TUGAS MALPRAKTIK KELOMPOK 4 - SUNTIK BERUJUNG MAUT DI RS CUT NYAK DHIEN

     

source image : idahonews.com

Disusun oleh :

Donnie Leonardo                               41170123

Iannugrah P Wibowo                        41170124

Irene Melati Wicaksana                    41170127

Pande Komang Wahyu                     41170130

Aureliya Stefani Perangin                41170133

Yeheskiel Matthew Axel                    41170140

Mary Rose Angelina B.                     41170145

Virgina Glory Brillianti                    41170151

Mesakh Malvin Wardhana               41170192

Hendrikus Fajar Kesuma                 41170193

Brigita Suci Putri P.                          41170197

Jessica Chandra Santoso                  41170198

Yofani Wahyu Perdana                     41170199

Anastasia Aprilia Tumbol                 41170202

Stanley Lovell Hanson                      41170207

Trystan Josef Ticoalu                        41170210

BAB I 

PENDAHULUAN 

      A.    Latar Belakang

    Pada keadaan saat ini dakwaan kepada dokter ataupun tenaga medis makin meningkat termasuk di negara Indonesia sendiri, hal tersebut bisa terjadi karena meningkatnya kesadaran hukum dan kesadaran akan hak sebagai pasien, atau masyarakat yang beranggapan bahwa tenaga medis gagal dalam melakukan penyembuhan yang dilakukan dokter terhadap pasien dan identik dengan kegagalan tindakan medik. Namun, tenaga medis pun juga merupakan manusia yang bisa mengalami human error yang dituntut untuk dapat bekerja dalam berbagai situasi yang ada. Malpraktik terdiri dari suku kata Mal dan praktik, mal berasal dari kata Yunani yang berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, 1976) memiliki arti berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan.  Dengan tidak mengurangi ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut :

a.     Melalaikan kewajiban

b.     Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, 

        baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.

    Kasus yang diangkat kali ini yaitu berasal dari RS Cut Nyak Dhien di Aceh Barat, kasus ini diangkat karena terjadi pelemparan tanggung jawab dan kewajiban yang berujung kematian, dimana hal ini dapat dihindari dengan profesionalisme dokter  yang baik dan administrasi rumah sakit yang baik, sebab malpraktik bukan hanya kesalahan dalam melakukan tindakan, tetapi juga ketidakmampuan dalam bersikap profesional, dimana profesionalisme dalam dunia kedokteran merupakan hal yang mempertaruhkan keselamatan pasien. 

      B.     Tujuan

             Tujuan dibuatnya artikel ini agar pembaca dapat mengerti dan memahami :

1. Dapat mengetahui pengertian dari malpraktik
2. Dapat mengetahui gambaran kasus mengenai malpraktik di Indonesia
3. Dapat mengetahui pelanggaran norma hukum  terkait dengan kasus malpraktik di Indonesia
4. Dapat mengetahui gambaran hukum yang mengatur malpraktik di Indonesia 

