KELOMPOK 2 - MALPRAKTIK OPERASI KATARAK BERUJUNG BUTA

 source images : https://rejectassistedsuicide.org.nz

LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS KASUS MALPRAKTIK

“OPERASI KATARAK BERUJUNG KEBUTAAN”

 

Disusun Oleh :

Florentina Aira S.                     (41170116)

Edward Kurniawan                 (41170121)

Ni Kadek Ayu Divia P.          (41170131)

Dixie Bramantya S.                 (41170136)

Kezia Devina Deodatis           (41170137)

Brian Ardya Indrajat              (41170143)

Florival Jose                            (41170144)

Maxima Aditya P.                   (41170148)

Aloysius Gonzaga P.B.           (41170164)

Setywanty Layuklinggi           (41170171)

Antonius Adhymas P.             (41170173)

Antonia Deta Anno Vida       (41170177)

Ivon Widiastuti                       (41170178)

Beltsazar Onne P.                   (41170179)

Natasha Vanya M. H.             (41170196)

Made Wahyu Adi P.               (41170203)

 

 FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.          Latar Belakang

Pelayanan kesehatan pada dasarnya memiliki tujuan dalam upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif, termasuk pula pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut, terjadi transaksi terapeutik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang terbaik bagi pasien sesuai dengan yang tertulis dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yaitu seorang dokter dituntut untuk memiliki integritas tinggi, profesionalisme, serta kecerdasan emosional dalam memberikan pelayanan medis tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan tepat sesuai prosedur, pemberian terapi yang tepat & akurat, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi, yaitu kesembuhan atau pemulihan kesehatannya. (KODEKI. 2012)

Ada kalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan dari  masing-masing pihak. Ketika tindakan yang dilakukan oleh dokter tidak berhasil menyembuhkan pasien, hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan pada pasien, atau bahkan kematian. Dalam peristiwa yang ini, dokter sering kali dituduh melakukan kelalaian yang pada umumnya dianggap sebagai malpraktik. Tindakan malpraktik dalam dunia medis berawal dari adanya kesalahan atau kelalaian dokter dalam memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai standar yang ada, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien yang berujung pada kasus hukum antara dokter dengan pasien. 

Dunia kedokteran pada masa lampau seakan-akan masih belum terjangkau oleh hukum. Berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum membuat dunia kedokteran mengenali hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Oleh karena itu, penting bagi seorang dokter untuk mengerti dan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku agar terhindar dari masalah yang berhubungan dengan malpraktik yang dapat berujung pada kasus pidana.

Banyak sekali permasalahan pelayanan medis pada masyarakat yang berujung malpraktik. Oleh karena kesadaran hukum pasien yang semakin tinggi serta banyaknya kerugian yang disebabkan oleh malpraktik, maka banyak pasien yang mengajukan kasus tersebut menuju jalur hukum, sehingga menjadi persoalan pidana. Sebagai contoh adalah kasus seorang dokter di Surabaya, yakni dr. Moestidjab. Kasus operasi mata katarak oleh dr. Moestidjab pada pasien yang bernama Tatok di Surabaya Eye Clinic pada tahun 2016 ini juga sempat ramai dibicarakan oleh media. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana dari berbagai pihak, baik dokter maupun pihak pendukung, seperti rumah sakit dan pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan agar kasus malpraktik dapat dihindarkan.

 

B.     Tujuan Penulisan

1.      Mampu mengetahui dan memahami dasar hukum dan etika dalam kasus malpraktik.

2.      Mampu mengetahui peran komite medis dalam kasus malpraktik.

3.      Mampu menganalisis kasus malpraktik yang terjadi di masyarakat beserta konsekuensi hukumnya.

4.      Mampu memahami dan mengimplementasikan Etika Kedokteran dan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.

 

 

BAB II

RINGKASAN KASUS

 

Kasus yang menimpa salah seorang dokter di Surabaya Eye Clinic, Jalan Jemursari 108, bermula ketika seorang pasien bernama Tatok Poerwanto (78 tahun) warga Jalan Ubi II/23 Surabaya mendapat perawatan medis atas penyakit katarak di mata kirinya di Surabaya Eye Clinic pada 28 April 2016 dan ditangani oleh dr. Moestidjab di klinik tersebut. Usai operasi, kondisi mata kiri Tatok bukannya membaik malah semakin sakit dan nyeri. Saat itu dr.Moestidjab mengatakan hal tersebut merupakan kondisi yang wajar. Beberapa waktu berlalu ternyata kondisi mata Tatok makin parah sehingga dr.Moestidjab menyarankan untuk kembali dilakukan operasi. Namun operasi kali ini bukan di Surabaya Eye Clinic tetapi di Rumah Sakit Graha Amerta, Surabaya dengan alasan peralatan disana (Graha Amerta) lebih lengkap. Pada saat itu Eduard Rudy Suharto selaku menantu Tatok Poerwanto mulai curiga karena yang menyampaikan hasil operasi kepada keluarga bukan dr. Moestidjab melainkan asistennya. Operasi kedua pun dilakukan pada 10 Mei 2016 di RS Graha Amerta. Menurut anak pertama Tatok, Condro Wiryono Poerwanto, pada operasi kedua yang awalnya dijanjikan hanya berlangsung 30 menit ini, mendadak molor hingga lima jam. Anehnya lagi, usai operasi, dr. Moestidjab tidak menemui pasien. Tapi menugaskan asistennya menyampaikan hasil operasi bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan karena adanya pendarahan dan peralatan kurang canggih. Meski begitu, dr.Moestidjab masih meyakinkan keluarga pasien dan merujuk Tatok ke Singapore Eye Center. Hal tersebut lalu disanggupi oleh keluarga Tatok. 

Ketika sampai di Singapura, lokasi yang disarankan dokter Moestidjab ternyata tidak layak. Keluarga pun akhirnya memutuskan membawa Tatok ke Singapore National Eye Centre di Singapore. Hasil keterangan dari Singapore National Eye Centre itulah yang akhirnya membuat keluarga sadar bahwa Tatok telah menjadi korban malpraktik dr. Moestidjab. Rekam medis dari Singapore National Eye Centre menjelaskan bahwa kondisi mata Tatok sudah tidak bisa ditangani lagi karena kesalahan saat operasi pertama yang dilakukan oleh dr. Moestidjab menyebabkan lensa mata robek serta pecahan kataraknya bertaburan di mata pasien. Mendapat keterangan tersebut, Eduard mendatangi dr. Moestidjab pada tanggal 13 Januari 2017 untuk menunjukkan hasil rekam medis dari Singapore Eye Centre. Menurut pengakuan Eduard, awalnya dr. Moestidjab berkilah dan mengatakan sudah tidak apa-apa, akan tetapi pada saat dia menunjukkan hasil rekam medis dari Singapore, dr. Moestidjab lalu mengakui bahwa dirinya berbohong dan Ia menjelaskan yang sebenarnya. Dokter Moestidjab mengatakan bahwa saat itu gagal operasi, namun dia malu berterus terang karena takut reputasinya jatuh di mata keluarga Tatok. Pada saat itu juga dr.Moestidjab memberikan surat permintaan maaf resmi kepada Tatok. Atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga Tatok tidak terima, sehingga melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan dugaan malpraktik. Pengacara keluarga Tatok juga sudah melaporkan dr. Moestidjab dan Surabaya Eye Clinic ke pihak Polda Jawa Timur. Laporan tersebut bernomor: LP B/75/I/2017/UM/Jatim, tertanggal 18 Januari 2017, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau membuat surat palsu, atau memalsukan surat dan atau memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Selain itu juga pihak keluarga melaporkan kasus ini ke IDI Jatim. 

Pada kelanjutan kasus ini, Direktur Utama (Dirut) Surabaya Eye Clinic, dr. Moestidjab menggugat Tatok Poerwanto, seorang pasien korban malpraktik. Gugatan tersebut diajukan dr.Moestidjab untuk mencabut permintaan maaf atas tindakan malpraktik yang dilakukannya terhadap Tatok karena permohonan maaf yang dibuatnya itu atas tekanan dari keluarga korban. Dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 16 Februari 2017, Ketua majelis Hakim Ferdinadus memerintahkan agar kedua belah pihak (dr. Moestidjab dan Tatok) melakukan mediasi terlebih dahulu. Persidangan selanjutnya tepatnya dilakukan pada Kamis, 13 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Ferdinandus membacakan penolakan gugatan dr. Moestidjab. Pertimbangan Majelis Hakim yaitu Tatok Poerwanto yang diduga menjadi korban malpraktik berhak mendapat permintaan maaf dari dr. Moestidjab serta didapatkan bahwa tidak ada tekanan dari keluarga pasien saat dokter tersebut menuliskan permintaan maaf (atas keinginannya sendiri). Sunarno Edi Wibowo, kuasa hukum dr.Moestidjab enggan berkomentar saat dimintai keterangan dan mengaku akan mengajukan banding atas putusan hakim,”Saya banding atas putusan itu,” ungkapnya. Atas ditolaknya gugatan pembatalan surat permohonan maaf tersebut, Tatok Poerwanto pun akan segera melanjutkan perkara ke tingkat pidana. 

Aksi unjuk rasa damai terhadap dugaan malpraktik oleh dr.Moestidjab dilakukan oleh keluarga korban di RSUD dr Soetomo Jl.Mayjen Prof Doktor Moestopo Surabaya. Dalam unjuk rasa tersebut, keluarga korban menuntut dr.Moestidjab untuk bertanggungjawab atas kejadian yang menimpa Tatok Poerwanto yang kini mengalami kebutaan di mata kirinya setelah menjalani operasi katarak yang ditangani oleh dr.Moestidjab. Sementara itu, dr Moestidjab yang didampingi Tim Hukum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, kepada wartawan membantah melakukan malpraktik. Dokter Moestidjab mengaku telah sesuai prosedur dan berhati-hati dalam menangani pasien. "Kejadian tersebut sebuah resiko dari tindakan medis. Terlebih tindakan medis yang dilakukan dokter bukanlah kontrak untuk sembuh melainkan kontrak prosedur penanganan atau operasi," kata dr.Moestidjab. 

Persidangan selanjutnya dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan bernomor 415/Pdt.G/2019/PN yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Dwi Purwadi berisikan bahwa dr.Moestidjab terbukti tidak bersalah dalam menangani operasi katarak pada pasien atas nama Tatok Poerwanto, warga Surabaya. Dalam pertimbangan hakim, dokter dinilai telah sesuai prosedur dalam melakukan penanganan medis. Ketiga anggota majelis hakim juga kompak menilai tindakan operasi yang dilakukan dr. Moestidjab tidak melanggar kode etik. Pertimbangan hakim ini senada dengan keterangan ahli dari Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) cabang Surabaya yang diperdengarkan pada agenda sidang sebelumnya. Beliau secara tegas mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dr.Moestidjab telah sesuai dan tidak melanggar kode etik. Kuasa hukum dr.Moestidjab, Sumarso saat dikonfirmasi mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut. Ia mengatakan, kliennya memang telah menjalankan profesinya sesuai dengan prosedur dan standar medis.

 

 

BAB III

ANALISIS KASUS

 

A.    Pencermatan / Deliberasi Fakta Berupa Kronologi Kasus

 

1.      Setelah operasi, kondisi mata kiri Tatok bukannya membaik malah semakin sakit dan nyeri, dr.Moestidjab mengatakan hal tersebut merupakan kondisi yang wajar.

2.      Eduard Rudy Suharto, menantu Tatok Poerwanto curiga karena yang menyampaikan hasil operasi kepada keluarga bukan dr. Moestidjab melainkan asistennya.

3.      Menurut anak pertama Tatok, Condro Wiryono Poerwanto, pada operasi kedua yang awalnya dijanjikan hanya berlangsung 30 menit, mendadak molor hingga lima jam.

4.      Setelah operasi, dr. Moestidjab tidak menemui pasien, tapi menugaskan asistennya menyampaikan hasil operasi bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan karena adanya pendarahan dan peralatan kurang canggih.

5.      Meski begitu, dr. Moestidjab masih meyakinkan keluarga pasien dan merujuk Tatok ke Singapore Eye Center. Hal tersebut lalu disanggupi oleh keluarga Tatok. 

6.      Rekam medis dari Singapore National Eye Centre menjelaskan, bahwa kondisi mata Tatok sudah tidak bisa ditangani lagi karena kesalahan saat operasi pertama yang dilakukan dr. Moestidjab menyebabkan lensa mata robek serta pecahan kataraknya bertaburan di mata pasien.

7.      Saat Eduard menunjukkan hasil rekam medis dari Singapore, dr. Moestidjab mengakui dirinya berbohong dan menjelaskan bahwa saat itu gagal operasi, namun dia malu mengakui karena takut reputasinya jatuh di mata keluarga Tatok.

8.      Tidak terima, pengacara keluarga Tatok melaporkan dr. Moestidjab dan Surabaya Eye Clinic ke pihak Polda Jawa Timur. Laporan bernomor: LP B/75/I/2017/UM/Jatim, tertanggal 18 Januari 2017, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau membuat surat palsu, atau memalsukan surat dan atau memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Dan pihak keluarga melaporkan kasus ini ke IDI Jatim. 

9.      Direktur Utama (Dirut) Surabaya Eye Clinic dr. Moestidjab menggugat Tatok Poerwanto, seorang pasien korban malpraktek.

10.  Pada persidangan, ketua majelis hakim Ferdinandus membacakan penolakan gugatan dr. Moestidjab. Pertimbangan majelis hakim yaitu Tatok Poerwanto yang diduga menjadi korban malpraktik berhak mendapat permintaan maaf dari dr. Moestidjab serta didapatkan bahwa tidak ada tekanan dari keluarga pasien saat dokter tersebut menuliskan permintaan maaf (atas keinginannya sendiri).

11.  Keluarga korban menuntut dr. Moestidjab untuk bertanggungjawab dengan kejadian yang menimpa Tatok Poerwanto yang kini mengalami kebutaan dimata kiri setelah menjalani operasi katarak yang ditangani dr. Moestidjab.

12.  dr. Moestidjab yang didampingi Tim Hukum Ikatan Dokter Indonesia  IDI Jawa Timur, kepada wartawan membantah melakukan malpraktek. Dokter Moestidjab mengaku telah sesuai prosedur dan berhati-hati dalam menangani pasien.

13.  Persidangan selanjutnya dilakukan pada Kamis, 12 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan bernomor 415/Pdt.G/2019/PN yang dibacakan oleh ketua majelis hakim yang diketuai oleh Dwi Purwadi berisikan bahwa dr.Moestidjab terbukti tidak bersalah dalam menangani operasi katarak pasien atas nama Tatok Poerwanto, warga Surabaya.

14.  Dalam pertimbangan hakim, dokter dinilai telah sesuai prosedur melakukan penanganan medis. Ketiga anggota majelis hakim juga kompak menilai tindakan operasi yang dilakukan dr Moestidjab tidak melanggar kode etik. Pertimbangan hakim ini, senada dengan keterangan ahli dari Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) cabang Surabaya.

 

B.     Pencermatan Norma Hukum yang Dilanggar

 

1.      Peraturan yang mencangkup norma dan hukum Dokter :

 

·         KODEKI pasal 7b

“Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien”.

Dokter Moestidjab sendiri mengakui bahwa beliau berbohong pada pasien tentang kegagalannya karena takut malu dan reputasinya jatuh di mata keluarga Tatok. Tindakan berbohong dan membuat surat palsu/ memalsukan surat dan/ memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dapat dianggap sebagai tindakan penipuan.

 

·         Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

 

·         KODEKI pasal 7c

“Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien”.

Dalam hubungan antar dokter dan pasien, seorang dokter harus bersikap jujur dan berkata yang sebenar-benarnya kepada pasien sesuai dengan hak pasien dalam Permenkes RI No. 69 tahun 2014, yaitu “memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

·         Permenkes No. 290 tahun 2008 pasal 10 ayat 3 dan 4

“Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya” (3)

“Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien” (4)

Pada saat perawat menjelaskan hasil operasi, hal itu masih tidak bisa disalahkan karena perawat tersebut masih memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil operasi.

·         Permenkes No. 1438 tahun 2010 pasal 13 ayat 2

“Kepatuhan kepada PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan) dan SPO (Standar Prosedur Operasional) menjamin pemberian pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien”.

Dokter sudah melakukan prosedur medis dengan baik namun segala resiko harus diterima dan tindakan medis bukan jaminan untuk keberhasilan atau kesembuhan pasien

·         Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 pasal 57 poin a

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional”.

Hal ini merupakan alasan Pengadilan Negeri membebaskan gugatan dari pasien terhadap dokter, karena dokter sudah melakukan prosedur secara baik dan benar hanya saja terjadi resiko yang merugikan.

·         Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 pasal 2

“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”.

Tindakan dokter yang berbohong mengenai hasil operasinya mungkin tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan juga tidak mementingkan perlindungan pasien.

·         Permenkes No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 pasal 6

“Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien”.

Menurut peraturan ini, meskipun dokter sudah melakukan tindakan dan sudah ada persetujuan namun menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter harus mengganti kerugian yang sudah di alami pasien tersebut.

·         Undang – undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat 1 dan 4

“Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan” (1)

“Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi” (4)

Dalam pelayanan kesehatan kepada pasien, seorang dokter harus mengutamakan kepentingan pasiennya dan tidak memikirkan tentang nilai materi berupa uang, jabatan, maupun reputasi.

 

2.      Peraturan yang mencangkup norma dan hukum sebagai Pasien :

 

·         Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat 1

“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Berdasarkan peraturan ini, memang sudah diatur bahwa setiap orang dapat mengadukan secara tertulis dan resmi kepada Ketua MKDKI bila merasa dirugikan.

·         Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Pada kasus disini tidak ada salahnya jika pasien memiliki keinginan untuk menuntut dokter karena mengalami kerugian yang dialami pasca operasi

·         Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 45 ayat (3) Tentang persetujuan Tindakan

“Penjelasan sebagaimana dimaksud sekurang - kurangnya mencakup :

1.    diagnosis dan tata cara tindakan medis;

2.    tujuan tindakan medis yang dilakukan;

3.    alternatif tindakan lain dan risikonya;

4.    risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5.    prognosis terhadap tindakan yang dilakukan”.

Belum diketahui pasti apakah dr. Moestidjab sudah memberikan segala keterangan diatas, tetapi sebagai dokter sudah seharusnya menjelaskan dan memastikan apakah pasien sudah mengerti dengan jelas akan tindakan yang dilakukan, resiko dan prognosis. Bukan hanya sekedar memberitahu saja.

 

·         Permenkes No. 290 Tahun 2008 pasal 8 ayat 3c

“Penjelasan tentang resiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua resiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali : resiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable)”

Apabila dokter disini sudah memberitahu bahwa resiko dan komplikasi akan terjadi (melalu informed consent), pasien harus menerima keadaannya.

·         Paragraf 7 Hak dan Kewajiban Pasien pasal 52

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. menolak tindakan medis;

e. mendapatkan isi rekam medis.

 

·         UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan pasal 8

“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Dokter Moestidjab telah berbohong mengenai hasil operasi Tatok karena tidak mau reputasinya sebagai dokter jatuh. Jika pasien dan/atau keluarga pasien mempunyai niat untuk menyalahkan dokter karena menganggap bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pasien dan/ atau keluarganya, maka pasien berhak untuk melaporkan kasus tersebut dengan laporan bahwa dokter bermaksud menguntungkan dirinya sendiri, dimana seharusnya pasien dan/atau keluarga pasien berhak memperoleh informasi medis yang sejujur-jujurnya dari dokter

 

C.    Peran yang Seharusnya Dilakukan oleh Komite Medik

Secara garis besar, peran dan fungsi Komite Medik di rumah sakit adalah menegakkan etik dan mutu profesi medik dengan tugasnya adalah meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit, dengan cara : melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit; memelihara mutu profesi staf medis; dan menjaga disiplin, etika, serta perilaku profesi staf medis. Komite Medik bukan merupakan wadah atau perwakilan dari seluruh staf medis. Komite medik telah ditetapkan hanya menangani masalah keprofesian saja dan bukan menangani pengelolaan rumah sakit yang seharusnya dilakukan kepala/ direktur rumah sakit. Kepala/ direktur rumah sakit dapat membentuk berbagai panitia/ pokja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Panitia/ pokja tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala/ direktur rumah sakit. Rumah sakit harus menerapkan model komite medik yang menjamin tata kelola klinis (clinical governance) untuk melindungi pasien.

Pada kasus ini peran Komite Medik adalah memastikan bahwa dokter yang melakukan operasi atau tindakan medis lainnya sudah menggunakan protokol atau prosedur sesuai SOP yang ada, dan segala resiko yang akan dialami pasien harus diterima melalui Informed Consent yang sudah disetujui dari pihak pasien. Tindakan medis tidak selalu menjamin kesembuhan dari pasien, semua tindakan pasti akan ada resiko dan komplikasi yang bisa dialami pasien. Jadi jika dokter yang menangani sudah melakukan prosedur dengan baik dan benar, maka Komite Medik berhak melindungi dokter tersebut dari berbagai tuntutan yang ada, dan membantu menjelaskan kepada pasien bahwa semua tindakan ini sudah disetujui segala resikonya melalui Informed Consent yang diberikan.

 

 

BAB IV

KESIMPULAN

 

Kesimpulan dari kasus ini adalah dr. Moestidjab sudah melakukan operasi sesuai prosedur medis/ SOP yang ada dan segala resiko ataupun komplikasi seharusnya dapat diterima oleh pasien melalui Informed Consent. Walaupun dokter disini berbohong mengenai hasil operasinya, segala permintaan maaf yang dikatakan dokter menjadi salah satu alasan pihak Pengadilan Negeri untuk memberi keringanan. Namun sepertinya kasus ini belum berhenti sampai disini saja karena banyak masyarakat dan pihak keluarga pasien yang melakukan unjuk rasa sebagai rasa tidak terima dan meminta ganti rugi.

 

 

REFLEKSI KELOMPOK

 

Florentina Aira S.  – 41170116

Pada kasus kelompok di atas, pembelajaran yang dapat diambil yaitu tetaplah sebagai dokter yang tidak perlu menutupi tindakan yang sudah terjadi walaupun risikonya tinggi. Sebagai tenaga medis, pekerjaan yang dijalankan tidaklah mudah karena harus menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral sebab pekerjaan yang dihadapi bersentral pada kesembuhan dan kehidupan seorang manusia. Pada ajaran agama juga diajarkan untuk tidak bersaksi dusta terhadap sesama dalam situasi apapun. Dengan memperhatikan kode etik terutama sebagai dokter, apabila yakin sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum, aturan dan kode etik yang berlaku, pertimbangkan juga bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang terbaik serta hindari rasa keinginan berbohong untuk hanya menenangkan pasien maupun keluarga yang terlibat.

 

Edward Kurniawan – 41170121

Berdasarkan kasus yang ada dan dalam proses menganalisa selama praktikum ini, mengingatkan saya bahwa setiap profesi khususnya seorang dokter memiliki norma dan aturan yang diatur oleh pemerintah. Dalam praktek yang berhubungan dengan masyarakat atau pasien, seorang dokter juga harus memerhatikan hak, kewajiban, dan kewenangan dalam berkomunikasi hingga dalam melakukan tindakan. Menurut saya, seorang dokter haruslah menjadi dokter yang berintegritas. Dokter yang berintegritas ialah dokter yang mengamalkan ilmu terbaiknya dalam penanganan pasien, bertugas dibawah aturan yang berlaku, memerhatikan hak dan kepentingan pasien, bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, dan melakukan setiap proses tindakan kedokteran berdasarkan standar operasional yang sudah ditetapkan. Saat telah menanamkan sikap berintegritas, maka dapat terwujudlah layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas secara komprehensif bagi setiap masyarakat ataupun sesama profesi.

 

Ni Kadek Ayu Divia Pridayanthi – 41170131

Setelah membaca dan memahami kasus di atas, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa dalam menjalankan suatu prosedur atau tindakan medis tertentu, seorang dokter harus selalu mengutamakan keselamatan pasien dan wajib untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang ada dan berlandaskan atas dasar hukum yang berlaku. Seorang dokter harus mampu mengungkapkan segala sesuatu secara jujur kepada pasien maupun keluarga pasien, baik hal itu berupa kabar yang bersifat baik maupun buruk, karena setiap pasien dan/atau keluarganya mempunyai hak untuk mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Selain itu, dari kasus tersebut saya menjadi tahu bahwa pengetahuan pasien tentang kesehatan masih terbilang buruk, dimana setelah dilakukan tindakan medis terhadap pasien, maka pasien tersebut hanya beranggapan bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya, maka hal itu merupakan kesalahan dari dokter yang melakukan tindakan tersebut, akan tetapi sebenarnya keberhasilan suatu tindakan medis tidak hanya ditentukan oleh pelaksana tindakan tersebut, namun masih sangat banyak faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi outcome dari suatu tindakan atau terapi. 

 

Dixie Bramantya S. – 41170136

Pada kasus ini ada banyak pandangan dari sisi yang berbeda. Pertama adalah setiap tindakan medis yang memiliki resiko ataupun komplikasi harus benar benar disetujui oleh pihak pasien dalam Informed Consent, sehingga jika memang pahitnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak pasien sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kebohongan yang diungkapkan dokter dalam menyampaikan hasil operasi, saya kurang mengerti mengapa dokter disini dapat diberikan keringanan karena meminta maaf dari hal berbohongnya. Mungkin disini dikarenakan dokter sudah melakukan prosedur medis dengan baik sehingga dokter tersebut dapat dibebaskan dari gugatan. Jadi pada kesimpulannya adalah semua tindakan medis wajib memahami arti Informed Consent yang ada, sehingga tidak membuat adanya perbedaan pendapat, karena pada dasarnya semua tindakan medis tidak ada jaminan untuk upaya keberhasilan dan jaminan kesembuhan.

 

Kezia Devina Deodatis – 41170137

            Pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini adalah menjadi seorang dokter harus berintegritas, jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan prosedur yang dilakukan. Komunikasi antara dokter dengan pasien penting dibangun sejak pasien tersebut datang untuk berkonsultasi hingga selesai dilakukannya terapi. Dalam berkomunikasi, dokter harus memastikan bahwa pasien benar-benar mengerti akan adanya Informed Consent sebelum dilakukan tindakan yang beresiko tinggi. Penting untuk pasien memahami isi dari Informed Consent, sehinga pasien mengerti prosedur yang dilakukan, resiko, maupun komplikasi yang dapat terjadi karena segala tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tidak menjamin akan berhasil. Namun, dokter juga harus bertindak sesuai dengan SOP dan mengutamakan keselamatan pasien. Tindakan berbohong maupun malpraktik jelas bukan merupakan tindakan yang baik, karena sudah seharusnya seorang dokter memberi tau yang sebenarnya mengenai kondisi pasien atas diagnosis dan hasil operasinya, sebab hal tersebut merupakan hak dari pasien. Berbohong demi menjaga reputasi merupakan sifat yang tidak seharusnya diterapkan oleh seorang dokter. Atas kerugian yang dialami pasien, sudah seharusnya dokter meminta maaf atau memberikan ganti rugi akibat kelalaiannya.

 

Brian Ardya Indrajat – 41170143

Dari kasus dugaan malpraktek yang dibahas pada kelompok ini, saya belajar bahwa segala tindakan yang dilakukan dokter dalam dunia medis selalu diawasi, baik oleh pasien, keluarga, maupun pihak-pihak lainnya. Tindakan medis oleh dokter juga diatur dalam undang-undang dan kode etik. Pasien dan keluarga mengharapkan kesembuhan dari terapi oleh dokter sehingga dokter harus memberikan terapi yang terbaik bagi pasien. Apabila terjadi sesuatu dalam tindakan, maka dokter juga harus memberitahukan yang terjadi secara jujur pada pasien dan keluarga. Dokter juga harus menguasai dan mengikuti prosedur yang ada dalam setiap tindakan medis. Karena saat ini kesadaran hukum dari masyarakat mulai timbul, maka dokter juga harus selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan pada pasien, karena dugaan malpraktek akan mudah dituduhkan kepada dokter apabila terjadi suatu hal yang dinilai tidak sesuai oleh pasien, dan hal ini dapat berujung ke ranah hukum pidana.

 

Florival Jose – 41170144

Dalam kasus tersebut ditemukan bahwa dokter tersebut tidak jujur terhadap informasi yang dimana wajib untuk diketahui oleh pasien. Dari hal tersebut, malah membuat pasiennya menjadi buta permanen, Apabila seorang dokter tidak mampu melakukan sebuah penanganan medis, dokter tersebut bisa merujuk ke dokter lain yang lebih ahli. Dokter tersebut sudah melanggar Kode Etik pasal 52 yaitu tidak memberikan informasi kepada pasien dengan benar dan yang harus pasien terima.

 

Maxima Aditya – 41170148

            Malpraktik merupakan sebuah kelalaian atau kesalahan seorang tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis. Pada kasus dr. Moestidjab ini, pasien melakukan operasi katarak, tetapi bukannya membaik malah memburuk bahkan kebutaan. Oleh karena itu, pasien merasa bahwa ia adalah korban malpraktik sehingga membawa kasus tersebut ke ranah pengadilan. Pasien melaporkan dr. Moestidjab berdasarkan hasil rekam medis dari Singapore Eye Center yang menyatakan bahwa mata pasien sudah tidak dapat diselamatkan akibat kegagalan dalam operasi yang pertama kali oleh dr. Moestidjab.  Seiring dengan berjalannya waktu, dr. Moestidjab dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan prosedur operasi sesuai dengan SOP. Belajar dari kasus ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran berharga, salah satunya adalah bahwa seorang dokter sangat perlu menaati kode etik kedokteran dan SOP yang berlaku dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini bermanfaat bukan hanya untuk pihak pasien, tetapi juga untuk pihak dokter. Dengan menaati kode etik kedokteran dan SOP yang berlaku, pasien mendapatkan perlakukan/ pelayanan medis terbaik berdasarkan ketentuan yang ada sehingga keselamatan pasien dan hasil tindakan dapat optimal. Sedangkan, untuk pihak dokter, selain untuk  menjaga keselamatan selama tindakan, dengan menaati kode etik dan SOP yang ada, dokter bisa menjadikan hal tersebut sebagai “pembelaan” apabila nantinya ada tuntutan pasien ke ranah hukum. Selain itu, seharusnya dr. Moestidsjab tidak perlu berbohong ke pasien apabila dia gagal melakukan operasi. Menurut saya, hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan informed consent kepada pasien sebelum tindakan baik tertulis maupun lisan bahwa tindakan medis tidak menjanjikan kesembuhan namun memberi layanan terbaik sehingga masih ada kemungkinan kegagalan terjadi saat tindakan medis dilakukan.

 

Aloysius Gonzaga P.B – 41170164

Menurut saya, dari kasus tersebut, dokternya memang sudah mematuhi standar operasi, dan kegagalan memang pasti ada. Benar dari pengadilan bahwa dokter tidak bersalah. Karena memang usia tua membuat bagian mata juga sudah melemah, tidak sebaik saat masih muda. Yang sangat disayangkan hanya dokter berbohong jika beliau gagal operasi dan takut reputasinya turun. Sebaiknya jujur saja, karena gagal tidaknya sudah ditangan Tuhan.

 

Setywanty Layuklinggi – 41170171

Pada kasus yang menimpa salah satu dokter di Surabaya Eye Clinic yaitu dr. Moestidjab, sudah melalui proses yang panjang sampai akhirnya gugatan dari penggugat Tatok Poerwanto ditolak dengan keputusan akhir dr. Moestidjab tidak bersalah. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa dari dr. Moestidjab sendiri tidak sepenuhnya benar karena ada beberapa peraturan dan kode etik yang dilanggar. Meskipun begitu, beliau dalam menjalankan operasi pasien yang bernama Tatok Poerwanto sudah sesuai prosedur yang berlaku. Sebelum tindakan operasi dilakukan, terlebih dahulu pastilah diminta Informed Consent dari Tatok, sehingga segala resiko ataupun komplikasi seharusnya dapat diterima oleh pasien melalui Informed Consent. Meskipun demikian, karena dr. Moestidjab sudah membuat kerugian yang ditanggung kliennya, dr. Moestidjab seharusnya juga memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang – Undang No 36 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Sehingga jelas jika Tatok Poerwanto menuntut atas operasinya tersebut. Dokter Moestidjab juga sempat berbohong mengenai kondisi pasiennya seusai operasi sehingga perbuatan dr. Moestidjab ini sudah melanggar Kode Etik Kedokteran. Seorang dokter seharusnya jujur dalam memberikan informasi mengenai Kesehatan pasien.

 

Antonius Adhymas P. – 41170173

Dari kasus tersebut saya menyimpulkan bahwa menjadi dokter harus berkewajiban memberikan pelayanan medis yang terbaik bagi pasien. Seperti yang tertulis dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia bahwa menjadi seorang dokter dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, profesionalisme, serta kecerdasan emosional dalam memberikan pelayanan medis tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Serta ketika melakukan tindakan, seharusnya dokter memberitahu atau menyampaikan hasil terbaik dan hasil terburuk dari tindakan yang akan dilakukan. Agar pasien yang ditangani dapat mengetahuinya serta dapat mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Sebagai dokter juga harus bisa mengakui kesalahan apabila memang benar melakukan kesalahan, dan bertindak professional, hati-hati dan teliti agar tidak menyebabkan kerugian pada pihak pasien yang berujung pada kasus hukum antara dokter dengan pasien. 

 

Antonia Deta Anno Vida – 41170177

Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari kasus dr. Moestidjab ini. Pertama, penting bagi seorang dokter untuk melakukan Informed Consent kepada pasien, terutama sebelum melakukan prosedur yang beresiko. Diberita yang kami dapat memang tidak dijelaskan apakah dr. Moestidjab sudah melakukan Informed Consent atau belum. Tetapi jika memang beliau sudah melakukan, beliau semestinya sudah menjelaskan prosedur operasi hingga resiko yang mungkin terjadi, misalkan pasien dapat mengalami kebutaan. Jika dr. Moestidjab sudah menjelaskan seperti itu, maka dari pasien pun sudah paham dan tidak sepenuhnya menyalahkan dokter karena dokter sudah melakukan operasi sesuai dengan SOP. Hal yang kedua adalah pentingnya kejujuran dalam praktek sehari-hari. Dokter Moestidjab tidak berani mengatakan yang sejujurnya kepada pasien dan malah merujuk pasien ke RS Singapura. Cepat atau lambat apa yang disembunyikan dokter akan terungkap, apalagi ini menyangkut keselamatan pasien. Oleh karena itu, tidak seharusnya dokter berbohong dan bersembunyi seperti ini hanya karena takut reputasi turun. Hal yang ketiga adalah terkait pentingnya reputasi bagi seorang dokter. Untuk saat ini saya sendiri yang masih menjadi mahasiswa kedokteran belum bisa mentoleransi alasan dr. Moestidjab yang berbohong hanya karena reputasi ini. Saya tidak paham apakah saat menjadi dokter kelak mempunyai reputasi tinggi itu sangat diidolakan atau tidak. Namun bagi saya keselamatan pasien menjadi hal terpenting yang harus diutamakan. Meskipun akan terjadi resiko seperti kebutaan, jika memang dokter sudah melakukan sesuai prosedur tetap tidak seharusnya ia berbohong hanya untuk reputasi.

 

Ivon Widiastuti – 41170178

Hal yang menjadi perhatian dari kasus ini ialah tentang seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik pada pasiennya, dimana seorang dokter tersebut gagal dalam melakukan operasi dan ia tidak mau mengakui hal tersebut kepada keluarga pasien, namun pada akhirnya ia mengakui hal tersebut “ia malu berterus terang karena takut reputasinya jatuh di mata keluarganya”. Hal ini menjadi evaluasi salah satunya bagi seorang dokter agar dapat melakukan operasi sesuai prosedur dan sesuai standar medis, serta tidak membuat surat palsu, atau memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Sebagai seorang dokter juga seharusnya jujur terhadap kondisi pasien yang sebenarnya tanpa menutup-nutupi.

 

Beltsazar Onne Pattinaya – 41170179

Dari kasus ini saya belajar bahwa sebagai tenaga medis harus melakukan sesuai dengan prosedur yang ada atau SOP mulai dari persetujuan sampai pelaporan hasil operasi kepada pasien maupun keluarga pasien itu sendiri. Dalam pelaporan hasil pun harus sesuai dengan apa yang terjadi pada saat operasi maupun pasca operasi, bukan malah tidak berkata jujur tentang hasil yang terjadi. Maka dari itu, sudah tugas kita sebagai tenaga medis untuk menginformasikan hasil yang sesungguhnya kepada pasien maupun  keluarganya agar tidak membuat pasien menderita atau mengalami kerugian.

 

Natasha Vanya M. H. – 41170196

Setelah saya membaca dan menganalisis kasus diatas, saya menjadi paham bahwa sebagai seorang dokter, sangat penting dalam menjaga etika keselamatan pasien dan etik kedokteran. Dokter dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan jujur, tanggung jawab dan sepenuh hati. Sehingga ketika menjadi dokter, tidak akan melakukan kecurangan yang dapat merugikan tempat bekerja maupun pasien itu sendiri. Dokter harus semaksimal mungkin memperhatikan pelayanan pasien dan jika itu diluar kemampuan, dokter harus bisa untuk tidak memaksakan diri dan belajar untuk mengembangkan diri terhadap kekurangan tersebut. Berpikir secara luas dan mengedepankan kepentingan pasien merupakan yang utama. Pasien juga berhak mendapatkan kejujuran terhadap hasil pengobatan yang dilakukan.

 

I Made Wahyu Adi Putrawan – 41170203

Melalui praktikum analisis kasus malpraktek aktual ini, hal yang dapat saya pelajari adalah bahwa sebagai dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan tidak boleh berbohong ataupun melakukan penipuan dalam menangani pasien karena itu dapat dikenakan pasal. Pelajaran lain yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah kita sebagai dokter tidak boleh menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rangkaian kebohongan atau memikirkan kepentingan pribadi karena pada saat sumpah dokter sudah disebutkan bahwa prinsip-prinsip dan etika dokter seperti menghargai orang, tujuan yang jelas dan menjaga kerahasiaan merupakan dasar dalam hubungan dokter-pasien. Satu hal yang sangat penting juga dimana kita sebagai dokter nantinya dalam melakukan praktek jikalau mengalami kesulitan atau kegagalan harus melakukan atas dasar SOP yang berlaku karena jika terjadi kesalahan akan menyebabkan kerugian terhadap berbagai pihak tertentu.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Purwadianto, Agus. et al. 2012. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Beritajatim.com. (20 Januari 2017). Buta Permanen, Pasien Polisikan Dokter Mata. Diakses pada 28 Mei 2020, dari http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/287971/buta_permanen,_pasien_polisikan_dokter_mata.html

Beritajatim.com. (1 Maret 2017). Warga Demo Dokter Moestidjab di IDI Surabaya. Diakses pada 28 Mei 2020, dari http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/291362/warga_demo_dokter_moestidjab_di_idi_surabaya.html

Lensaindonesia.com. (14 Juli 2017). Kasus Dugaan Malpraktek Dokter Surabaya Eye Clinic Akhirnya Dipidanakan. Diakses pada 27 Mei 2020, dari https://www.lensaindonesia.com/2017/07/14/kasus-dugaan-malpraktek-dokter-surabaya-eye-clinic-akhirnya-dipidanakan.html

Lensaindonesia.com. (12 Februari 2017). Kasus Malpraktek, Dirut Surabaya Eye Clinic Gugat Surat Permohonan Maafnya Sendiri. Diakses pada 28 Mei 2020, dari https://www.lensaindonesia.com/2017/02/17/kasus-malpraktek-dirut-surabaya-eye-clinic-gugat-surat-permohonan-maafnya-sendiri.html/amp

Merdeka.com. (2017, 20 Januari). Diduga Korban Malpraktik, Warga Surabaya Buta Usai Operasi Katarak. Diakses pada 27 Mei 2020, dari https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-korban-malapraktik-warga-surabaya-buta-usai-operasi-katarak.html

Pojokpitu.com. (23 Maret 2017). Dokter Moetijab Bantah Lakukan Mall Praktek Pasien Mata. Diakses pada 27 Mei 2020, dari http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=43370

Surabayaupdate.com. (13 Juli 2017). Pihak Keluarga Korban dr. Moestidjab Minta Perkara Dugaan Malpraktik Dilanjutkan. Diakses pada 28 Mei 2020, dari https://surabayaupdate.com/pihak-keluarga-korban-dr-moestidjab-minta-perkara-dugaan-malpraktik-dilanjutkan/

Jatim.antaranews.com. (13 Juli 2017). Hakim Tolak Gigatan Surat Permohonan Maaf Malapraktik. Diakses pada 28 Mei 2020, dari https://jatim.antaranews.com/berita/201294/hakim-tolak-gugatan-surat-permohonan-maaf-malapraktik

Jurnaljatim.com. (12 Maret 2020). Hakim Bebaskan Dokter yang Dituduh Malpraktek pada Pasien Mata. Diakses pada 28 Mei 2020, dari https://www.jurnaljatim.com/2020/03/hakim-bebaskan-dokter-yang-dituduh-malpraktek-pada-pasien-mata/?amp

KUHP Tentang Penipuan

Permenkes No. 290 Tahun 2008

Permenkes No. 1438 Tahun 2010

Undang Undang No. 36 Tahun 2014

Undang Undang No 36 Tahun 2009

Undang Undang No. 29 Tahun 2004