TUGAS MALPRAKTIK KELOMPOK 3 - HARAPAN MENGHILANGKAN TUMOR BERUJUNG KEHILANGAN INDUNG TELUR

source image: stuff.co.nz

Disusun Oleh:

Fehren Kurnia Brilian / 41160044

Patrick Kurniawan Latumahina / 41170104

Meliana Julistiani / 41170117

Carolina Devi Santi M / 41170122

Neysa Bella H / 41170126

Nathania Dhestia Putri / 41170132

Elsa Wijaya Prayoga / 41170135

Krisentia Yahya / 41170141

I Gusti Ngurah Bagus S. P / 41170142

Cornelia Rivanda Berliani / 41170146

Diana Teresa / 41170147

Lucia Vini Puspita Rodja / 41170158

Gabriel Btara Y. Pramono / 41170163

Brenda Miriane Rustam / 41170167

Jonathan Dave / 41170168

Videl Christin Dijayani K / 41170169

Daniel Eka Raenata / 41170170

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin membuat manusia mengerti apa yang menjadi kekurangan di masa lampau dan yang perlu diperbarui di masa mendatang. Dalam praktek kedokteran, banyak hal dapat terjadi salah satunya adalah malpraktik. Malpraktik medik merupakan suatu tindakan dokter berupa kelalaian, kurang terampil, atau salah tindakan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan pelayanan dan penanganan profesional kepada pasien. Terjadinya malpraktik dalam praktek kedokteran dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap undang-undang dan kode etik yang diterapkan untuk seorang dokter dalam menjalankan praktiknya.

Seperti yang diketahui seorang dokter dalam menjalankan praktiknya diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktiknya diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

a.     Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

b.     Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

c.     Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

d.     Melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e.     Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

 Malpraktik kedokteran dipertegas dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi : Ayat (1) : dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut :

a.     Melalaikan kewajibannya

b.     Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan

c.     Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan

d.     Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Dalam menjalankan praktik kedokteran, setiap dokter wajib memberikan persetujuan tindakan kedokteran sesuai yang dimaksud dalam Permenkes 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran

SINGAPORE MEDICAL COUNCIL: Ethical Code & Ethical Guidelines, 2002.

Dalam Singapore Medical Council tahun 2002 dijelaskan bahwa inform Consent yang dijelaskan oleh dokter harus  mengenai kondisi pasien, pilihan terapi, keuntungan, resiko, dan kemungkinan komplikasi dari prosedur yang diambilnya sehingga pasien dapat memutuskan terapi yang akan diambilnya. Dokter harus menghargai setiap pilihan yang dibuat pasiennya atas pemberian informasi yang jelas yang telah diberikan oleh dokter. 

2. Tujuan
1. Mengetahui berbagai tindakan yang dapat berujung malpraktik
2. Mengetahui batasan-batasan hukum yang mengatur praktik kedokteran
3. Mengetahui dampak-dampak yang terjadi ketika melakukan pelanggaran dalam praktek kedokteran.
4. Mengetahui pengaturan tindak pidana malpraktik
5. Mempelajari hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh dokter agar terhindar dari kejadian malpraktik.

BAB II

RINGKASAN KASUS

Dokter Jen Shek Wei merupakan seorang dokter yang menjalankan praktiknya di Klinik Wanita Singapura yang berlokasi di Ang Mo Kio Avenue 8. Beliau adalah seorang dokter ginekologis yang pada tahun 2010 terkena kasus malpraktik akibat dilaporkan oleh pasiennya dan ditetapkan bersalah oleh SMC (Singapore Medical Council) dan Court of Three Judges pada bulan Juli 2017. Kasus tuduhan pertama sendiri pada 31 Agustus 2010 dimana dr. Jen menyarankan pasien untuk menjalani pembedahan untuk mengangkat massa pada pelvis atau panggul yang ditemukan melalui pemindaian MRI tanpa evaluasi lebih lanjut pada pasien. Selanjutnya tuduhan kedua menyatakan bahwa dr. Jen telah melakukan prosedur ooforektomi kiri ( pembedahan pelepasan ovarium ) tanpa persetujuan dari pasien.

Kisah terjadi pada saat seorang wanita mengalami nyeri punggung yang begitu hebat, sehingga membuat ia pergi ke dokter spesialis orthopaedi. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dokter spesialis orthopaedi tersebut melakukan rujukan pasien kepada dr. Jen. dr. Jen melakukan pemeriksaan transvaginal, dan ditemukan adanya benjolan pada masing-masing ovarium. dr. Jen menyarankan untuk menghilangkan benjolan tersebut dengan menjelaskan pilihan prosedur bedah : laparoskopi atau open laparotomi. Pasien memutuskan untuk melakukan open laparotomi dengan kesepakatan bahwa sel tumor yang diangkat akan dilakukan pemeriksaan histologi jaringan.

Pada saat hari operasi tiba, didapatkan beberapa kejanggalan yang terjadi. Form informed consent tidak dicantumkan nama prosedur operasi (misal, open laparotomi - open oophorectomy sinistra). dr. Jen pun tidak ada di tempat pasien melakukan penandatanganan informed consent, bahkan dr. Jen baru sampai di Rumah Sakit pada saat pasien sudah berada di ruang operasi. Pada saat proses open laparotomi, dr. Jen mengamati bahwa terdapat struktur yang rusak pada ovarium dan tuba fallopi, sehingga atas pikiran yang mencurigakan tersebut beliau memutuskan untuk mengangkat ovarium dan tuba fallopi. dr. Jen mengirimkan preparat ovarium beserta tuba fallopi ke laboratorium untuk memeriksa jaringan organ tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium histologis, didapatkan hasil bahwa jaringan ovarium beserta tuba fallopi tersebut dalam keadaan jinak. Pasien ini baru menyadari apabila ovarium kiri telah diambil setelah 8 bulan pasca operasi. Dimana pada saat itu, pasien sedang mengkonsultasikan kehamilannya pada dokter obstetri dan ginekologis. Setelah itu, pasien melakukan komplain kepada SMC (Singapore Medical Council) atas perbuatan yang telah dilakukan oleh dr. Jen.

SMC menilai bahwasannya apa yang sudah dilakukan oleh dr. Jen merupakan sebuah kelalaian serius secara obyektif. Melakukan pengangkatan ovarium beserta tuba falopi tanpa melakukan informed consent terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Etika SMC. SMC DT (Singapore Medical Council Disciplinary Tribunal) memerintahkan agar dr. Jen membayar denda $ 10.000 dan ditangguhkan selama 8 bulan, selain itu dr. Jen juga harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengulang perbuatan serupa.

Karena tidak terima atas hukuman yang sudah ditetapkan dr. Jen juga mengajukan banding atas keputusan DT ke Pengadilan pada bulan Juli. pengacara dr Jen  yang dipimpin oleh Penasihat senior N. Sreenivasan dan Mr Charles Lin berpendapat bahwa temuan DT ini keliru karena hanya mempercayai versi peristiwa tersebut dari sisi pasien saja. Pengadilan kemudian menemukan bukti bahwa tidak ada informed consent terkait  dengan operasi pengangkatan ovarium yang dilakukan oleh dr. Jen. Memang didapatkan bukti bahwa pasien telah menandatangani formulir persetujuan, namun saat menandatangani formulir tersebut, pasien belum memperoleh informasi yang cukup. Menurut pengadilan The Court of Three Judges "selembar kertas yang ditandatangani" tidak cukup untuk menunjukkan adanya persetujuan berdasarkan informasi dari seorang pasien yang dijadwalkan menjalani operasi.

BAB III

ANALISIS

1. KRONOLOGI KASUS

1. Pada tahun 2010, ada seorang pasien berusia 34 tahun datang berobat ke dr.Jen dikarenakan sakit punggung yang parah tetapi sebelumnya pasien ini sudah berobat ke dokter ahli bedah ortopedi, kemudian dirujuk ke dr Jen Shek Wei
   
   
2. Saat menjalankan pemeriksaan, dr Jen melakukan pemindaian transvaginal pada pasien dan menemukan ada benjolan di masing-masing ovarium
   
   
3. Setelah mengetahui adanya benjolan pada ovarium, dr.Jen langsung menganjurkan pasien untuk menjalani operasi pengangkatan massa panggul tanpa melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut tentang kondisi pasien.
   
   
4. Dari pernyataan pasien terkait kasus ini yakni dr. Jen memang langsung menyarankan tindakan untuk menghilangkan  benjolan yang diperkirakan “cukup besar” dan kemungkinan benjolan tersebut  bersifat ganas (kanker) sehingga harus diangkat untuk pemeriksaan histologis.
   
   
5. Penjelasan dr.Jen terkait operasi ini terdapat 2 pilihan prosedur bedah, yakni laparoskopi atau laparotomi terbuka, namun setelah dr.Jen menjelaskan bahwa bila dilakukan prosedur laparoskopi maka resiko tinggi sel kanker akan menyebar ke daerah lain.
   
   
6. Pada akhirnya prosedur bedah yang dipilih oleh pasien adalah Laparotomi terbuka dan pasien juga menyetujui untuk mengirim massa ke laboratorium untuk pengujian setelah operasi yang nantinya hasil lab ini akan menjadi pertimbangan pasien untuk melakukan perawatan lanjutan.
   
   
7. Lalu pada hari operasi tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2010, pasien datang ke kantor admisi rumah sakit untuk menandatangani formulir persetujuan. Dari pernyataan pasien, jenis prosedur yang akan dijalankan (open left oophorectomy / operasi pengangkatan ovarium kiri) tidak diisi, pada saat penandatanganan.dr Jen juga tidak hadir ketika pasien menandatangani formulir persetujuan. dr Jen hanya menandatangani surat persetujuan tersebut sebelum operasi dimulai.
   
   
8. Selama operasi berlangsung, dr. Jen memutuskan mengangkat ovarium kiri pasien. dikarenakan berdasarkan pengamatan dr.Jen, tuba fallopi sebelah kiri pasien dalam keadaan rusak parah sehingga harus diangkat bersamaan dengan ovarium kiri pasien.
   
   
9. Akan tetapi saat hasil pemeriksaan histologis ini diterima, diketahui bahwa jaringan ovarium tersebut bersifat jinak sehingga tidak diperlukan prosedur khusus yakni pengangkatan ovarium.
   
   
10. Pasien baru menyadari bahwa ovarium kirinya telah diangkat sekitar delapan bulan kemudian ketika pasien tersebut berkonsultasi dengan dokter kandungan lain untuk kehamilannya, lalu mengajukan pengaduan ke SMC (Singapore Medical Council) terhadap dokter Jen.
    
    
11. Kemudian dr.Jen dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kedisiplinan Dewan Medis Singapore atas 2 dakwaan yakni dr Jen menganjurkan pasien untuk melakukan operasi pengangkatan massa panggul tanpa melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut terkait kondisi pasien dan dr. Jen juga melakukan tindakan Ooforektomi kiri pada pasien tanpa memperoleh persetujuan pasien.
    
    
12. Kemudian SMC DT (Singapore Medical Council Disciplinary Tribunal) memerintahkan agar dr. Jen membayar denda $ 10.000 dan ditangguhkan selama 8 bulan, selain itu dr. Jen juga harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengulang perbuatan serupa.
    
    
13. Karena tidak menerima hukuman yang sudah ditetapkan dr. Jen juga mengajukan banding atas keputusan DT ke Pengadilan pada bulan Juli. pengacara dr Jen  yang dipimpin oleh Penasihat senior N.Sreenivasan dan Mr Charles Lin berpendapat bahwa temuan DT ini keliru karena hanya mempercayai versi peristiwa tersebut dari sisi pasien saja.
    
    
14. Pengadilan kemudian menemukan bukti bahwa tidak ada informed consent terkait  dengan operasi pengangkatan ovarium yang dilakukan oleh dr. Jen. Memang didapatkan bukti bahwa pasien telah menandatangani formulir persetujuan, namun saat menandatangani formulir tersebut, pasien belum memperoleh informasi yang cukup mengenai risiko, manfaat serta komplikasi dari operasi pengangkatan ovarium tersebut. Informasi yang pasien dapat hanya diperoleh dari formulir yang ada di rumah sakit dan bukan melalui penjelasan secara langsung oleh dr. Jen.
    
    
15. Selain itu, dr Jen juga gagal memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang cukup terkait kondisi medis dan pilihan untuk perawatan pasien. Secara signifikan, dr.Jen tidak mendokumentasikan rincian operasi yang disarankan dan pengambilan persetujuan sehingga dalam situasi ini dokter Jen dapat dinyatakan bersalah atas kesalahan profesional jika tidak menyimpan dokumentasi persetujuan meskipun sudah mendapat suatu persetujuan untuk melakukan suatu prosedur.

B. NORMA HUKUM YANG DILANGGAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Tentang Kesehatan

2)    Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Jika kasus dr. Jen terjadi di Indonesia, maka pasal ini berkaitan dengan seluruh permasalahan yang terjadi. Contoh kaitannya adalah dr. Jen tidak menghormati pilihan pasien dan melakukan prosedur pembedahan diluar informed consent. Selain itu dr. Jen tidak mematuhi standar profesinya sebagai dokter kandungan karena ia belum benar-benar menegakkan diagnosis yang tepat dengan tidak mengobservasi lebih lanjut massa yang terdapat pada rahim pasien.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Paragraf  2 Pasal 45, yang menyatakan bahwa: 

1)    Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

2)    Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

3)    Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

a)     diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b)    tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c)     alternatif tindakan lain dan risikonya;

d)    risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e)     prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

4)    Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 

5)    Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

6)    Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri

Jika kasus dr. Jen terjadi di Indonesia, maka dr. Jen hanya mengamalkan pada ayat 1 dengan melakukan perjanjian tertulis (informed consent), ayat 2 dengan memberikan alternatif tatalaksana dan juga penjelasan mengenai penyakit kepada pasien walaupun tidak mengarah ke diagnosis yang tepat, dan ayat 5 dengan perjanjian tindakan risiko tinggi yang sudah tertulis sah. Namun, pada ayat 3 dr. Jen melakukan kesalahan fatal yang berdampak pada seluruh poin. Diagnosis yang ditegakkan oleh dr.Jen sudah salah sejak awal yang akhirnya berdampak bagi pilihan yang dipilih oleh pasien. Penjelasan mengenai tujuan tindakan, risiko, komplikasi, dan prognosis yang dipahami oleh pasien tidak sama dengan tindakan yang akhirnya dilakukan oleh dr. Jen.

PMK No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 2

1)    Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan

2)    Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan

3)    Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan

Pasal 7

1)    Penjelasan  tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

2)    Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar

3)    Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:

a)     Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;

b)    Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;

c)     Alternatif tindakan lain, dan risikonya;

d)    Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e)     Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

f)     Perkiraan pembiayaan.

Pernyataan pada pasal ini kurang lebih tidak jauh berbeda dari pasal lainnya, namun yang bisa di highlight disini adalah tidak diberitahukannya keputusan tindakan dokter kepada keluarga bahkan saat operasi pasien berlangsung (pasien sedang tidak sadar). Keadaan yang lebih parah terjadi pada kasus dr.Jen yang bukan lagi tidak melakukan persetujuan dan informed consent bahkan justru melakukan tindakan yang di luar surat perjanjian yang sudah disetujui. 

Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

Poin 8 - Tidak Memberikan Penjelasan yang Jujur, Etis, dan Memadai (Adequate Information) kepada Pasien atau Keluarganya dalam Melakukan Praktik Kedokteran

Penjelasan

a)     Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya (the right to information), dan oleh karenanya, Dokter dan Dokter Gigi wajib memberikan informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penterjemahnya, kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien.

b)    Informasi yang berkaitan dengan tindakan/asuhan medis yang akan dilakukan meliputi diagnosis medis, tata cara tindakan/asuhan medis, tujuan tindakan/asuhan medis, alternatif tindakan/asuhan medis lain, risiko tindakan/asuhan medis, komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan/asuhan yang dilakukan.

c)     Pasien juga berhak memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dijalaninya.

d)    Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan.

Pelanggaran terhadap peraturan Perkonsil nomor 4 tahun 2011 poin ke 8 ini dicantumkan pada kronologi kasus poin ke 14 yang menyebutkan bahwa saat menandatangani formulir tersebut, pasien belum memperoleh informasi yang cukup mengenai risiko, manfaat serta komplikasi dari operasi pengangkatan ovarium tersebut. Dimana pada peraturan ini, hal-hal tersebut merupakan bagian dari informasi yang wajib disampaikan pada pasien.

Poin 10 - Tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja.

Penjelasan

a)     Dalam melaksanakan Praktik Kedokteran, Dokter dan Dokter Gigi wajib membuat rekam medis secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus ini juga melanggar Perkonsil nomor 4 tahun 2011 poin 10 karena pada kronologi kasus poin 15 disebutkan bahwa dr. Jen tidak mendokumentasikan rincian operasi dan juga tidak menyimpan dokumentasi informed consent. Yang mana berarti dr. Jane tidak membuat secara benar dan lengkap serta tidak menyimpan rekam medis sesuai yang dicantumkan pada  peraturan ini.

SINGAPORE MEDICAL COUNCIL: Ethical Code & Ethical Guidelines, 2002.

4.2.2 Informed Consent

Merupakan kewajiban dokter untuk memastikan bahwa pasien yang ditanganinya telah diinformasikan secara jelas dan rinci mengenai kondisi medis dan pilihan terapi, sehingga pasien dapat berpartisipasi dalam memutuskan terapi yang akan diambilnya. Apabila sebuah prosedur harus dilakukan, pasien berhak mengetahui keuntungan, resiko, dan kemungkinan komplikasi dari prosedur tersebut dan alternatif terapi lain yang tersedia. Jika pasien merupakan minoritas atau tidak dapat memberikan consent, maka informasi ini wajib dijelaskan kepada orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap pasien, untuk tujuan persetujuannya atas nama pasien.

Penulisan prosedur yang tidak detail pada formulir persetujuan yang tercantum pada kronologi (7), ketidak hadiran dr. Jen saat penandatanganan formulir sebelum melakukan prosedur, dan tidak adanya penjelasan mengenai apa yang telah terjadi pada saat prosedur operasi sehingga pasien baru mengetahui fakta setelah delapan bulan kemudian berkonsultasi pada dokter lain di kronologi (8), merupakan bentuk pelanggaran pada poin di atas, SMC 4.2.2, yang mana menjelaskan bahwa dokter berkewajiban memberitahukan keuntungan, resiko, kemungkinan komplikasi pada pasien atau yang bertanggung jawab, sejelas-jelasnya untuk mendapat persetujuan.

4.2.4.1 Right to Information (hak untuk mendapatkan informasi)

Seorang dokter harus memberikan informasi yang memadai kepada pasiennya, sehingga dapat membuat pilihan berdasarkan informasi tentang manajemen medis selanjutnya. Dokter harus memberikan  informasi dengan kemampuan terbaiknya, berkomunikasi dengan jelas, dan dalam bahasa yang dipahami oleh pasien.

Seorang dokter harus menghormati pilihan pasiennya untuk menerima atau menolak saran dan perawatan yang ditawarkan, langkah selanjutnya adalah, memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam berbahasa sehingga pasien dapat memahami informasi tersebut dan mengetahui konsekuensi dari pilihannya. Dokter juga harus memfasilitasi pasien dalam mendapatkan alternatif jika pasien menginginkannya.

Apabila pasien ingin memeriksakan terkait klinis pasien, informasi yang memadai harus diberikan kepada pasien dan persetujuan terkaitnya harus diperoleh. Dokter perlu mengetahui Pedoman Praktik Klinis terbaru, dan menginformasikannya kepada pasien sebelum pasien mengikuti pemeriksaan tersebut.

Pada kronologis kasus (14), dikatakan bahwa “pasien belum memperoleh informasi yang cukup mengenai risiko, manfaat serta komplikasi dari operasi pengangkatan ovarium tersebut” dan pada kronologi kasus (15) pun tertulis bahwa, bahwa “dr. Jen gagal memastikan pasien mendapatkan informasi yang cukup terkait kondisi medis dan pilihan untuk perawatan pasien”. Padahal, menurt SMC nomor 4.2.4.1 tentang right to information, merupakan sebuah kewajiban bagi dokter untuk memberikan informasi dengan kemampuan terbaiknya, dan memastikan bahwa tidak ada hambatan sehingga pasien secara jelas memahami keseluruhan dari informasi yang diberikan. Sehingga, kasus dr.Jen dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum etika yang berlaku di Singapura karena melanggar salah satu poin yang terlampir di atas.

SINGAPORE MEDICAL COUNCIL: Handbook of Medical Ethics, 2016.

C3.2 Membangun kepercayaan personal kepada pasien

Merupakan kewajiban dokter untuk dapat memberikan mereka informasi untuk membantu mereka menemukan perawatan alternatif, dengan tidak meninggalkan mereka selama perjanjian berlangsung (dokter standby di tempat saat melakukan perjanjian). Hindari memberi kesan pada pasien bahwa perawatan seperti itu tidak tersedia atau tidak ada dokter lain yang akan melakukannya. Pada kasus tersebut, pasien menandatangani informed consent operasi tanpa hadirnya seorang dokter yang bertanggung jawab dan itu tentunya melanggar hukum.

Pada kronologi kasus poin ke 7 disebutkan bahwa dr Jen tidak hadir ketika pasien menandatangani formulir persetujuan. dr Jen hanya menandatangani surat persetujuan tersebut sebelum operasi dimulai. Kemudian pada poin ke 14 disebutkan juga bahwa Informasi yang pasien dapat hanya diperoleh dari formulir yang ada di rumah sakit dan bukan melalui penjelasan secara langsung oleh dr. Jen. Hal tersebut melanggar SMC 2016 poin 3.2 yang mengatur bahwa pada saat melakukan informed consent, dokter berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan tetap standby di tempat saat melakukan perjanjian.

B3. Medical Records/ Rekam Medis

Dokter berkewajiban untuk mempertahankan pencatatan rekam medis yang jelas, dapat dibaca, akurat, dan kontemporer dengan detail yang cukup untuk memastikan kesinambungan kualitas perawatan pasien. Kontemporer berarti rekam medis harus dibuat pada saat terdapat keterlibatan dengan pasien, atau sesegera mungkin setelahnya.

Rekam medis merupakan dasar dari manajemen dan komunikasi yang baik antara dokter dan profesional kesehatan lainnya dalam memastikan kualitas perawatan berkelanjutan. Rekam medis juga merupakan dokumen hukum dan akan dirujuk dalam prosedur pengadilan penyidik. Pada rekam medis perlu disertakan semua detail klinis tentang pasien, diskusi tentang pilihan investigasi, dan pilihan terapi, informed consent, hasil tes dan terapi, dan informasi lainnya.

Secara umum, rekam medis perlu mendokumentasikan elemen-elemen subjektif dari suatu konsultasi seperti gejala pasien dan riwayat penyakit, temuan objektif pada pemeriksaan klinis, data investigasi yang relevan, analisis dengan rencana diagnosis, dan perawatan. Juga harus mencakup ringkasan semua informasi yang diberikan kepada pasien, rincian proses pengambilan persetujuan dan persetujuan yang diterima dari pasien, Rekam medis juga termasuk laporan medis yang Anda tulis kepada dokter lain, profesional kesehatan lain, asuransi, atau pasien.

Pada kronologi kasus poin ke 15 disebutkan bahwa dr. Jen  tidak mendokumentasikan rincian operasi yang disarankan dan pengambilan persetujuan. Maka hal tersebut melanggar SMC 2016 poin B3 ini, karena disebutkan bahwa dokter bertanggung jawab untuk mempertahankan pencatatan rekam medis yang mencakup gejala pasien dan riwayat pasien, temuan objektif pada pemeriksaan klinis, data investigasi, analisis dengan rencana diagnosis dan perawatan, termasuk rincian informed consent yang diterima dari pasien.

B2. Medical Investigation

Pastikan bahwa pasien memiliki informasi yang cukup mengenai investigasi medis, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan mereka. Dokter kemudian harus mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil dan temuan signifikan yang didapat apapun hasilnya kepada pasien secara tepat waktu, sesuai dengan kepentingan dan kedaruratannya.

Investigasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari manajemen medis pasien. Investigasi medis bersifat invasif dan mahal, sehingga penting untuk memerlukan kebijaksanaan dan persetujuan pasien. Jika investigasi atau tes dilakukan oleh lembaga di luar praktik atau lembaga milik dokter yang bersangkutan , memerlukan sistem untuk memastikan bahwa hasil diterima tepat waktu.

Pada kronologi kasus poin ke 3 menunjukkan bahwa dr. Jen langsung menganjurkan pasien untuk menjalani operasi pengangkatan massa panggul tanpa melakukan evaluasi dan investigasi lebih lanjut. Kemudian pada kronologi kasus poin 8 dan 9 dr Jane memutuskan mengangkat ovarium kiri pasien secara spontan pada saat dilakukannya operasi dan hanya didasarkan pada pengamatan dr. Jen tanpa didahului pemeriksaan investigasi terlebih dahulu untuk memastikan. Hingga terbukti setelahnya pada pemeriksaan histologis bahwa jaringan tersebut bersifat jinak dan tidak memerlukan prosedur pengangkatan. Hal tersebut melanggar SMC 2016 poin B2 ini dimana pemeriksaan investigasi perlu dilakukan, dan kemudian hasilnya harus dijelaskan kepada pasien untuk menentukan penatalaksanaan selanjutnya. Pada kronologi kasus poin 11 juga dicantumkan bahwa hal inilah yang merupakan dakwaan atas kasus dr Jen.

C.    PERAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN KOMITE MEDIK

DI INDONESIA

Menurut PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Pasal 1, Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.

Fungsi komite medik diatur dalam PERMENKES Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011  dalam melaksanakan tugas kredensial diatur pada Pasal 11 Ayat 2, sebagai berikut:

1.     Penyusun dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai masukan dari kelompok staf medis sesuai dengan norma keprofesian yang berlaku.

2.     Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:

·       Kompetensi

·       Kesehatan fisik serta mental

·       Perilaku.

·       Etika profesi

3.     Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan.

4.     Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis.

5.     Penilaian serta pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.

6.     Pelaporan dari hasil penilaian kredensial serta menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik.

7.     Melakukan proses kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis serta adanya permintaan dari komite medik.

8.      Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

Pada Pasal 11 Ayat 3 dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi medis, fungsi dari komite medis adalah:

1.     Pelaksanaan audit medis.

2.     Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan untuk staf medis.

3.     Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan untuk staf medis rumah sakit tersebut.

4.     Rekomendasi proses pendampingan untuk staf medis yang membutuhkan.

Pada Pasal 11 Ayat 4 dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi, fungsi dari komite medik adalah:

1.     Pembinaan etika serta disiplin profesi kedokteran.

2.     Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

3.     Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit.

4.     Pemberian nasehat/pertimbagan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Sesuai Peraturan Konsil Kedokteran No 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter sesuai dengan kasus diatas, dokter tersebut telah melanggar karena tidak melakukan tindakan atau asuhan medis sesuai dengan kebutuhan pasien dan tidak jujur dalam memberitahukan penanganan yang diberikan sehingga mengakibatkan kerugian pasien. Dari peraturan yang dilanggar, dapat menjadi acuan bagi Komite Medis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit yang mempunyai wewenang untuk melakukan audit medis, apabila dari hasil audit medis tersebut dokter telah melakukan kesalahan disiplin ilmu kedokteran, maka memudahkan penegak hukum untuk menentukan kesalahan sesuai ajaran hukum pidana.

Pada pasal 39 dan UU Nomor 44 Tahun 2009, yang berhak melakukan audit medis adalah Komite Medis yang dibentuk Kepala/Direktur Rumah Sakit yang kedudukannya secara non struktural di Rumah Sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis, dan dokter yang  terbukti bersalah pada kasus akan menerima hukum pidana sebagai hukum publik dapat meminta pertanggung jawaban pidana.

Jika seorang dokter melakukan kesalahan berupa malpraktik, maka rumah sakit akan terkena imbasnya. Sebuah rumah sakit dapat terlepas dari tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit, apabila ia terbukti tidak dapat mencegah perbuatan tersebut. Sesuai dengan paragraf terakhir pada Pasal 1367 KUHPerdata, yang secara jelas menyebutkan bahwa; rumah sakit dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya atas kesalahan atau kelalaian dokter bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukan dokternya. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi pidana terhadap rumah sakit, yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ditetapkan pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu “ selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan”. Selain pidana denda, termasuk rumah sakit, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2))

Demi mencegah terjadinya pencabutan usaha Rumah sakit oleh hukum maka komite medik terpaksa menyeleksi dokter yang terlibat malpraktik/ kesalahan. Sesuai dengan tindak pidana praktik kedokteran yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berupa pelanggaran hukum administrasi

Hukum administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran menentukan sanksi administratif yang dapat dikenakan pada dokter adalah pencabutan surat izin praktik sementara atau tetap, dan pada pelanggaran berat berupa pencabutan surat tanda registrasi.

DI SINGAPURA

Dalam kasus malpraktik, yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengajuan Singapore Medical Council (SMC) merupakan badan hukum dibawah Kementrian Kesehatan, bertanggung jawab mengatur perilaku dokter di Singapura.

Complaints Committee SMC akan melakukan penyelidikan awal terhadap pengaduan, beberapa hal yang dapat dilakukan : memerintahkan bahwa praktisi medis tersebut agar diberi surat peringatan, serta memerintahkan praktisi medis menerima saran sehubungan dengan manajemen praktik medisnya dari orang-orang yang disebutkan oleh Complains Committee.

●      Sebagai tambahan, mungkin merekomendasikan beberapa tindakan :

1. Mediasi : Complains Committee diberi wewenang agar pengaduan diajukan ke Pusat Mediasi Singapura untuk dilakukan mediasi.
2. Penyelidikan Formal : Jika Complains Committe berpendapat bahwa penyidikan formal itu perlu untuk pengaduan, komite tersebut akan memerintahkan masalah dibawa di hadapan sidang disipliner.
3. Pemeriksaan Kesehatan : Jika diperlukan untuk memeriksa kesehatan dokter yang bersangkutan, maka Complains Committe akan memerintahkan masalah tersebut untuk dibawa ke hadapan Komite kesehatan.

BAB IV
KESIMPULAN

Dalam praktik kedokteran banyak hal yang dapat memicu kegagalan dalam memberikan pelayanan dan penanganan profesional kepada pasien. Hal-hal terkait dengan tindakan medis pada pasien harus dilakukan atas seizin pasien. Persetujuan atau penolakan akan diberikan pasien setelah mendapat penjelasan yang jelas terhadap tindakan yang akan dilakukan dan sebagai dokter yang profesional harus melakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal. Selama berjalannya proses tindakan medis, komite medis/ medical council berperan dalam mengatur dan mengawasi tindakan tenaga medis serta menentukan kesalahan yang dibuat seorang dokter dalam praktik medisnya. Sehingga dari kasus ini kita dapat memahami bahwa pentingnya persetujuan tindakan medis dengan penjelasan yang rinci, memutuskan tindakan  agar mencapai kesepakatan bersama antara dokter dengan pasien serta tindakan yang sesuai dengan persetujuan tersebut.

REFLEKSI KELOMPOK

FEHREN KURNIA BRYLIAN - 41160044

Melalui praktikum ini saya belajar bahwa sebagai seorang dokter sangat penting untuk memperhatikan etika dan bersikap profesional. Kelalaian dokter pada kasus ini seperti melupakan informed consent adalah tindakan yang fatal. Sebagai seorang dokter kita seharusnya tidak melupakan kepentingan profesi kita yaitu melakukan seluruh prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melupakan hak pasien yaitu mendapat kejelasan yang perlu diketahui oleh pasien tersebut dan sebagai seorang dokter kita juga tidak boleh mementingkan keuntungan diri sendiri seperti yang dilakukan di kasus ini. Sehingga apabila seorang dokter sudah melakukan tugasnya dengan benar maka tugas pemerintah/hukum akan melindungi dokter dari akibat perbuatannya.

PATRICK KURNIAWAN – 41170104

            Pelajaran yang saya dapatkan dari praktikum ini khususnya dari kasus yang kami angkat pada makalah ini saya bisa mengerti bahwa dalam dunia kedokteran belajar akan hal etika memang sangat penting, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana aturan – aturan hukum yang ada pada profesi dimana kita melayani yaitu dunia kedokteran. Bahwasannya setiap hal yang kita lakukan didasarkan atas peraturan yang berlaku yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagia kedua belah pihak. Dalam hal ini saya belajar untuk mengerti hal apa yang dapat saya lakukan dan tidak dapat saya lakukan sesuai dengan kehendak saya karena hal itu merugikan orang lain. Salah satu yang banyak saya pelajari adalah mengenai informed consent yang menurut saya sangat penting di dunia kedokteran hari – hari ini. Informed consent dan rekam medis merupakan bukti tertulis tentang semua prosedur medis yang dilakukan dan telah disetujui oleh pasien untuk dilakukan. Kesalahan dalam penyampaian baik dari informasi yang kurang lengkap, tidak menyampaukan apa yang akan dilakukan dan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan tanpa indikasi dan seizin dari pasien tersebut merupakan Tindakan malpraktik yang bukan saja merugikan pasien namun dapat berampak kepada dokter itu sendiri. Dari praktikum ini saya semakin paham bahwa ilmu kedokteran saja tidak cukup untuk menjadikan kita menjadi dokter yang baik, masih banyak aspek termasuk etika dan hukum dalam prosedur kedokteran yang harus kita pahami dan lakukan untuk bisa melayani sesame dengan lebih baik, Tuhan memberkati

BRENDA M RUSTAM - 41170167

Melalui praktikum ini saya belajar bahwa pada saat melanggar etika profesi bukan tidak mungkin kita akan mendapat tuntutan hukum. Ketika merawat pasien mungkin akan banyak hal yang jika tidak hati-hati dilakukan akan menyeret kita ke dalam kasus hukum apalagi sekarang ini masyarakat sudah semakin kritis terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dari kasus ini juga saya belajar bahwa dalam melakukan tindakan medis selain pada keadaan darurat, dokter harus mendapat izin dari pasien atau keluarganya dan setelah izin tersebut diberikan tidak boleh dilakukan hal lain yang tidak ada pada kesepakatan awal. Semoga saat menjadi dokter kelak, saya tidak hanya dapat bertanggung jawab dengan tindakan medis yang dilakukan tetapi juga berkomunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya untuk dapat memberikan informasi yang jelas, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman.

JONATHAN DAVE – 41170168 

Pelajaran yang saya dapat dari kasus ini adalah saat melakukan diagnosa penyakit pada seseorang harus dilakukan dengan cermat agar saat melakukan tatalaksana kita tidak salah dalam memberi obat atau tindakan. Ketika salah dalam memberikan tatalaksana maka akan menimbulkan kecenderungan malpraktek dan jika tindakan tatalaksana tersebut merugikan pasien, maka pasien bisa menuntut dokter. Saya juga belajar bahwa setiap kali melakukan tindakan kedokteran yang invasif, perlu memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada pasien tentang tindakan, apa yang akan kita lakukan, manfaat dan resiko dari tindakan,  efek samping dari tindakan dan biaya yang harus dikeluarkan. Sebelum melakukan tindakan invasif tersebut sebagai dokter perlu memberikan inform consent kepada pasien agar dokter mendapat persetujuan dari pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Ketika  sedang melakukan tindakan kepada pasien, dokter harus melakukan  tindakan tersebut sesuai prosedur yang ada. Prosedur yang telah dibuat oleh rumah sakit maupun prosedur yang dipelajari oleh dokter bertujuan untuk keselamatan pasien.

CAROLINA DEVI SANTI M - 41170122

Kasus yang melibatkan dokter Jen dan pasien masih sering ditemui di rumah sakit dimanapun. Kendatinya rumah sakit bukan merupakan tempat yang selalu aman dan jauh dari kekeliruan. Kesalahan yang dapat terjadi seperti lupa untuk meminta informed consent, lalai dalam meletakkan jarum suntik, serta kesalahan peresepan obat dan nama pasien sering terjadi di rumah sakit. Kesalahan yang dibuat dr.Jen dapat membuat kita belajar pentingnya untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sebelum memutuskan tindakan yang terbaik bagi pasien, karena dengan pemeriksaan menyeluruh dapat meminimalisir kesalahan tindakan yang akan dilakukan. Selain informed consent, menjelaskan segala tindakan dan alasan tindakan dilakukan juga sangat penting, agar pasien dapat mengetahui resiko apa saja yang diperoleh ketika menyetujui tindakan tersebut. Saya berharap kasus yang menimpa dr.Jen serta pasien tersebut, dapat membuat kita belajar untuk melakukan segala hal dengan hati-hati dan teliti agar tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari.

NEYSA BELLA H - 41170126

Hal yang dapat saya pelajari dari kasus ini yaitu seorang dokter wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada pasien sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Selain itu, sebelum melakukan prosedur lebih lanjut kepada pasien, sudah seharusnya dokter memberikan penjelasan yang rinci mengenai prosedur apa yang akan dilakukan kepada pasien dan memastikan bahwa pasien benar-benar sudah memahami apa saja manfaat, komplikasi serta risiko dari prosedur tersebut. Hal yang terpenting yaitu seorang dokter harus melibatkan pasien dalam hal pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan, jangan sampai dokter melakukan hal-hal yang dapat merugikan pasien maupun dokter itu sendiri. Apabila pasien tidak menyetujui, maka dokter seharusnya menghormati keputusan pasien tersebut dan tidak melakukan tindakan kepada pasien di luar kesepakatan.