BAB II 

RINGKASAN KASUS 

Pasien bernama Alfa Reza usia 11 tahun dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cut Nyak Dien di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB. Korban mengalami cedera tertusuk kayu dari paha kiri sampai ke bokong. Korban menjalani operasi yang dipimpin oleh dr. Samson, kemudian korban dipindahkan ke Ruang Perawatan Anak. Setelah operasi, beberapa perawat yang berjaga, termasuk Erwanty dan Desri diminta oleh dokter yang bertugas untuk memberikan obat kepada pasien termasuk satu korban lagi yang sedang berada di ruang rawat tersebut. Pada malam harinya, Desri melihat buku rekam medis korban untuk mengetahui obat apa yang perlu diberikan pada korban, dan ternyata persediaan yang tersisa hanya tinggal satu obat. Desri kemudian memberitahu Erwanty bahwa ada beberapa obat yang perlu diberikan pada korban, lalu Erwanty memerintahkan Desri untuk meresepkan obat ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk pengambilan obat. Desri kemudian meminta orang tua korban untuk mengambil obat di depo, petugas di depo sempat menanyakan bagaimana kondisi korban, akan tetapi ayah dari korban tidak dapat berbicara sehingga petugas memberikan obat setelah melihat data dari korban dan mengira bahwa korban masih berada di ruang operasi. Setelah mendapatkan obat yang dibutuhkan, Desri menyuntikan obat tersebut pada korban sebanyak 4 kali dalam waktu singkat yaitu hanya dalam beberapa menit. Pada pukul 00.05 WIB, Desri memberi tahu Erwanty bahwa keadaan korban melemah. Erwanty pun segera melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa nadi dan pernapasan korban sudah melemah. Seorang perawat yang berada di ruangan tersebut memberitahu kedua perawat tersebut bahwa mereka telah menyuntikkan obat yang salah yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Keluarga korban yang mencurigai kematian korban disebabkan oleh malpraktik pun melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Aceh Barat. Kepala Seksi (kasi) Pelayanan Medis RSUD Cut Nyak Dien, Muhammad Asmirudin pun berjanji akan menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti berupa tiga alat suntik dan satu botol obat Atracurium Besylate 10 miligram yang sudah tidak berisi, Erwanty(EW) berusia 29 tahun dan Desri(DA) berusia 23 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada tanggal 17 Januari 2019 dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aceh Barat, AKBP Bobby Aria Prakasa, SIK, melalui perwakilannya menyampaikan bahwa penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres setempat kepada tersangka. Setelah penetapan tersangka, kedua tersangka dijemput oleh anggota kepolisian dari rumah masing masing untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Polisi juga memeriksa enam saksi dari pihak RSUD dan tiga orang saksi ahli yakni ahli Farmakologi dan Pidana, serta dokter anestesi dan bedah.

Kedua tersangka dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 359 KUHP dan Pasal 84 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2014 terkait perkara salah suntik oleh tenaga kesehatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.  Pada persidangan di PN Meulaboh, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut kedua tersangka dengan hukuman masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Namun Majelis Hakim yang diketuai oleh Zulfadly beserta hakim anggota, Muhammad Al-Qudri dan Irwanto memberikan keringanan hukuman kepada kedua tersangka, yaitu menjadi hukuman 2 tahun penjara. Keringanan hukuman diberikan berdasarkan bahan pleidoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yaitu tidak adanya proses autopsi sebagai scientific evidence dan juga surat penjanjian (perdamaian) antara terdakwa dengan keluarga korban sebagai bahan pertimbangan yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 mengenai dugaan kelalaian Tenaga Kesehatan maka dalam penyelesaiannya harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Pusat berusaha mengajukan banding terkait vonis yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat yang didasari oleh rasa kecewa mereka. Selain itu, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni juga menyatakan bahwa kasus yang terjadi cukup ganjil, mengingat kedua perawat adalah petugas medis honorer yang seharusnya tidak berwenang untuk memberi perintah dan melakukan tindakan penyuntikkan serta hanya bersifat membantu. Menurut beliau, yang seharusnya bertanggung jawab dalam prosedur terhadap korban malam itu adalah petugas medis setingkat dokter, kepala ruang anak, atau pihak manajemen rumah sakit. Dapat disimpulkan bahwa kejadian malam itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kedua tersangka dan atas kejadian ini, manajemen rumah sakit diminta untuk bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

BAB III

ANALISA

      A. Pencermatan / Deliberasi Fakta Berupa Kronologi Kasus

1. Erwanty memerintahkan Desri untuk meresepkan obat ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) dimana obat yang diresepkan berlogo "K" dengan lingkaran merah yang menandakan obat keras.
2. Desri menyuntikan obat tersebut pada pasien, 4 kali dalam waktu singkat. Pada pukul 00.05, lalu laju pernapasan pasien menurun dan nadi melemah, seorang perawat memberitahu mereka berdua bahwa mereka berdua telah salah menyuntikkan obat hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.
3. Perawat Desri kemudian meminta orangtua korban untuk mengambil obat di depo, petugas di depo sempat menanyakan bagaimana kondisi korban, akan tetapi ayah dari korban tidak dapat berbicara tentang kondisi pasien sehingga petugas memberikan obat setelah melihat data dari korban dan mengira bahwa korban masih berada di ruang operasi.
4. Petugas di depo langsung memberikan obat tersebut tanpa mengetahui secara pasti kondisi korban dan hanya mengira-ngira kalau korban masih berada di ruang operasi. Petugas depo juga tidak memastikan resep obat tersebut berasal dari siapa.
5. Majelis Hakim yang diketuai oleh Zulfadly dan hakim anggota, Muhammad Al-Qudri dan Irwanto memberikan keringanan hukuman bagi kedua perawat yang sebelumnya diberikan hukuman 2 tahun 6 bulan menjadi hukuman 2 tahun penjara.
6. Pendisiplinan terhadap tenaga kesehatan perawat tersebut langsung dilakukan oleh petugas kepolisian dimana kedua tersangka dijemput oleh anggota kepolisian dari rumah masing-masing untuk diminta keterangan lebih lanjut.
7. Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni juga menyatakan bahwa kasus yang terjadi cukup ganjil, mengingat kedua perawat bersifat hanya membantu, dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak tenaga kesehatan lain dan rumah sakit.

B. Pencermatan Norma Hukum yang Dilanggar

1. Erwanty memerintahkan Desri untuk meresepkan obat ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) dimana obat yang berlogo "K" dengan lingkaran merah yang menandakan obat keras.

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab IX Pasal 1 Ayat 1 membahas tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan : "Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan".

• UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Yakni pada BAB V Pasal 30 ayat 1 huruf j yang berbunyi "Perawat dapat melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas." Pada pasal ini tercatat hanya obat bebas dan obat bebas terbatas, sedangkan obat keras berlogo "K" dalam lingkaran merah, bukanlah kewenangan Perawat.

2. Desri menyuntikkan obat tersebut pada pasien, 4 kali dalam waktu singkat. Pada pukul 00.05, lalu laju pernapasan pasien menurun dan nadi melemah, seorang perawat memberi tahu mereka berdua bahwa mereka berdua telah salah menyuntikkan obat hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab I Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi "Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik."
• Pasal 359 KUHP dan pasal 84 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2014 terkait perkara salah suntik oleh tenaga kesehatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

3. Perawat Desri kemudian meminta orangtua korban untuk mengambil obat di depo, petugas di depo sempat menanyakan bagaimana kondisi korban, akan tetapi ayah dari korban tidak dapat berbicara tentang kondisi pasien sehingga petugas memberikan obat setelah melihat data dari korban dan mengira bahwa korban masih berada di ruang operasi. 

• Perawat atau tenaga medis tidak menjelaskan kondisi dari pasien maupun tindakan medis yang akan dilakukan serta risiko dari penggunaan obat suntik Atracuricum Besylate 10 mg, bahkan tidak mengatakan bahwa korban sudah berada di ruang rawat inap, tidak lagi di ruang operasi yang membuat salah perkiraan dari petugas di depo.
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bab I Pasal I ayat 4 "Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan bekesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan  atau masyarakat".
• UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 37 e berbunyi "Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan / atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya".
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 tertulis bahwa "hak pasien untuk mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan".

4. Petugas di depo langsung memberikan obat tersebut tanpa mengetahui secara pasti kondisi korban dan hanya mengira-ira kalau korban masih berada di ruang operasi. Petugas depo juga tidak memastikan resep obat tersebut berasal dari siapa.

• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 huruf c menyebutkan bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa "Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku."

5. Majelis Hakim yang diketuai oleh Zulfadly dan hakim anggota, Muhammad Al-Qudri dan Irwanto memberikan keringanan hukuman bagi kedua perawat yang sebelumnya diberikan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan menjadi hukuman 2 tahun penjara.

• Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 mengenai dugaan kelalaian Tenaga Kesehatan membahas bahwa penyelesaian kasus seperti itu harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan karena pada kasus ini tidak adanya proses autopsi serta surat perjanjian (perdamaian) antara terdakwa dengan keluarga korban.

6. Pendisiplinan terhadap tenaga kesehatan perawat tersebut langsung dilakukan oleh petugas kepolisian dimana kedua tersangka dijemput oleh anggota kepolisian dari rumah masing-masing untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Bagian Keempat yaitu Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan Pasal 49 Ayat 1 yaitu "Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga Kesehatan".

7. Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni juga menyatakan bahwa kasus yang terjadi cukup ganjil, mengingat kedua perawat bersifat hanya membantu, dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak tenaga kesehatan lain dan rumah sakit.

• UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yakni pada Bagian Kedua yaitu tentang Tugas dan Wewenang Perawat, Pasal 29 ayat 1 berbunyi " Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu".
• Pasal 29 Ayat 2 " Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri
• Pasal 29 Ayat 3 "Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel".

