KASUS MALPRAKTIK KELOMPOK 1 - MALPRAKTIK PADA SITI CHOMSATUN - TIROIDEKTOMI BERUJUNG SESAK NAFAS

Disusun oleh :

Valaenthina C. Bemey / 41160061

Cynthia Gabriella Nugroho / 41170103

Tillandsia Filli Folia P / 41170105

Stefan Prayoga Yukari Ujan / 41170108

Arike Trivena / 41170109

Anasthasia Audi W / 41170112

Thomas Carel Aditya / 41170113

Dewianti Paluta Pongarrang / 41170114

Vanessa Angelin / 41170115

Ceny Gloria Larope / 41170149

Gusti Ayu Agung Indra Sari Putri / 41170152

Youlla Anjelina / 41170153 

Ade Novita P / 41170156

Muhammad Fikri Mujtahid / 41170157

Claudius PYSM / 41170159

Ginti Lintang S. / 41170160

Nunki Utomo / 41170161

Image source : google images

PENDAHULUAN

A.  Latar belakang

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Di beberapa kasus, etika profesi dikesampingkan oleh seorang dokter sehingga menimbulkan satu kelalaian dalam menjalankan tugas profesinya sesuai ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. Dampak dari pelangggaran tersebut tidak hanya muncul kepada pasien yang bersangkutan, tetapi dokter tersebut sendiri dan institusi yang menaungi. Hal ini kerap disebut malpraktek.

Malpraktek merupakan salah satu kejadian yang cukup sering terjadi pada praktek pelayanan kedokteran. Dalam beberapa kasus, adanya malpraktek merupakan tindakan yang disengaja. Tujuannya, diantara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam bentuk material maupun non-material. Tindakan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap etika yang berlaku maupun terhadap sumpah yang telah dilapalkan.
Bentuk dari malpraktek medis sendiri beragam dan kerap tidak diketahui oleh masyarakat yang menerima pelayanan medis. Malpraktek medis terjadi ketika mengandung unsur kurang menguasai ilmu dan keterampilan kedokteran, dokter memberikan pelayanan dibawah standar, melakukan kelalaian berat, kelakukan tindakan medik berlawanan dengan hukum. Karena malpraktek medis dapat membahayakan keselamatan pasien, maka pasien di seluruh Indonesia yang menerima pelayanan medis dilindungi oleh hukum. Sehingga apabila terdapat pelanggaran etika maupun hukum tersebut, tenaga medis yang bersangkutan dapat menerima hukuman. 

B.  Tujuan penulisan

1.   Mempelajari dan mengetahui bentuk malpraktek medis yang terjadi pada kasus (berita) yang terpilih

2.   Menganalisis adanya pelanggaran etika pada malpraktek medis

3.   Menganalisis bentuk pelanggaran hukum pada malpraktek medis

4.   Mengetahui hukuman yang dapat diterima pada kasus malpraktek medis

5.   Menambahkan pengetahuan dan kepedulian pembaca mengenai kasus malpraktek medis

RINGKASAN KASUS

Pada tanggal 13 April 2009, Siti Chomsatum menjalani operasi Tiroidektomi (Pengangkatan Tiroid) di Rumah Sakit Kramat 128 dengan dr. Taslim Mansur Sp. B sebagai dokter yang melakukan operasi. Setelah proses operasi, Siti Chomsatum menjalani masa rawat jalan di RS Kramat 128 dan Alm. dr. Rusmaryono, Sp. THT sebagai salah satu dokter yang menangani.

Pada tanggal 14 Februari 2010, Siti mengalami sesak nafas hingga tidak bisa tidur semalaman. 15 Februari 2010, Siti dibawa ke IGD RS Kramat 128 dengan keluhan sesak nafas dan menjalani rawat inap. Tidak ada keterangan jam berapa Siti menerima perawatan berupa suntikan anti radang (kortikosteroid) yang diberikan oleh dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes. Keluhan yang Siti alami berkurang dan ia dapat bernafas sedikit lega dengan posisi tempat tidur dinaikan 45 derajat.

Pada tanggal 15 Februari 2010 pukul 17.30, Leila Zenastri (anak Siti) bertanya kepada perawat apakah dr. Rusmaryono telah diberitahukan tentang Siti yang telah menunggunya di Ruang 210 RS Kramat 128. Perawat yang ada menjanjikan dr. Rusmaryono akan datang melihat keadaan Siti. Namun pukul 19.00 dr. Rusmaryono tidak kunjung melihat keadaan Siti, perawat juga mengatakan bahwa dr. Rusmaryono sudah pulang. Pukul 21.00 setelah dihubungi kembali oleh perawat, dr. Rusmaryono dipastikan tidak akan datang sehingga Leila meminta dokter THT lain untuk melihat kondisi Siti. Pukul 23.30, Siti kembali mengeluh sesak nafas. dr. Fredy Merle Komalig., M.K.M, sebagai dokter jaga IGD datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Siti. Hasil pemeriksaan menyatakan tensi Siti pada saat itu mengkhawatirkan, yakni 170/130. Oleh sebab itu, dr. Fredy Merle Komalig memberikan terapi tambahan berupa injeksi stesolid dan memberikan resep obat anti hipertensi (Captopril).