NATHANIA DHESTIA PUTRI - 41170132

Melalui praktikum tentang malpraktek seorang dokter, saya menjadi lebih mengerti mengenai etika-etika dan peraturan mengenai praktik kedokteran yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter saat menjalankan pelayanannya. Dari kasus malpraktek yang kelompok kami kerjakan, saya menjadi sadar bahwa seorang dokter itu harus benar-benar mengerti tentang ilmu kedokteran, teliti dalam bertindak, bijaksana, dan berhati-hati saat menjalankan prakteknya. Sehingga kesalahan dan kelalaian saat menangani pasien dapat dihindari. Selain hal tersebut, dalam menjalankan prakteknya seorang dokter tidak boleh egois dan memaksakan kehendak pasien untuk menerima perawatan dan pengobatannya. Dokter harus mengikutsertakan pasien di dalam mengambil keputusan untuk perawatan dan pengobatan yang akan dijalani serta dokter harus lebih terbuka mengenai informasi-informasi mengenai tindakan dan tata cara tindakan yang akan dilakukan untuk perawatan dan pengobatan pasien. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kesalahan tindakan dalam pengobatan. 

KRISENTIA YAHYA - 41170141

            Dari kasus ini saya mengerti bahwa pentingnya kode etik kedokteran dan hukum. Adanya kode etik dapat menjadi pedoman sebagai dokter dalam bertindak dan hukum akan mengatur jika seorang dokter melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Sebagai dokter yang mengobati pasien sebaiknya tidak melakukan tindakan berdasarkan pilihan dokter sendiri saja, lebih baik libatkan pasien dalam mengambil tindakan yang akan dilakukan pada dirinya agar pasien merasa nyaman, dan sebagai dokter harus menjelaskan terlebih dahulu tindakan yang akan dokter lakukan, agar pasien mengetahui tindakan tersebut serta risiko dan komplikasinya seperti apa. Dari kasus ini dr. Jen hanya meminta pasien menandatangani informed consent tetapi pasien tidak mengetahui tindakan lain yang dokter lakukan seperti mengangkat ovariumnya dan akhirnya pasien menuntut dr. Jen. Walaupun kenyataannya informed consent sebagai bukti bahwa pasien menyetujui dilakukan tindakan medis tetapi dengan syarat pasien harus mengetahui tindakan yang akan dilakukan dan risikonya seperti apa yang mungkin terjadi, ketika pasien hanya menandatangani informed consent tanpa mengetahui tindakan dan risiko berarti sebagai seorang dokter gagal dalam memberikan informasi kepada pasien dan melanggar etika karena tanpa persetujuan pasien.

I GUSTI NGURAH BAGUS SULAKSANA PUTRA – 41170142

            Dalam kasus ini, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mendapat persetujuan dari pihak pasien sebelum melakukan tindakan, dimana hal ini berkaitan dengan etika profesi seorang dokter saat menjalankan tugasnya. Etika ini menjadi pedoman saat dokter mengambil keputusan dan tindakan yang nantinya akan dilakukan terhadap pasien, informed consent perlu dilakukan agar kedepannya setelah melakukan tindakan dokter terhindar dari malpraktek dan kejadian kejadian yang tidak diinginkan lainnya yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik dari dokter maupun pasien. Yang diharapkan kedepannya nanti dokter dapat lebih profesional dalam mengambil tindakan dengan cara meminta izin dari pasien terlebih dahulu agar pihak pasien tahu apa saja dampak dari tindakan yang akan dilakukan baik dari sisi positifnya maupun negatifnya.

CORNELIA RIVANDA BERLIANI - 41170146

Pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa dari kasus malpraktik dr.Jen ini sebagai contoh yang tidak perlu ditiru. Menjadi dokter sangat perlu untuk membangun dan menjaga kepercayaan antara pasien dengan dokter maupun tim tenaga medis lainnya yang akan menangani. Membangun kepercayaan dari awal saat pasien datang, saat pemeriksaan, saat menjelaskan beberapa alternatif tatalaksana, saat pasien memilih tatalaksananya sendiri, hingga pasien sembuh. Selain kepercayaan, kita sebagai dokter perlu mengedukasi setiap prosedur, risiko, komplikasi, serta harga sedetail mungkin, sehingga ketika pasien sudah paham dan menandatangani persetujuan pada informed consent hal tersebut bisa bersama-sama di pertanggung jawabkan. Dokter pun tidak boleh melakukan tindakan yang di luar persetujuan dengan pasien walaupun itu dirasa perlu untuk dilakukan, karena kuasa pilihan tatalaksana tetap pada pasien. Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, maka diperlukan pemeriksaan yang lengkap tentang status dan kondisi pasien dan edukasi lengkap kepada pasien serta lembar informed consent yang sah.

DIANA TERESA - 41170147

            Hal yang dapat saya petik dari kasus ini adalah pentingnya informed consent bukan hanya demi mematuhi hukum semata. Dokter memegang tanggung jawab besar, karena pasien telah mempercayakan kehidupannya kepada dokter tersebut. Seperti ada kasus ini, perkaranya tidak hanya berhenti di hukum dan sanksi yang diterima oleh dr.Jen. Sanksi seberapapun besarnya tidak akan mengubah fakta bahwa pasien tidak lagi punya harapan untuk memiliki anak. Informed consent juga tidak hanya sekedar lembar persetujuan saja, dokter wajib menjelaskan secara rinci prosedur apa saja yang akan dilakukan. Kemudian, apabila pasien sudah setuju, dokter juga harus bertanggung jawab melakukan apa saja yang tertera di informed consent tersebut. Apabila ada hal yang sekiranya membuat dokter ragu di tengah-tengah prosedur, seperti pada kasus dr. Jen, maka hendaknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu jika tidak merupakan kasus emergensi. Sehingga, dokter juga perlu memiliki sikap kritis sebelum memutuskan untuk bertindak. 

LUCIA VINI PUSPITA RODJA - 41170158

            Refleksi yang dapat saya ambil dari kasus malpraktek dr.Jen ini adalah sebagai seorang dokter yang tentunya sudah dipercayai oleh pasien harus benar-benar mengerti etika medis yang berlaku. Mengenai kasus malpraktek ini penting sekali ditekankan terkait lembar Informed consent yang harus dibuat secara benar yakni lengkap ditandatangani oleh pasien sebagai tanda persetujuan dari pasien dan mencatat semua tindakan medis yang akan dokter lakukan pada pasien. Selain itu tugas sebagai dokter bukan hanya meminta pasien untuk menandatangani informed consent saja  melainkan pasien harus diberi penjelasan secara jelas dan rinci terkait tindakan yang akan dilakukan, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kekeliruan antara dokter dan pasien. Dan yang paling utama kita sebagai dokter juga harus menghormati hak pasien dalam memilih tindakan medis apa yang akan dijalankan oleh pasien sehingga dokter tidak bisa seenaknya melakukan tindakan medis tanpa izin dan sepengetahuan pasien sendiri.

