya. Padahal mungkin ada hal-hal lain yang lebih bisa dilakukan bu Ita untuk membayar utang. Kedua, berhubungan dengan ketelitian dalam menjalani berbagai prosedur. Prosedur transplantasi ginjal yang justru ditemukan adanya kesepakatan diluar rumah sakit. Alangkah baiknya dari pihak rumah sakit maupun tenaga medis lainnya tetap mengecek bahwa semua prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Ivon Widiastuti – 41170178

Hal yang dapat saya pelajari dari kasus transplantasi ginjal ini bahwa terjadinya pelanggaran etika di bidang kesehatan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau tenaga medis akan tetapi hal itu dapat juga dilakukan oleh pasien. Rendahnya pengetahuan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan mengenai prosedur kesehatan dapat membuat kesalahan atau pelanggaran etika di bidang kesehatan. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa kurangnya informasi dan edukasi kepada pasien baik itu pendonor maupun penerima menyebabkan pasien tidak mengetahui tentang syarat dan prosedur dalam melakukan transplantasi ginjal, akibatnya pihak RS dirugikan karena pada kenyataannya pihak RS sudah melakukan prosedur transplantasi dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku tetapi justru dituntut atas dasar penjualan organ oleh pihak pendonor karena dari pihak pendonor tersebut merasa dirugikan. Melalui kasus ini memberikan pelajaran bagi saya bahwa sebagai tenaga kesehatan harus mampu memberikan informasi dan edukasi yang jelas kepada pasien sebelum melakukan prosedur tententu, serta dapat juga memberikan informasi terkait sanksi yang akan diterima ketika melanggar prosedur tersebut.

 

Beltsazar Onne Pattinaya – 41170179

Dari kasus yang saya baca mengenai transplantasi ginjal ini, saya mendapatkan hal baru mengenai pelanggaran etika maupun norma dalam bidang kesehatan. Pelanggaran etika ini tidak hanya dilakukan oleh pihak rumah sakit, dokter, dan pemerintah tetapi dilakukan dari pihak pasien baik pendonor maupun resipien atau penerima. Dalam hal ini, mungkin terdapat ketidaktahuan atau literasi yang rendah pada masyarakat tentang syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditulis dalam peraturan. Hal ini menyebabkan terjadinya perjanjian khusus antara pendonor dan penerima diluar dari perjanjian dari pihak rumah sakit, serta ketidakwaspadaan rumah sakit terutama bagian administrasi akan hal ini yang membuat melanggar beberapa peraturan. Dari sini saya mendapat pembelajaran bahwa sebagai tenaga medis harus memeriksa terlebih lanjut tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur tertentu agar tidak menyebabkan masalah yang lebih besar di bidang hukum dan juga perlunya penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat tentang hal ini.

 

Natasha Vanya Michelia H. – 41170196

Dari analisa kasus ini saya mempelajari bahwa kasus jual beli organ yang dilatarbelakangi masalah ekonomi sudah banyak terjadi. Saya merasa miris dengan kasus ini karena banyak oknum tertentu yang sengaja untuk mencari kesempatan dalam kesulitan dan banyaknya orang yang menganggap ini adalah jalan pintas yang cepat untuk mendapatkan uang, tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi. Kasus ini termasuk kedalam pelanggaran etik dan norma hukum, mengingat bahwa transplantasi organ hanya dapat dilakukan dengan tujuan kemanusiaan bukan tujuan komersil.

 

 

I Made Wahyu Adi Putrawan - 41170203

Melalui praktikum analisis kasus etika actual ini, hal yang dapat saya pelajari adalah bahwa menjadi seorang dokter harus mempelajari dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi kedokteran. Etika bagi seorang dokter merupakan pedoman yang digunakan dalam bertindak untuk mengurangi kesalahan. Dari kasus ini masih dibutuhkannya pengawasan dari pemerintah agar melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan hubungan antara pendonor dan resipien, latar belakang penyumbangan organ dan tidak ada unsur jual beli organ. Sebagai tenaga medis harus bisa menjelaskan persyaratan dan aturan untuk mengganti alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pelajaran lain juga yang saya dapat ambil yaitu sebagai seorang dokter sangat penting melakukan informed consent sebelum tindakan kepada pasien, dokter juga harus hati-hati dan mengerti tindakan apa yang termasuk dalam pelanggaran baik itu etika, agama, nilai moral dan lainnya agar tidak merugikan diri sendiri, pasien ataupun pihak lainnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

l  Bintoro, Ady. 2016. Memahami Etika dan Moral Donasi Organ. Jurnal Orientasi Baru. 25(1), 93-110

l  Guyton, A. C., Hall, J. E., 2014. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 12. Jakarta : EGC

l  Jawapos.com. (2017,27 Desember). Kasus Transplantasi Ginjal, Penyidik Bakal Panggil Dirut RSSA Malang. Diakses pada 20 Mei 2020, dari https://malang.merdeka.com/kabar-malang/kasus-transplantasi-ginjal-rssa-malang-bantah-adanya-praktik-jual-beli-1712232.html

l  Malang.merdeka.com. (2017,23 Desember). Kasus transplantasi ginjal, RSSA Malang bantah adanya praktik jual beli. Diakses pada 20 Mei 2020, dari https://malang.merdeka.com/kabar-malang/kasus-transplantasi-ginjal-rssa-malang-bantah-adanya-praktik-jual-beli-1712232.html

l  Malangtimes.com. (2017,22 Desember). Terkesan Lepas Tangan Soal 'Jual Beli' Ginjal, RSSA Malang Sebut Transplantasi Sesuai Prosedur. Diakses pada 20 Mei 2020, dari https://www.malangtimes.com/baca/23523/20171222/194526/terkesan-lepas-tangan-soal-jual-beli-ginjal-rssa-malang-sebut-transplantasi-sesuai-prosedur

l  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38/Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

l  Purwadianto, Agus dkk. 2015. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

l  Sherwood, L. 2015. Fisiologi manusia : dari sel ke sistem. Edisi 8. Jakarta: EGC

l  Susanto. 2019. Reformulasi Kebijakan Tentang Transplantasi Organ Ginjal Manusia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3 (2)

l  Suryamalang.tribunnews.com. (2018, 18 Januari). Dugaan Kasus Jual Beli Ginjal di Malang, Ita Diana Berdamai dengan RSSA, Simak Kronologisnya. Diakses pada 20 Mei 2020, dari https://www.google.com.tw/amp/s/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/01/18/dugaan-kasus-jual-beli-ginjal-di-malang-ita-diana-berdamai-dengan-rssa-simak-kronologisnya

l  Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

l  Undang – Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan