TUGAS ETIKA KELOMPOK 5 - PEMALSUAN DIAGNOSA REKAM MEDIS

source image : www.pelajaran.co.id

Disusun oleh :

Hansen Evandore - 41170154
Ormy Abiga Mahendra - 41170155
Novita Eveline T - 41170162
Choya Alvis Chenarchgo - 41170166
Gregorius Daniel Gokasi Ambarita - 41170172
Victoria Filialni R.A - 41170176
Tandean Jeffrey Ferdinand - 41170180
Edenia Asisaratu - 41170186
Sulistyo - 41170189
Oey, Yedida Stephanie Sugianto - 41170190
Intan Saraswati Dara Dwiyoga - 41170194
Clara Margareta - 41170195
Hansen Wilbert Kusila - 41170200
F. Julian Sciffa Mulya - 41170201
Anastasia Dwi Maharani - 41170206
Valentino Y. Buriko - 41170209

Pendahuluan

 

a. Latar belakang

Tenaga Kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keadilan dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman.

Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam UU Praktik Kedokteran yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47. Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pengertian rekam medis ini dimuat dengan makna yang sama pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis yang kemudian diperbaharui dengan PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yaitu berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Kepemilikan rekam medik ini sering menjadi perdebatan di kalangan tenaga kesehatan, baik antara dokter, petugas rekam medis, bahkan dengan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa rekam medik sangat penting sehingga kelengkapan dan kecermatan rekam medik menjadi syarat yang mutlak sebagai bukti dalam kasus medikolegal. Adapun fungsi rekam medis sangat beragam dipandang dari berbagai aspek yakni aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, aspek dokumentasi, atau pula fungsinya sebagai rekaman yang memiliki kekuatan hukum tersendiri. Itu sebabnya rekam medis harus dibuat secara konfidensial.

Pada tahun 2017, beredar pemberitaan mengenai kasus korupsi pengadaan e-KTP yang terjadi sejak tahun 2010 yang dilakukan oleh Setya Novanto. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah rekayasa medis Setya Novanto yang dilakukan oleh dr. Bimanesh. Hal ini menyebabkan dr Bimanesh didakwa menghalangi penyidikan KPK dan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 3 tentang kemandirian profesi dan pasal 7 tentang keterangan dan pendapat yang valid. Dengan adanya pelanggaran kode etik tersebut, maka dalam analisis ini akan dibahas mengenai pelanggaran apa saja yang telah dilakukan dalam kasus rekayasa rekam medis oleh dr. Bimanesh dan konsekuensi apa yang harus dihadapi.

 

b. Tujuan

i. Mengenali dan melakukan kajian masalah aktual etika mengenai rekayasa medis yang dilakukan oleh dr. Bimanesh.

ii. Dapat menyajikan adanya konflik nilai dari peristiwa rekayasa medis yang dilakukan oleh dr. Bimanesh.

iii. Menggunakan dan menerapkan teknik-teknik deliberasi fakta, nilai dan konsekuensi dari peristiwa rekayasa medis yang dilakukan oleh dr. Bimanesh.

iv. Membuat kesimpulan pilihan keputusan yang etis mengenai rekayasa medis yang dilakukan oleh dr. Bimanesh.

Ringkasan kasus

 

Dokter Bimanesh merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Beliau melakukan pelanggaran etis di dalam dunia kedokteran yaitu melakukan pemalsuan rekam medis dalam hal diagnosis pasien bernama Setya Novanto yang sedang menjalani pemeriksaan dalam suatu kasus yang sedang diperiksa oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Kejadian ini terjadi  pada tanggal 16 November 2017 , ketika pasien tersebut mengalami kecelakaan kemudian dibawa ke IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Kemudian terdapat dokter IGD yang sedang bertugas pada saat itu yaitu dokter Michael Chia Cahaya sebagai kepala IGD rumah sakit tersebut, sebelum pasien datang dokter Bimanesh telah menemui dokter Michael untuk mendiagnosa pasien sebelum pasien datang ke rumah sakit yaitu “ diagnosa kecelakaan “ namun hal tersebut tidak disanggupi oleh dokter Michael selaku dokter IGD, pengacara pasien meminta kepada dokter Michael untuk mendiagnosa sebelum pemeriksaan yaitu “ diagnosa kecelakaan “, dan masih sikap yang sama dokter michael masih menolak. Selepas dari kejadian tersebut dokter Bimanesh yang akhirnya memeriksa pasien yang datang sekitar pukul 19.00 WIB dan mendiagnosa hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus setelah itu dokter Bimanesh meminta surat rawat inap sehingga pasien menjalani rawat inap di gedung VIP lantai tiga rumah sakit atas persetujuan dokter Bimanesh.

Pemeriksaan kemudian diselidiki pertama kali oleh dokter KPK yaitu dokter Johannes yang memeriksa sistem komputer milik rumah sakit tersebut menemukan data pasien masuk ke rumah sakit melalui IGD, padahal seharusnya melalui poliklinik dokter Bimanesh menurut dokter Michael. Pada pukul 00.00 WIB ditemukan perubahan diagnosa yang berbeda yang sebelumnya mendiagnosa hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus menjadi hipertensi, vertigo pasca cedera kepala ringan, dan diabetes melitus. Kemudian kejanggalan kasus ini  pun diangkat ke pengadilan yang mendakwa bahwa dokter Bimanesh telah bekerja sama dengan pengacara  agar memanipulasi data pasien dalam penyidikan KPK yang dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau. Hal ini bertujuan agar pasien dapat menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK sehingga dokter Bimanesh dengan semua bukti yang ada, atas dasar keterangan ahli, dan juga keterangan saksi pada saat pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada hari Senin, 16 juli 2018 dokter Bimanesh dihukum tiga tahun penjara dan denda seratus lima puluh juta rupiah subsider satu bulan kurungan setelah pengadilan tersebut dokter Bimanesh mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta, kemudian hasil sidang memutuskan hukumannya diperberat menjadi empat tahun penjara dengan denda tiga ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan karena adanya unsur kesengajaan dan menyalahgunakan kewenangan untuk  menghalangi penyidikan yang dilakukan KPK terhadap tersangka pasien, untuk itu hukuman dokter Bimanesh diperberat oleh Majelis Hakim.

 

Analisis

A. Pencermatan fakta/deliberasi fakta berupa kronologi yg menjadi kasus etika

1. Bimanesh merupakan dokter spesialis penyakit dalam, lulusan UI tahun 1991 dan kemudian bergabung di kepolisian di tahun yang sama.

2. Bimanesh sempat tersorot media tahun 2004 kala itu dalam mengusut kasus gula ilegal

3. Pasca-kasus gula impor, Bimanesh jarang lagi tersorot. Pangkat terakhirnya di kepolisian adalah komisaris besar polisi. Ia pensiun dari dinas kepolisian tahun 2013

4. Nama Bimanesh kembali disorot saat  peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh Setya Novanto.

5. Ahli penyakit Dalam, konsultan ginjal dan hipertensi ini merupakan dokter yang memberikan penanganan medis bagi Novanto di RS Medika Permata Hijau usai kecelakaan yang menimpanya pada Kamis malam, 16 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB.

6. Kasus bermula ketika pengacara Setya Novanto menemui Bimanesh untuk konsultasi rencana dirawat di RS yang kemudian pengacara nya memberikan rekam medis Novanto dan permintaan disanggupi Bimanesh.

7. Malam hari nya Bimanesh menghubungi dr Alia selaku PLT untuk menyediakan ruang VIP rawat inap pasiennya. Bimanesh meminta Alia tidak melaporkan ke dirut, namun diabaikan karena agar sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui IGD

8. Muncul kontroversi di mana Apri Sudrajat, salah satu perawat RS Medika yang sedang bertugas di IGD mengaku mendapati hal tersebut saat Bimanesh berbincang dengan dokter IGD bernama Michael.

9. Apri mendengar dr Bimanesh meminta dibuatkan diagnosis kecelakaan Setya Novanto, namun tidak disanggupi oleh Michael sebab saat itu Novanto belum tiba di rumah sakit sehingga Michael menolak dengan alasan belum melihat kondisi pasien secara langsung.

10. Karena tidak disanggupi, terdakwa membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD padahal dirinya bukan dokter jaga IGD.

11. Apri mengakui telah meminta seorang satpam agar mengarahkan Setya Novanto ke ruangan VVIP, tanpa melalui ruang IGD. Ia mengaku hal itu atas instruksi dari Michael yang merupakan permintaan Bimanesh.

12. Apri mengatakan isi BAP yang menjelaskan dokter Bimanesh menulis form rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus karena adanya informasi dari dr. Michael.

13. Novanto dirawat di ruang VIP lantai 3 rumah sakit itu atas persetujuan Bimanesh. Kemudian, pada malam harinya, dokter KPK yaitu dr. Johannes datang menemui Michael dengan maksud menanyakan soal Novanto.

14. Michael menyebut Johannes memeriksa sistem komputer yang ada di IGD. Saat itu, Johannes menemukan data Novanto masuk ke rumah sakit melalui IGD, padahal seharusnya menurut Michael, Novanto masuk melalui poliklinik dr. Bimanesh.

15. Saat itu Michael menduga telah terjadi salah input data. Kemudian Michael memperbaiki kesalahan itu dan malah menemukan perubahan diagnosa Novanto, dari semula ditulis vertigo menjadi vertigo pasca cedera kepala ringan.

16. Setelah KPK keluar sekitar pukul 00.00 WIB (12 malam) dr. Michael menuju admission dan mendapati bahwa diagnosis yang tertulis berbeda dengan yang dibuat oleh Bimanesh di depannya.

17. Waktu di IGD sekitar pukul 18.45 WIB dr Bimanesh menulis diagnosis Setya Novanto yaitu hipertensi, vertigo, dan diabetes mellitus. kemudian Pukul 00.00 WIB tertulis hipertensi, vertigo pasca CKR (cedera kepala ringan) dan diabetes mellitus.

18. KPK mengendus kejanggalan dalam perawatan Novanto di RS Medika. Bimanesh dan mantan pengacara Setya Novanto diduga melakukan manipulasi data medis.

19. Jumat, 12 Januari 2018 Dokter Bimanesh Sutarjo menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena namanya terseret kasus Setya Novanto

20. KPK telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam sangkaan merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto.

21. Dokter Bimanesh Sutarjo didakwa bersama-sama dengan Fredrich Yunadi (mantan pengacara Setya Novanto) karena dianggap bekerja sama dalam memanipulasi data kesehatan Setya Novanto untuk menghindari penyidikan KPK

22. Dalam hal ini Bimanesh sadar Novanto merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.

23. Atas perbuatannya, Bimanesh didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

24. Dalam persidangan Prof. dr. Budi Sampurna, DFM,SH, SpF(K),SpKP mengatakan bahwa dokter terikat kode etik untuk tidak menolak pasien dalam keadaan darurat.

25. Jaksa KPK Roy Riyadi juga menyampaikan dalam persidangan bahwa apabila seorang pasien meminta diagnosis yang berbeda dari yang sebenarnya diderita, maka dalam kondisi tersebut dokter dapat menolak karena hal tersebut menyalahi etik.

26. Kemudian Prof Budi menambahkan bahwa yang ditolak itu adalah permintaan meminta diagnosis yang berbeda bukan menolak pasien yang minta tolong.

27. Bimanesh kemudian diberi putusan untuk dihukum 3 tahun penjara dan denda 150 juta subsider 1 bulan kurungan

28. Namun jaksa KPK mengajukan banding karena merasa hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan Bimanesh

29. Dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan jaksa KPK yaitu hukuman bimanesh terlalu ringan sekaligus menepis alasan penasihat hukum Bimanesh yang menyebutkan sebenarnya perbuatan itu adalah untuk membantu penyidik KPK.

30. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut sangat tercela dan menodai citra dan wibawa profesi dokter yang jujur dan menjunjung integritas

31. Putusan terakhir Bimanesh dihukum menjadi 4 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan

 

B. Pencermatan nilai/norma etika yang dilanggar, pencermatan konsekuensi/risiko dari kemungkinan pilihan-pilihan tindakan

 

I. PENCERMATAN NILAI NORMA

1. BERDASARKAN KODEKI

● Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 3 yang menyebutkan “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.”

● Menurut KODEKI tahun 2012 penjelasan Pasal 3: kemandirian profesi, adapun cakupan pasal sebagai berikut:

1) Setiap dokter memiliki moral dan tanggung jawab untuk mencegah keinginan pasien atau pihak manapun yang sengaja atau tidak sengaja bermaksud menyimpang atau melanggar hukum dan/atau etika melalui praktek/pekerjaan kedokteran

2) Setiap dokter harus menjunjung tinggi dan menerapkan program anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam menjalankan tugas praktik kedokterannya.

● Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 7 yang berbunyi “Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”

● Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 7b yang berbunyi “Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien”

● Jika dicermati dari KODEKI pasal 3, 7 dan 7b, dr. Bimanesh telah melakukan pelanggaran dimana ia telah memalsukan isi rekam medis pasien Setya Novanto. dr. Bimanesh, dimana tindakan pemalsuan merupakan tindakan yang tidak jujur. Dalam KODEKI tahun 2012 penjelasan pasal 3, dr. Bimanesh telah melanggar kewajiban dimana seorang dokter harus mendukung program anti korupsi. Pasien Setya Novanto merupakan tersangka kasus korupsi, pemalsuan isi rekam medis pasien Setya Novanto oleh dr. Bimanesh akan menghambat proses hukum.

● Berdasarkan KODEKI Pasal 8 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan menyeluruh (promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.

 

2. BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008

TENTANG

REKAM MEDIS

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

 

BAB III (Tata Cara Penyelenggaraan)

● Pasal 5

1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

3) Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

➔ Pada kasus dr. Bimanesh, beliau meminta dibuatkan diagnosis kecelakaan Setya Novanto, namun tidak disanggupi oleh dr. Michael sebab saat itu Setya Novanto belum tiba di rumah sakit. hal ini melanggar pasal 5 Bab 3 poin 2 dan 3.

BAB V (Kepemilikan, Pemanfaatan, dan Tanggung Jawab)

● Pasal 14

❖ Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.

➔ Pada kasus dr. Bimanesh beliau melakukan pemalsuan isi rekam medis yang diagnosis awal yaitu vertigo menjadi vertigo pasca cedera kepala ringan, yang ternyata digunakan Setya Novanto sebagai alibi tidak bersalahnya dia.

BAB VII (Pembinaan dan Pengawasan)

● Pasal 17

1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

Bagian Ketiga (Pemberian Pelayanan)

● Paragraf 3 (Rekam Medis)

❖ Pasal 46

1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan

➔ Pada kasus dr. Bimanesh, beliau meminta dibuatkan diagnosis kecelakaan Setya Novanto, namun tidak disanggupi oleh dr. Michael sebab saat itu Setya Novanto belum tiba di rumah sakit. hal ini melanggar pasal 46 Bagian ketiga paragraph 3 poin 2

❖ Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);

 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(WETBOEK VAN STRAFRECHT)

BAB XII

PEMALSUAN SURAT

Pasal 263

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

➔ Pada kasus dr. Bimanesh beliau melakukan pemalsuan isi rekam medis yang diagnosis awalnya hanya vertigo menjadi vertigo pasca cedera kepala ringan, yang ternyata digunakan Setya Novanto sebagai alibi tidak bersalahnya dia. Jadi dr. Bimanesh melanggar KUHP pasal 263 dan 267

Pasal 276

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

Berdasarkan pasal diatas yang berhubungan dengan kasus dr.Bimanesh

Pasal 35

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

#2-4 tidak termasuk dalam cakupan masalah

 

II. PENCERMATAN KONSEKUENSI/RISIKO

1. BERDASARKAN KODEKI

● Di sini dr. Bimanesh telah menyalahi peraturan kode etik kedokteran yang secara umum menjadi dasar dari tugas dan profesi dokter sehari-hari. dr. Bimanesh pada kasus ini secara sadar untuk melanggar pasal 3 ini.

● Dokter Bimanesh dapat dicabut gelar dan ijin praktek karena dianggap tidak dapat bersifat netral dalam mata hukum, serta telah melanggar kode etik kedokteran

● Jika dilihat dari undang-undang tersebut, dr. Bimanesh dapat dipidana atas tindakannya yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum yang sedang diikuti oleh pasien Setya Novanto

● Tindakan yang telah dilakukan seperti ketidakjujuran atau pemalsuan isi rekam medis akan berisiko terpecatnya atau tercabutnya profesi dr. Bimanesh

● Pada kasus ini, dr. Bimanesh dengan sengaja mengikuti permintaan pengacara Setya Novanto (Fredrich) untuk mengganti diagnosis sebagai korban kecelakaan untuk menghindarkan Setya Novanto dari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Hal ini menunjukan bahwa dr. Bimanesh tidak mendukung program anti KKN.

2. BERDASARKAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

● Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 21 yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, akan dipidana“

● Jika dicermati dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 21, dr. Bimanesh telah melanggar undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan dr.Bimanesh telah merintangi tindakan hukum akibat pemalsuan isi rekam medis

● UU no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 bahwa “Setiap orang dengan sengaja,  dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan  suatu informasi  Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik” à dr. Bimanesh dalam kasus Setya Novanto terkait penyelidikan E-KTP. Beliau mengganggu dan menghambat proses penyidik dengan melakukan pemalsuan data.

● Pencermatan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) “Dihukum sebagai pelaku tindak pidana : (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.” à Pada kasus ini dr. Bimanesh disangkakan melanggar aturan tersebut  sebagai pelaku yang ikut serta melakukan perbuatan. Selain itu Frederich juga terlibat pelanggaran aturan tersebut karena sebagai pelaku yang menyuruh melakukan.

 

C. Kesimpulan

Kasus dokter Bimanesh merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etis di dalam dunia kedokteran yaitu dengan melakukan pemalsuan rekam medis pasien; Setya Novanto yang merupakan pelaku korupsi. Pada kode etik kedokteran, dijelaskan bahwa seorang dokter tidak boleh menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, kecuali yakin ada hal lain yang sanggup dilakukan untuk penanganan. Akan tetapi, seorang dokter berhak menolak permintaan melakukan atau memberi keterangan palsu yang secara langsung/tidak langsung bertentangan dengan keilmuan dan apabila pasien tidak kooperatif dalam pemeriksaan.

Tindakan Dokter Bimanesh telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 3 tentang kemandirian profesi dan pasal 7 tentang keterangan dan pendapat yang valid,

serta pasal 7b dan pasal 8. Selain itu, Dokter Bimanesh juga melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, salah satu contohnya yaitu Permenkes No. 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis yang dimana menyatakan dalam Bab III tentang Tata Cara Penyelenggaraan, pada pasal 5 ayat 2 dan 3, Dokter Bimanesh melakukan pelanggaran dimana beliau meminta untuk dilakukan diagnosis kecelakaan pada tersangka yang tidak disanggupi oleh dokter yang bertugas saat itu karena pasien saat itu belum tiba di Rumah Sakit.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh dokter Bimanesh dianggap sebagai sebuah tindakan yang sangat tercela dan telah menodai citra dan wibawa profesi kedokteran yang jujur dan berintegritas. Selain itu, Dokter Bimanesh juga telah melanggar kewajibannya dimana seorang dokter harus mendukung program dan perilaku anti korupsi/KKN. Ketika Dokter Bimanesh melakukan pemalsuan isi rekam medis pasien Setya Novanto maka akan menghambat proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini KPK dan secara langsung beliau juga telah melanggar UU No. 31 tahun 1999.

Selanjutnya dikarenakan perbuatan beliau diatas, maka ybs. harus menerima konsekuensi yang telah ditetapkan berdasarkan KODEKI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana beberapa perlakuan yang dapat diterima beliau berupa pencabutan gelar dan izin praktek karena tidak netral dalam proses berhukum dan melanggar kode etik kedokteran (KODEKI) dan Dokter Bimanesh juga diberikan tindakan pidana karena mengganggu proses pemeriksaan terhadap oknum yang terjerat kasus korupsi.

Refleksi Kelompok

Hansen Evandore - 41170154

Menurut saya dr. Bimanesh sudah melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yaitu mengganti rekam medis dari Setyo Novanto. Menurut saya, dr. Bimanesh juga harus mengalami pencopotan gelar dokter, sehingga bisa menjadi contoh untuk dokter-dokter lain agar tidak melakukan  tindakan KKN atau segala bentuk kecurangan dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh dokter. Dari kasus ini pun saya jadi mengerti bahwa menjadi seorang dokter pun akan mendapatkan banyak tawaran-tawaran yang bisa berujung kepada tindakan KKN dan tentunya akan merugikan diri sendiri ataupun pihak lain. Maka menjadi seorang dokter itu harus kuat prinsip untuk menolong sesama dan bukan semata-mata mencari keuntungan belaka saja.

Ormy Abiga Mahendra - 41170155

Pada praktikum ini kelompok saya mengangkat kasus yang dilakukan dr. Bimanesh mengganti rekam medis dari Setya Novanto. Hal yang saya pelajari dari kasus ini sebagai mahasiswa kedokteran adalah ketika menjadi seorang dokter seharusnya berperilaku jujur dan tidak mengikuti permintaan pasien atau pihak manapun dalam menuliskan diagnosis, ditambah dengan pasien yang bersangkutan sedang terjerat kasus tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Setelah adanya permasalahan/kasus seperti ini saya akan lebih memperhatikan setiap tindakan dengan menaati kode etik kedokteran Indonesia dan aturan yang berlaku serta menjaga komitmen sebagai seorang dokter untuk menjaga harkat martabat profesinya, mempertimbangkan setiap tindakan dengan mengingat sumpah dokter bukan semata-mata mencari keuntungan belaka.

Novita Eveline T - 41170162

Menjadi seorang dokter adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah karena  berhubungan dengan fisik maupun jiwa manusia.  Seorang dokter dituntut untuk melakukan tindakan kepada pasien harus sesuai kode etik yang berlaku.  Dari kasus ini saya belajar bahwa menjadi seorang dokter harus selalu bersikap profesional, menanamkan nilai kejujuran dan mampu bertanggung jawab dalam membuat diagnosis terhadap pasien sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Bila pasien meminta diagnosis yang berbeda dari yang sebenarnya diderita, maka dalam keadaan tersebut seorang dokter dapat menolak dengan tegas karena menyalahi kode etik. Kemudian sebelum membuat diagnosis, seorang dokter harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Suatu diagnosis tidak bisa ditegakkan bila dokter tidak melihat kondisi pasien secara langsung dan tidak ada pemeriksaan. Selain itu saya juga bisa belajar bahwa seorang dokter tidak bisa seenaknya disuruh atau disogok oleh seorang pasien apalagi itu untuk kepentingan pasien. Dari sini bisa didapatkan bahwa ketika menjadi dokter harus menanamkan prinsip bahwa saat melakukan sesuatu harus didasarkan dengan kode etik agar tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Choya Alvis Chenarchgo - 41170166

Penugasan menganalisa kasus etika ini membuat saya memiliki pandangan yang lebih terbuka untuk segala tindakan-tindakan dari profesi kedokteran. Gampang sekali untuk terperosot dalam masalah etika karena diri dan juga etika karena ilmu masyarakat yang belum “open-minded” sehingga masih sering menjadi masalah. Namun, setelah saya cermati, untuk seorang dokter dapat selamat dan terjauhi dari masalah hingga dibawa ke pengadilan adalah mengikuti patokan KODEKI. KODEKI sebagai pegangan utama menjadi dokter untuk berperilaku, lalu disaling dengan membaca Undang-undang guna menjauhkan dari masalah kecil yang dapat berakhir pidana. Tidak lupa juga selain mendalami dan memahami etika dan undang-undang yang berlaku, sebagai calon dokter saya harus mulai mempraktekan nilai-nilai etika sejak dini agar dapat menjadi prilaku baru saya.

Gregorius Daniel Gokasi Ambarita - 41170172

Sudah seharusnya profesionalitas seorang dokter didasarkan pada kode etik kedokteran maupun hukum yang berlaku. Tidak hanya itu , seorang dokter juga dituntut untuk memiliki integritas sebagai pemberi layanan kesehatan . Berdasarkan kasus terkait pemalsuan rekam medis ini , pelajaran yang dapat saya petik dalam melakukan profesi sebagai seorang dokter saya harus memiliki prinsip profesionalitas yaitu memiliki integritas yang menjungjung tinggi nilai kejujuran , nilai moral etika yang baik ,asas kesukarelaan dalam melayani seluruh komponen masyarakat ,mampu bersikap adil & tidak memihak , serta menjauhi praktik KKN. Pelanggaran dari prinsip profesional kedokteran sendiri merupakan perbuatan yang tercela ,yang bukan saja membawa dampak buruk bagi dokter itu sendiri namun juga membawa asumsi buruk bagi citra kedokteran terutama dari pihak pasien maupun masyarakat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu , bagi saya pengendalian diri itu sangat penting dalam mencegah kasus ketidakjujuran seperti ini. Selain dituntut untuk memiliki pengetahuan dan praktik yang baik , seorang dokter juga diharapkan memiliki etika kedokteran maupun moral yang baik dalam melayani pasien tanpa pandang derajat ataupun jabatan.

Victoria Filialni R.A - 41170176

Menurut saya, sikap jujur dan bertanggung harus diterapkan sejak dini agar dikemudian hari sudah menjadi terbiasa dan menjadi dasar/pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melihat dari kasus ini, sikap jujur sebagai seorang dokter tidak ditunjukkan dengan memalsukan rekam medis dan tidak bertanggung jawab dalam menepati sumpah Profesi. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter sudah sepatutnya memperhatikan dan mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) guna meminalisir kesalahan. Selain itu, sebagai seorang warga Negara harus mendukung program Pemerintah dan membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan termasuk korupsi.

Tandean Jeffrey Ferdinand - 41170180

Dari kasus dr. Bimanesh ini mengenai pemalsuan rekam medis. Saya menjadi belajar bahwa ada juga dokter yang dapat melanggar peraturan dan etika yang ada, padahal harusnya sebagai dokter kita sudah bersumpah dan harusnya melakukan tindakan kesehatan dengan jujur dan terpuji. Bukan gelap mata dan mau melakukan tindakan tidak benar karena masalah duniawi seperti uang dan koneksi. Saya jadi sadar bahwa kadang saya sendiri masih tergoda mengenai material dan melakukan tindakan yang curang. Saya sekarang merasa malu pada diri saya sendiri karena melihat kasus dr. Bimanesh dimana dia sampai dituntut dan nama baiknya tercoreng karena tergoda, saya merasa bahwa saya harus mulai bersikap jujur dan tidak mudah tergoda dengan masalah duniawi karena saya yakin pasti ini akan menjadi tantangan saya ketika jadi dokter di masa depan nanti.

Edenia Asisaratu - 41170186

Dari analisa kasus ini saya mempelajari bahwa etika merupakan hal yang sangat penting dan harus dipahami dan dilakukan dalam profesi kedokteran karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan etika sebagai dokter. Selain itu, etika juga penting sebagai penuntun agar dokter dapat berperilaku dan memberikan pelayanan yang baik bagi pasien maupun sejawat dan saat bekerjasama dengan profesi lain karena jika terdapat pelanggaran etika maka juga akan merugikan dirinya sendiri karena terdapat sanksi yang harus dihadapi.

Sulistyo - 41170189

Melihat kasus dokter Bimanesh yang tersandung kasus ini ialah saya merasa bahwa seorang dokter seharusnya memiliki etika yang luhur dalam menjalankan profesinya namun hal tersebut tidak terlihat pada tindakan dokter bimanesh apa lagi beliau rela dalam menjatuhkan sejawat seprofesinya dalam menutup - nutupi pasien yang bersalah tersebut. Kemudian saya merasa tindakan dalam mengubah diagnosa medis dan juga melakukan diagnosa sebelum pemeriksaan merupakan tindakan yang sangat tidak sesuai prosedural dikarenakan dokter bimanesh telah bekerja sama baik pengacara pasien dan juga pasien dan hal tersebutlah yang membuat saya prihatin dalam hal profesi ini. Meninjau hasil putusan sidang menurut saya hasil putusan tersebut masih kurang melihat tindakan dokter Bimanesh yang melakukan tindakan membantu seseorang yang sedang diperiksa oleh KPK sehingga menurut saya dokter Bimanesh seharusnya selain menjalani hukuman yang dijalani dokter Bimanesh seharusnya juga dilakukan pelepasan gelar profesinya.

Oey, Yedida Stephanie Sugianto - 41170190

Kasus dr. Bimanesh membuka mata saya kembali mengenai perlakuan hukum di Indonesia. Miris, seorang dokter bedah yang pernah tergabung dalam kepolisian dapat melakukan hal di luar jalur penegakkan hukum. Terlebih beliau merupakan alumnus fakultas kedokteran cukup terpandang di Indonesia. Meskipun telah pensiun di tahun 2013, bukankah integritas seseorang dipandang selamanya? Terlebih Komisaris Besar Polisi bukanlah suatu pangkat yang rendah dalam kepolisian di mana orang dengan jabatan tersebut sudah selayaknya tahu mengenai hukum negara terlebih terkait dengan jabatan yang diembannya. Segala peraturan mengenai rekam medis telah tercantum jelas pada undang-undang juga peraturan menteri. Pada dasarnya rekam medis harus bersifat konfidental.  Memang ada etika biomedis yang mengatakan bahwa hubungan antara pasien dan dokter hendaknya bersifat ‘convenant’ tidak sekedar ‘contract’. Namun, hal ini tidak dapat ditelan mentah-mentah melainkan harus tetap berdiri di atas hukum kedokteran. Adapun dual-prinsip dokter yakni treating physician (memihak pasien) sekaligus assessing patient (bersikap obyektif). Jelas bahwa tindakan dr. Bimanesh yang melanggar hukum ini tidak patut menjadi contoh masyarakat. Di atas itu semua, apa daya saya pribadi mengakui bahwa setiap manusia pasti memiliki titik lengah yang tak selalu orang lain tahu alasannya. Itu sebabnya, sebagai masyarakat awam tidak perlu menghakimi karena pada dasarnya kita sesama manusia yang lemah dan perlu saling membangun.

Intan Saraswati Dara Dwiyoga - 41170194

Pada praktikum analisis kasus etika aktual, saya bersama dengan kelompok mengangkat kasus perubahan diagnosis oleh dokter Bimanesh pada Setya Novanto yang pada saat itu terjerat kasus korupsi e-KTP. Pada kasus ini seharusnya dokter Bimanesh tidak mengikuti permintaan pasien ataupun pihak lain dalam menuliskan diagnosis, ditambah dengan pasien yang bersangkutan sedang terjerat kasus tidak pidana korupsi. Saya merasa setelah mempelajari dan  menganalisis kasus ini sebagai mahasiswa kedokteran saya akan lebih memerhatikan setiap tindakan dengan menaati kode etik kedokteran Indonesia dan aturan yang berlaku di  Indonesia serta mempertimbangkan setiap tindakan dengan mengingat sumpah dokter saat menjadi dokter kelak. Sehingga bukan hanya karena takut akan sanksi yang akan diterima, namun sadar secara penuh mengenai tugas dan bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi.

Clara Margareta - 41170195

Praktikum ini berbicara tentang suatu kasus yang dianggap telah melanggar etika kedokteran. Pada praktikum ini kelompok saya mengangkat kasus terkait pelanggaran etika yang dilakukan dr. Bimanesh dan bersangkutan dengan Setya Novanto. Pada kasus ini dr. Binamesh dianggap melanggar etik karena memberi diagnosis yang berbeda dengan kenyataannya dan membantu Setya Novanto untuk terhindar dari penyidikan KPK. Etika kedokteran sendiri mewajibkan untuk membantu pasien apalagi dalam keadaan darurat namun membantu pasien dalam hal manipulasi data kedokteran sangatlah tidak tepat apalagi untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini saya juga berpandangan bahwa yang dilakukan dr. Binamesh salah karena perbuatan itu menodai citra profesi dokter yang dikenal jujur dan sangat menjunjung tinggi integritas. Dari kasus tersebut saya sebagai mahasiswa kedokteran yang kelak akan menjadi dokter dapat mengambil suatu hikmah. Disini saya belajar bahwa jangan sampai dikarenakan seorang dokter tidak memahami hal kode etik/undang-undang atau seseorang dokter mau melakukan hal tercela karena suap/uang akan membawa dia menuju suatu masalah dan malah merusak harkat dan martabat profesi kedokteran. Sebagai seorang dokter yang mendapat gelar dari suatu sumpah sudah sepatutnya sumpah tersebut dipegang teguh oleh seluruh para dokter yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini yang menjadi tantangan saya dan sejawat kedepan untuk teguh dalam memegang komitmen sebagai seorang dokter yang menjaga harkat dan martabat profesinya.

Hansen Wilbert Kusila - 41170200

Dari kasus ini saya memahami bahwa dokter harus dapat menjaga nama baik profesi dokter, mampu menghindari segala macam pelanggaran hukum apapun bentuk nya,  mampu berikap netral dan objektif dalam menilai kasus serta bersikap independent terhadap segala sesuatu penyimpangan yang ada disekitarnya baik secara sadar  atau tidak sadar dan sengaja atau tidak disengaja. Dokter juga harus tidak takut dengan seseorang yang lebih tinggi, tidak bersekongkol walau untuk orang terdekat  dan mampu memegang teguh nilai profesi kedokteran seperti yang sudah diucapkan ketika sumpah profesi dokter. “Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.” (Abraham Lincoln, Presiden AS ke 16).

F. Julian Sciffa Mulya - 41170201

Dari kasus tersebut saya dapat memahami bahwa setiap profesi terkhusus seorang dokter atau profesi kedokteran pasti memiliki kode etik yang mengatur agar seorang dokter tidak menggunakan gelar atau jabatannya dengan sembarangan. Oleh karena itu setiap dokter atau mahasiswa kedokteran yang kelak menjadi dokter harus paham mengenai etika kedokteran. Sudah sepatutnya seorang dokter setelah mengambil sumpah harus memegang teguh sumpah tersebut.

Anastasia Dwi Maharani - 41170206

Hal yang saya pelajari dari kasus ini adalah  etika dan moral merupakan hal yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam praktik kedokteran. Masih ada beberapa dokter yang melanggar etika yang ada. Dokter yang seharusnya menerapkan kejujuran dalam praktik kedokteran, malah melakukan pemalsuan isi rekam medis yang penting dan menghambat proses hukum yang sedang diikuti pasien. Tapi ada dokter juga yang berani untuk menolak melakukan hal yang menurutnya salah walaupun mendapat ancaman kehilangan pekerjaanya.

Valentino Y. Buriko - 41170209

Menurut pengamatan saya, sikap dari Dokter Bimanesh sendiri tidak patut dicontoh dan juga tidak berhubungan dengan norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Perlakuan beliau ini selain mendukung perilaku korupsi secara tidak langsung, dapat juga menyinggung di praktek nepotisme dimana dari sudut pandang pasien adalah mereka dapat menggunakan kuasa petugas kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang sudah diatur (fixed), sehingga pasien dapat menghindari proses hukum yang sedang berlangsung dalam hal ini pemeriksaan oleh KPK. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan perilaku seorang dokter seharusnya yang menjunjung tinggi etika.

Daftar Pustaka

Kholili, U 2011, ‘Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit’, Jurnal Kesehatan Komunitas, vol. 1, no. 2, pp. 61-72, dilihat pada 21 Mei 2020 <http://jurnal.htp.ac.id/>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Bab XII Tentang Pemalsuan Surat, dilihat 21 Mei 2020 <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.htm>

Gabrillin, A 2018, Kompas.com, Dokter Bimanesh Divonis Tiga Tahun Penjara, dilihat 21 Mei 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/11555451/dokter-bimanesh-divonis-tiga-tahun-penjara?page=all#page3>

Gabrillin, A 2018, Kompas.com, Vonis Banding Dokter Bimanesh Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara, dilihat 21 Mei 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/12402051/vonis-banding-dokter-bimanesh-diperberat-jadi-4-tahun-penjara?page=all#page3>

Hidayat, F 2018, detikNews, Hukuman Dokter Bimanesh Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara, dilihat 21 Mei 2020, <https://news.detik.com/berita/4288040/hukuman-dokter-bimanesh-diperberat-jadi-4-tahun-penjara>

Kiansantang, J 2018, Liputan6.com, Dokter Bimanesh, Pensiunan Polisi di Pusaran Kasus Setya Novanto,

dilihat 21 Mei 2020, <https://today.line.me/ID/pc/article/Dokter+Bimanesh+Pensiunan+Polisi+di+Pusaran+Kasus+Setya+Novanto-BMpjW6?utm_source=facebook&utm_medium=linetodayhome&utm_campaign=home_a&fbclid=IwAR0k_NbJIXgEq1h5ndIvYVlFoxQ9DRkRj6zZqsQ6rtr21IvBDTTF9N2nfT0>

Konten Redaksi Kumparan 2018, kumparanNEWS, Dokter Bimanesh Sudah Tulis Diagnosis Sebelum Setya Novanto Tiba di RS, dilihat 21 Mei 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/dokter-bimanesh-sudah-tulis-diagnosis-sebelum-setya-novanto-tiba-di-rs/full>

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 2004, Kode Etik Kedokteran dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta: IDI.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 2012, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Jakarta: IDI.

Medistiara, Y 2018, detikNews, Kepala IGD: Diagnosa Vertigo Novanto Diubah dr Bimanesh, dilihat 21 Mei 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3932973/kepala-igd-diagnosa-vertigo-novanto-diubah-dr-bimanesh>

Medistiara, Y 2018, detikNews, Ahli di Sidang Bimanesh Jelaskan soal Kode Etik Dokter, dilihat 21 Mei 2020, < https://news.detik.com/berita/d-4038059/ahli-di-sidang-bimanesh-jelaskan-soal-kode-etik-dokter>

Menkes RI 2008, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Republik Indonesia 1999, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia 2001, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia 2004, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Republik Indonesia 2016, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.