GABRIEL BTARA Y. PRAMONO - 41170163

Melalui praktikum kasus malpraktik ini, dapat diperhatikan bahwa dalam etika profesi khususnya etika kedokteran menjadi sebuah hal yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan kasus dimana bisa diketahui bahwa dr. Jen dalam melakukan diagnosa pasien tidak melakukannya dengan teliti dan cermat, selain itu pula disini bisa dilihat kalau informed consent merupakan satu hal yang sangat penting dalam sebuah mekanisme tindakan pemeriksaan. Dari kasus ini, saya belajar pula bahwa peran fundamental etika sendiri berperan dalam hal-hal yang menjadi pedoman sebagai dokter dalam berpikir dan bertindak serta disini hukum juga berperan untuk mengatur jika seorang dokter melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan diluar etikanya. Dan dari kasus ini juga kita bisa mempelajari bahwa setiap dari apa yang bakal dilakukan dalam sebuah tindakan medis perlu partisipasi dan keterlibatan pasien didalamnya dalam bentuk informed consent yang dijelaskan dengan detail sehingga pasien dapat paham dan mengerti akan resikonya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pasien - dokter dan menjadi sebuah tindakan hati-hati dari dokter sebelum melaksanakan tindakan medis.

VIDEL CHRISTIN D. KWANDO-41170169        

Refleksi dari praktikum kedua kasus malpraktik ini adalah saya belajar bahwa seorang dokter harus berhati-hati dalam mengambil tindakan medis yang dilakukan karena tindakan medis yang salah dapat berujung fatal yang dapat menyebabkan kasus malpraktik. Dokter wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pasien kemudian cermat dan teliti dalam menentukan diagnosa yang diberikan sehingga tatalaksana yang dilakukan juga tepat dengan diagnosa tersebut. Tindakan yang dilakukan seorang dokter kepada pasien juga wajib memiliki persetujuan  yakni informed consent dari pasien ataupun wali yang mendampingi pasien sebagai bukti tertulis persetujuan pasien yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter . Seorang dokter harus memiliki integritas dan profesional dalam bekerja sehingga tidak terjadi pelanggaran etik yang salah satunya adalah malpraktik. Kasus malpraktik yang terjadi dapat merugikan ataupun membahayakan dalam kehidupan pasien  sehingga seorang dokter dapat dikenakan sanksi dari pihak hukum maupun dari pihak komisi etik baik itu sanksi pidana, denda, penangguhan lisensi praktek , atau pencabutan ijin praktek. 

DANIEL EKA RAENATA - 41170170

            Dokter merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan masyarakat luas. Keprofesian dokter memang sebuah profesi luhur dengan mengutamakan keselamatan dari pasien. Disamping hal tersebut, seorang dokter juga dituntut dan dituntun dengan pada suatu aturan, tata cara, atau pedoman etis dalam melayani pasien. Seorang dokter harus mengikuti kode etik kedokteran ditempat ia melayani, Kasus diatas memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi dokter di seluruh dunia, terkhusus di Singapura. Dokter harus memiliki nilai integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, termasuk dengan memberikan sebuah informed consent kepada pasien. Kesalahan dr. Jen dalam memutuskan untuk pengambilan ovarium beserta tuba falopi pada saat operasi mengajarkan kita bahwasannya pada kondisi darurat pun, kita tetap harus menjunjung tinggi profesionalisme. Seharusnya dr. Jen tidak bertindak demikian, sebagai seorang dokter harus tetap memberikan penjelasan serta meminta persetujuan dengan pasien apabila hendak melakukan tindakan pengangkatan jaringan atau organ. Dengan demikian, besar harapan saya kepada seluruh dokter maupun mahasiswa kedokteran agar dapat mempelajari dengan baik kasus yang telah dilakukan dr.Jen dan juga menerapkan sikap yang berintegritas serta profesional agar menjadi seorang dokter yang luhur dan kompeten.     

ELSA WIJAYA - 41170135 

Bagi saya Setiap dokter sudah memiliki kompetisinya masing- masing dan tuntutan yang berat karena berurusan dengan nyawa manusia. Terjadinya malpraktik berakibat pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Pasien sudah mempercayakan kondisinya untuk ditangani oleh dokter dan sudah mempercayakan tubuhnya untuk mengikuti semua permintaan dokter. Maka diharapkan dokter dapat melakukannya sebaik- baiknya. Namun dokter juga manusia yang memungkinkan human error maka hukuman yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Saya mempelajari bahwa sekalipun kesalahn kecil, hukum tetaplah berlaku, perlu bagi saya untuk banyak menambah pengalaman sehingga ada bayangan akan tindakan yang saya ambil. sebagai contoh kecil seperti pemberian inform consent pada pasien, yang dampaknya besar terhadap pasien. 

MELIANA JULISTIANI - 41170117

Dari kasus ini, saya pribadi menjadi dapat lebih memahami bahwa profesi tidak hanya berkutat dalam lingkaran ilmu dan keterampilan, melainkan berpegang teguh pada etika yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kelalaian berupa malpraktik seperti ini. Malpraktik dalam kasus ini timbul akibat tidak adanya informed consent yang valid antara dokter dan pasien, yang mana di dalamnya adalah informed consent terkait penjelasan prosedur. Penjelasan terkait prosedur sangatlah penting untuk membangun kepercayaan pasien, dan kepercayaan pasien dibangun agar tidak ada permasalahan seperti malpraktik dalam kasus ini. Sebagai dokter, perlu sekali menghormati hak autonomi pasien untuk turut campur dan memutuskan dalam berbagai prosedur yang akan dilakukan kepadanya

DAFTAR PUSTAKA

Buamona, Hasrul. (2014). Tanggung Jawab pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis Volume 2 No 2.Advokat dan Konsultan Hukum Kesehatan : Arrorney at Law HB & Partners dan YLBHI - LBH Yogyakarta.

Indonesia, K. K. (2018). Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Republik Indonesia.

Jen, S.W, dan Singapore Medical Council. (2017). Judgment : In The High Court of The Republic of Singapore. 

Koeswadji, H. H. (1996). Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan: asas-asas dan permasalahan dalam implementasinya. Citra Aditya Bakti.

Njoto, H. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 7(14).

Ray, L. (2019). Law Articles : Medical Negligence and Malpractice. Singapore. Available at : https://singaporelegaladvice.com/law-articles/medical-negligence-and-malpractice-in-singapore/ [diakses tanggal 30 Mei 2020]

Vanessa, Lim. (2018). Taking And Documenting Informed Consent. Singapore