C. Peran yang seharusnya dilakukan oleh komite medik

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia masih dalam pengembangan. Pengaturan profesi dokter selama ini masih didominasi oleh perangkat hukum formal dan peraturan perundangan pemerintah. Meski begitu, untuk saat ini, sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur profesi dokter, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengatur pelanggaran profesi yang dilakukan dokter dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) yang mengatur pelanggaran etika yang dilakukan dokter. 

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang berpraktik di rumah sakit merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan manajemen rumah sakit. Kemungkinan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tersebut dibuat berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dokter yang berpraktik di rumah sakit dianggap sebagai “orang yang berada di bawah pengawasan manajemen dan pemilik rumah sakit”. Sebenarnya anggapan ini benar pada dokter yang bekerja sebagai karyawan rumah sakit, meskipun dokter bukan karyawan biasa, karena dokter memiliki otonomi profesi yang berada di luar kendali rumah sakit. Bahkan tidak semua dokter yang berpraktik di rumah sakit berstatus sebagai karyawan rumah sakit. Selain dokter yang berstatus sebagai karyawan rumah sakit (sering disebut sebagai dokter organik, dokter tetap dll), juga terdapat dokter yang berstatus sebagai mitra kerja rumah sakit, dokter tamu, dan dokter konsultan. Bahkan kadang-kadang di suatu rumah sakit ada dokter yang berstatus sebagai tenaga relawan. Dokter mitra kerja rumah sakit adalah dokter yang merawat pasiennya (pada umumnya rawat inap) di suatu rumah sakit, tetapi dokter tersebut bukan karyawan rumah sakit. Dalam kasus ini pasien adalah pasien pribadi dokter tersebut yang dirawat di rumah sakit karena membutuhkan rawat inap atau membutuhkan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter itu sendiri di rumah sakit. Dokter mitra kerja ini secara hukum berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri, bertanggung gugat secara proporsional sesuai dengan ketentuan di rumah sakit, serta terikat dengan suatu perjanjian kerja dengan rumah sakit tersebut. Apakah rumah sakit juga harus menanggung semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh dokter ini?

Rumah sakit dapat terlepas dari tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dengan adanya paragraph terakhir Pasal 1367 KUH Perdata ayat (5) yang berbunyi: “Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa rumah sakit dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya atas kesalahan atau kelalaian dokter bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Usaha untuk membuktikan bahwa rumah sakit tidak dapat mencegah terjadinya kelalaian tersebut dapat memakan waktu dan setelah melalui proses hukum yang panjang dan rumit. Penentuan tanggung jawab atas kejadian di dalam Rumah Sakit masih menjadi perdebatan hingga sekarang, oleh karena itu, dalam hal ini, lebih baik mencegah terjadinya masalah atau kerugian yang dapat mempengaruhi Rumah Sakit maupun dokter dan tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit, dibentuklah suatu badan Komite Medik untuk mengatur tata kelola klinis (clinical governence) agar staf medik di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, Penjagaan mutu Profesi Medik dan Pemeliharaan Etika dan Disiplin Profesi Medik. 

Menurut PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit Pasal 1, dikatakan bahwa “Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.” dan Pasal 4 “Menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien terjamin dan terlindungi”. Komite Medik dibuat untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dengan menjamin profesionalitas & meningkatkan kredibilitas yang dimiliki oleh para petugas medis.

Kredensial merupakan upaya rumah sakit untuk menurunkan risiko litigasi (gugatan hukum di pengadilan) terhadap rumah sakit maupun dokter / tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Dengan beracuan pada standar kompetensi tenaga kesehatan dan etika profesi (hal apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan di rumah sakit pada saat tertentu). Oleh karena itu komite medis (khususnya subkomite kredensial) berperan untuk meyakinkan dan menyatakan bahwa seorang tenaga kesehatan kompeten dan layak dalam menjalankan pelayanan yang diminta oleh rumah sakit tersebut.

          Komite medik melaksanakan tugasnya melalui tiga hal utama :

1. Rekomendasi pemberian izi untuk melakukan pelayanan medis (entering to the professionalism). Melalui subkomite kredensial.
2. Memelihara kompetensi dan perilaku staf medis yang telah mendapatkan izin (maintaning professionalism) dan pengembangan profesi berkelanjutan (continuing professional development). Melalui subkomite mutu profesi.
3. Rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga pencabutan izin melakukan pelayanan medis (expelling from the profession). Melalui subkomite etika dan disiplin profesi.

    Adapun wewenang dari Komite Medik adalah :

1. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis (delineation of clinical privilege).
2. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical appointment).
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu.
4. Memberikan rekomendasi perubahan / modifikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege).
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis.
6. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan
7. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring).
8. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Dalam menjamin profesionalitas dari tenaga kesehatan komite medik mengacu pada kode etik profesi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ( Dokter = Kode Etik Kedokteran Indonesia, Perawat = Kode Etik Keperawatan Indonesia, dll ). Sedangkan untuk meningkatkan kredibilitas, komite medik mengacu pada standar kompetensi yang dimiliki oleh setiap profesi tenaga kesehatan ( contoh : dokter = SKDI ). Komite medik memiliki kewajiban untuk mengembangkan skill yang dimiliki oleh tenaga medis dengan melakukan pembinaan. 

Meskipun tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan standar etik dan kompetensi yang dimiliki, tenaga kesehatan tetap diberikan hak istimewa / privilege yaitu melakukan praktik kedokteran secara eksklusif tanpa campur tangan pihak lain sehingga mendapatkan manfaat secara ekonomis. Hak inilah yang akan ditangguhkan ketika seorang tenaga kesehatan melakukan suatu prosedur medis / keputusan medis / tindakan medis yang tidak sesuai dengan etika & kompetensi yang dimilikinya. Status penangguhan hak istimewa tersebut dinamakan suspension of clinical privilege.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kesepakatan / kontrak sosial antara petugas medis dengan pasien / masyarakat yang tertuang dalam dokumen peraturan internal staff medis (medical staff by laws). Kemudian dilakukan pengendalian profesi melalui tata kelola klinis yang diselenggarakan oleh komite medik rumah sakit, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan pasien dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. 

Pada kasus ini, bila dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh komite medik rumah sakit, komite medik memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi penangguhan kewenangan klinis (clinical privilege) hingga ijin pencabutan melakukan pelayanan medis atas pelanggaran profesi yang dilakukan oleh petugas medis. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan ke konsil profesi terkait (dokter = Konsil Kedokteran Indonesia, KTKI = Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia). 

Menurut Undang - Undang Keperawatan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai: 

      a. Pemberi asuhan keperawatan;

      b. Penyuluh dan konselor bagi klien;

      c. Pengelola Pelayanan keperawatan;

      d. Peneliti Keperawatan; 

      e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau 

      f. Pelaksana tugas dalam keadaan terbatas tertentu

Didalamnya tidak termasuk menentukan keputusan atas tindakan medis / peresepan obat yang diberikan kepada pasien kecuali dalam keadaan darurat dan tidak ada dokter yang tersedia sehingga dapat dikatakan bahwa perawat yang ada dalam kasus tersebut sudah melanggar standar kompetensi dan etika profesi keperawatan yang dimilikinya. Maka komite medik berhak merekomendasikan penangguhan kewenangan klinis atas pelanggaran pemberian obat yang diresepkan oleh perawat tersebut.

BAB IV 

      A. Kesimpulan

   Malpraktik adalah menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis dan tidak tepat. Hal ini terlihat dari kasus salah suntik yang dilakukan oleh dua perawat dan perbuatan mereka sudah ditindaklanjuti dengan jalur hukum. Peran komite medik sendiri sangat penting dimana tetap menjaga mutu profesi dari setiap tenaga medis yang ada di rumah sakit serta apabila terdapat pelanggaran terkait dengan kewenangan klinis baik dokter, perawat atau tenaga medis yang lain maka hak kewenangan klinisnya dapat dicabut, dengan harapan kasus-kasus malpraktik di Indonesia ini dapat berkurang dan mutu profesi setiap tenaga medis dapat dipertahankan. 

B. Refleksi Pribadi 

41170123_Donnie Leonardo

Dari Kasus ini saya mempelajari tentang pentingnya etika dalam berprofesi dan etika ditempat kerja. Kasus ini menyadarkan saya bahwa malpraktik tidak hanya terjadi saat tindakan medis seperti operasi saja, tetapi juga bisa terjadi pada hal yang kesannya sepele seperti menyuntikkan obat. Maka dari itu saya berharap agar saya dan teman-teman yang ikut membuat atau membaca artikel ini dapat memahami pentingnya etika dan selalu bertindak profesional sebab pasien berhak mendapatkan yang terbaik.

41170124_Iannugrah Pandung Wibowo

Setelah mengerjakan tugas praktikum ini, saya mempelajari bahwa kasus malpraktik masih cukup sering terjadi, dan dari kasus yang kelompok saya ini bahas malpraktik ini terjadi karena adanya salah paham dan kecerobohan, sehingga nanti jika sudah terjun ke lapangan kerja saya harus lebih berhati-hati dalam bekerja dan mengikuti etika dan aturan yang sudah berlaku, dan kasus ini dapat menjadi gambaran agar saya harus bersikap profesional dan lebih teliti dalam bekerja. 

41170127_Irene Melati Wicaksana

Melalui kasus ini saya belajar bahwa dalam menjalani suatu profesi harus memahami betul SOP, pedoman etik, dan standar kompetensi yang ada. Sehingga dalam mengambil keputusan dapat terhindar dari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan / tindakan yang dapat merugikan diri sendiri , orang lain dan bahkan mengancam keselamatan orang lain. Dalam menjalani suatu profesi juga harus berbekal ilmu yang cukup dan keterampilan supaya segala keputusan / tindakan yang diambil rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

41170130_Pande Komang Wahyu P

Berdasarkan kasus malpraktik yang telah kami telaah, saya dapat mengambil beberapa poin penting, kode etik dari tenaga kesehatan baik perawat, dokter, farmasi, dan lain-lain, harus tersinkronisasu dengan kode etik tempat mereka bekerja yaitu kode etik Rumah Sakit. Saya juga harus belajar lagi mengenai kode etik khususnya kode etik kedokteran, karena kode etik dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani profesi yang kita geluti.

41170133_Aureliya Stefani P

Melalui praktikum ini saya belajar kelak setelah menjadi dokter harus bekerja secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Disamping itu sebagai tenaga medis juga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam mengerjakan tugas sebagai pelayan pasien. Melalui kasus di atas saya juga belajar untuk tidak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko yang akan diterima,  tanpa koordinasi dengan sesama tenaga medis, serta saya harus bekerja secara teliti. Hal tersebut harus dilakukan karena setiap hal atau keputusan yang kita berikan kepada pasien akan dipertanggung jawabkan apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

41170140_Yeheskiel Matthew Axel

Dari kasus yang telah dibahas dari kelompok, hal penting yang perlu diambil adalah bahwa pentingnya penekanan etika dalam suatu instansi pekerjaan. Alasannya adalah agar dengan diterapkannya etika, setiap pekerjaan maupun tindakan, dapat terarah dan sesuai dengan etika yang ada. Hasil dari ketidak patuhan dalam penerapan etika dalam rumah sakit maupun etika kesehatan dapat dilihat pada kasus diatas yang dimana, akibat dari kecerobohan perawat, membawa kematian bagi pasien. Maka dari itu penegasan ber-etika dari pihak rumah sakit maupun perawat perlu di gencarkan lagi agar semua keputusaan yang diambil bisa sejalan dengan etika yang ada, bisa terlaksana dengan baik, sehingga pasien mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pelayanan oleh rumah sakit serta tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan.

41170145_Mary Rose A.

Saya dapat mempelajari banyak hal dari kasus ini, yaitu bahwa SOP yang sudah dibuat oleh pemerintahan atau perusahaan harus ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan dapat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dari kasus ini, saya juga dapat mempelajari bahwa komunikasi yang baik dan benar itu sangat penting dalam pelaksanaan berbagai tindakan. Setiap orang juga memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing dan sebaiknya bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan bidangnya. Saya juga mempelajari bahwa untuk menjadi seseorang yang profesional, maka harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin serta mempertimbangkan segala risiko agar dapat siap menghadapi segala hambatan yang ada.

41170151_Virgina Glory Brillianti

Setelah dilakukan telaah lebih dalam mengenai kasus ini, saya diingat kembali, ketika menjadi dokter nanti harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mengedepankan profesionalisme profesi, mengikuti SOP yang ada, dan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kompetensi saya. Agar pelayanan kesehatan yang saya lakukan dapat bermanfaat penuh kepada masyarakat, bukan menjadi malapetaka bagi mereka maupun diri saya.

41170192_Mesakh Malvin Wardhana

Dari kasus di atas di sini saya menjadi tahu dan paham ketika kelak saya akan menjadi dokter yagn profesional harus sesuai dengan SOP dan kode etik yang berlaku seperti kode etik kedokteran ataupun kode etik rumah sakit itu sendiri.Hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliriuan,kesalahpahaman dan kecerobohan dalam menangani pasien itu sendiri.Jika kelak saya sudah berada di lapangan saya akan meningkatkan kemampuan koordinasi antar sesama tenaga medis agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti malpraktik sesuai kasus diatas yang mana di sebabkan oleh miskomunikasi anatara sesama tenaga medis itu sendiri.

41170193_H. Fajar Kesuma

Kasus malpraktek memang masih marak di Indonesia seperti kasus diatas jika dilihat dari sisi profesionalisme kedua perawat tersebut sangat ceroboh tidak melihat dulu obat yang akan disuntikan sehingga menyebabkan pasien meninggal hal ini menandakan kedua perawat tersebut gagal dalam memberikan perawatan pasien, kurangnya keterampilan dan kecakapan dalam bekerja sehingga kesannya kedua perawat tersebut tampak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Menurut saya, tenaga medis harus memahami nilai yang terkandung dalam kode etik profesi yang nantinya akan menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bersikap. Nilai etik senantiasa memberikan pertimbangan kepada petugas medis terhadap penentuan sikap dan perilaku yang akan dilakukan, serta menjadi pedoman mana yang dianggap baik atau buruk. 

41170197_Brigita Suci Putri Primadona

Menjadi seorang tenaga Kesehatan bukanlah hal yang mudah, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mempunyai prinsip dalam menjalankan kewajiban sebagai tenaga Kesehatan adalah hal penting, sebab jika kita mempunyai prinsip yang baik maka ketika menjalankan tugas ini akan lebih mudah dijalani dan menghindarkan kita dari hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian. Kelalaian jika terjadi pada seorang tenaga medis bukanlah hal yang kecil, sebab tenaga medis berhadapan dengan nyawa. Kembali lagi betapa pentingnya mempunyai prinsip dan sadar betul akan tanggung jawab yang dimiliki, karena apa yang kita lakukan dihari ini akan menggambarkan diri kita di masa depan.

41170198_Jessica Chandra Santoso

Pandangan saya mengenai kasus ini ialah semua tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan tugasnya masing-masing. Diperlukan SOP dari pihak rumah sakit sehingga setiap tenaga medis menjalankan peran sesuai bidangnya. Dalam kasus ini kesalahan tidak sepenuhnya berpihak pada perawat namun melibatkan dokter dan rumah sakit. Apabila perawat memang terpaksa harus menyuntikkan obat kepada pasien maka seharusnya perawat mengonfirmasikan terlebih dahulu kepada dokter mengenai obat dan dosis yang akan diberikan sehingga tidak sampai menimbulkan kematian pada pasien. Diperlukan sikap profesionalisme baik dokter maupun semua tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya karena hal ini menyangkut nyawa pasien. 

41170199_Yofani Wahyu Perdana

Melalui praktikum ini dapat dipelajari bahwa malpraktik tidak hanya dapat dialami oleh dokter saja tetapi tenaga medis yang lain yang bekerja bersama dengan dokter juga. Seperti kasus yang dibahas pada artikel ini dimana dua perawat salah melalukan penyuntikan obat yang berujung kematian pada seorang anak kecil, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penanganan pasien tidak hanya merupakan tanggung jawab dokter saja tetapi tanggung jawab bersama semua tenaga medis, sesuai dengan kasus juga, dikatakan bukan merupakan kesalahan sepenuhnya dari seorang perawat, untuk dokter dan rumah sakit dimintai pertanggungjawaban oleh pengadilan. Jika terdapat keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap tenaga medis dan mengetahui setiap tugasnya maka kasus-kasus malpraktik dapat berkurang di Indonesia. 

41170202_Anastasia Aprilia Tumbol

Dari kasus ini saya belajar bahwa walaupun seorang tenaga kesehatan memiliki badan pengurus profesi masing-masing dan kode etik profesi, namun hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat juga tetap harus diperhatikan dan dipatuhi guna menjadi dasar dan acuan untuk berperilaku agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Saya juga memahami bahwa hukum sangat diperlukan untuk bisa membawa keadilan antar manusia yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi profesi/pekerjaan, latar belakang budaya dan ekonomi.

41170207_Stanley Lovell H

Setelah mengamati dan menelaah kasus malpratik tersebut, menyadarkan saya bahwa masi banyak celah dimana seseorang dapat secara sengaja atau tidak sengaja melakukan malpraktik. Kasus tersebut dapat terjadi apabila seseorang yang bertanggung jawab tidak menguasai profesinya dan tidak paham hukum yang berlaku. Kasus malpraktik dapat dihindari apa bila setiap pelayan kesehatan mengerjakan tugasnya sesuai kompetensinya masing-masing  dan menguasai profesinya tersebut. Komunikasi juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, karena jika melihat kasus diatas alangkah sangat baiknya apabila perawat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada dokter tentang obat yang akan diberikan. Sikap menghormati dan menghargai nyawa seseorang lebih lagi akan membuat segala tindakan dipikirkan dahulu dengan matang.

41170210_Trystan Josef Ticoalu

Dari kasus ini saya belajar banyak hal, mulai dari bahwa setiap tenaga kesehatan mempunyai kompetensi dan pengetahuan, kewajiban, dan tugas yang berbeda beda. Jadi setiap dokter, perawat, dan apoteker mempunya tugas tugas tersendiri yang harus dipenuhi dan saling melengkapi untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada pasien sehingga dapat menjaminkan kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi sekarang saya tahu bahwa saya sebagai mahasiswa calon dokter mempunyai kewajiban dan tugas yang harus saya capai dan penuhi.

DAFTAR PUSTAKA

2 Perawat Dibui 2 Tahun karena Salah Suntik Pasien hingga Mati, PPNI Banding. (2020, Februari 2). AnteroAceh. Diakses dari https://anteroaceh.com/news/2-perawat-dibui-2-tahun-karena-salah-suntik-pasien-hingga-mati-ppni-banding/amp.html

Abonita, R. (2019, Januari 23). Misteri Titah Jarum Maut yang Tewaskan Bocah Alfa di Aceh. Liputan 6. Diakses dari https://m.liputan6.com/regional/read/3877371/misteri-titah-jarum-maut-yang-tewaskan-bocah-alfa-di-aceh

Aliansyah, M. A. (2018, Oktober 21). Diduga Korban Malpraktek, Dua Bocah Tewas Usai Disuntik Dokter di RSUD Meulaboh. Merdeka.

Firmanda, D. 2011. Peran dan Fungsi Komite Medik di Rumah Sakit.  RSUP Fatmawati, pp. 1–16. (Available at:http://docshare01.docshare.tips/files/6031/60314756.pdf. diakses 29 Mei 2020)

Herkutanto. 2009. Profil Komite Medis di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerjanya Dalam Menjamin Keselamatan Pasien. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 41-47

In Garner, B. A., & Black, H. C. (2019). Black's law dictionary.

Kemenkes RI. 2011. Permenkes No 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 322.

Kemenkes RI. 2014. Undang-Undang No. 36 Tentang Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI, 1, 2.

Kemenkes RI. 2018. Permenkes No 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.

Njoto, H. 2011. Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit. Fakultas Hukum Universitas 14 Agustus 1945. Surabaya

Olivia, T, Agustina, R. 2014. Pembatasan Pertanggungjawaban Perdata Majikan Terhadap Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Bawahannya Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1696 K/PDT/2012). Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Indonesia

Pemerintah Indonesia. 2011. PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011. Indonesia

Rahayu, R. (2019, Januari 17). Kasus salah suntik di RSUD Cut Nyak Dhien, polisi tetapkan dua tersangka. KBAOne. Diakses dari https://www.kba.one/news/kasus-salah-suntik-di-rsud-cut-nyak-dhien-polisi-tetapkan-dua-tersangka/index.html

Salah suntik, 2 perawat di Aceh dibui 2 tahun. (2020, Februari 3). Harian Andalas. Diakses dari  http://hariandalas.com/aceh/salah-suntik-2perawat-di-aceh-dibui-2-tahun