Keesokan harinya Siti kembali mengeluhkan sesak nafas. Saat itu oleh dokter diminta untuk menandatangani tindakan operasi tracheostomy dengan biaya sebesar Rp 8.000.000 dan dirujuk ke RSCM namun ditolak saat tiba di RSCM karena sudah melewati waktu pendaftaran. Saat itu sesak nafas yang dialami Siti meningkat sehingga perlu dilakukan resusitasi pada IGD RSCM.

Aduan kasus masuk terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum masuk ke pengadilan. dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes dan dr. Fredy Melke Komalig., M.K.M. dinyatakan telah melanggar disiplin kedokteran yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) huruf (f) Perkonsil 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI. Setelah keputusan dinyatakan, kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di proses secara hukum.

ANALISIS

A.  Kronologi Kasus

1.     Pada tanggal 13 April 2009 Siti Chomsatun melakukan operasi Tiroidektomi di RS Kramat 128 dengan dr. Taslim Mansur Sp.B (Onk) dan ditangani oleh Alm. Dr. Rusmaryono, Sp. THT untuk rawat jalan.

2.     Pada 14 Februari 2010 Siti Chomsatun mengalami sesak nafas dan hingga tidak bisa tidur semalaman.

3.     Pada 15 Februari 2010, Siti Chomsatun dibawa ke IGD RS Kramat 128, pukul 20.20 WIB karena sesak napas yang dideritanya dan menjalani rawat inap hari itu, dan Siti Chomsatun memilih untuk ditangani Alm. Dr. Rusmaryono, Sp. THT yang pada hari itu memiliki jam praktik 18.30 WIB.

4.     Setelah Leila Zenastri (anak Siti Chomsatun) menyelesaikan administrasi, ia belum diperbolehkan masuk ruang inap dan menunggu 10 menit.

5.     Sesudah menunggu, Leila Zenastri diberi penjelasan oleh dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes. bahwa ibunya telah diberi suntikan anti radang (korikosteroid).

6.     Setelah diberi anti radang, Siti Chomsatun bernafas sedikit lega namun, sesak jika berbaring sehingga tempat tidur Siti diatur 45 derajat agar tubuhnya dapat sedikit beristirahat.

7.     Pukul 17.30 WIB, Leila Zenastri bertanya ke perawat mengenai dr. Rusmaryono. Perawat menjanjikan dr. Rusmaryono akan menemui Siti Chomsatun.

8.     Pukul 19.00 WIB, Leila Zenastri kembali bertanya kepada perawat. Perawat menyampaikan bahwa dr. Rusmaryono sudah pulang. Leila Zenastri meminta perawat untuk menghubungi dr. Rusmaryono.

9.     Pukul 21.00 WIB, dr. Rusmaryono lewat perawat jaga memastikan tidak akan datang malam itu dan meminta dokter THT yang lain / dokter jaga IGD untuk datang melihat kondisi Siti Chomsatun.

10.  Sekitar pukul 23.30, Siti Chomsatun kembali mengeluh sesak nafas, dr. Ferdy Merle Komalig sebagai dokter jaga IGD memberi terapi tambahan berupa injeksi stesolid (diazepam), dan anti hipertensi Captopril.

11.  Pada 16 Februari 2010 sekitar pukul 01.45 WIB, Siti kembali mengeluh sesak dan dr. Ferdy Merle Komalig memberi terapi inhalasi, injeksi oradexon (anti peradangan) dan injeksi rantin (ranitidine). Kemudian sesak nafas berkurang.

12.  Pukul 05.00 WIB, Siti kembali sesak nafas. Dr. Fauzan, Sp. THT melihat kondisi Siti.

13.  Pada 16 Februari pukul 10.30 WIB, Dr. Fauzan, Sp. THT menyatakan bahwa Siti harus segera dibuatkan lubang di leher untuk jalan nafas (tracheostomy) karena kelumpuhan pita suara (parase abductor bilateral) akibat operasi tiroidektomi pada Maret 2009 silam. Dr. Fauzan, Sp. THT juga mendiagnosa Siti mengalami sesak nafas Grade II. Dr. Fauzan, Sp. THT langsung merujuk Siti ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) tanpa memberitahukan informasi mengenai penyakit kepada Siti. Siti baru diberangkatkan ke RSCM setelah menunggu 2,5 jam karena urusan administrasi.

14.  Sampai di poliklinik THT Laring Faring RSCM, Siti ditolak karena tiba sudah melalui jam pendaftaran. Siti kehilangan kesadaran lalu dilarikan ke IGD RSCM.

15.  Sekitar pukul 15.34 WIB, Siti mendapat pelayanan medis di ruang resusitasi IGD RSCM oleh dr. Fauziah Fardizza. Operasi tracheostomy segera dilakukan karena sesak nafas mencapai Grade IV.

16.  Pada 10 Agustus 2010, Siti Chomsatun lewat Leila Zenastri mengadukan dr. Tantiyo Setiyowati dan dr. Fredy Melke Komalig yang merupakan tenaga kesehatan RS Kramat 128 ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

17.  Pada 26 Juni 2012, MKDKI mengeluarkan keputusan pada pengaduan Siti yang bernomor : No. 43/P/MKDKI/VIII/2010.

18.  Pada bulan April 2017, Siti kembali menggugat RS Kramat 128 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

19.  Putusan pengadilan atas perkara nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada bulan November 2018.

20.  Hakim melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 287/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst hanya mengabulkan dan memutuskan untuk memberi ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 17.620.933 dan secara immateriil sebesar Rp. 300.000.000 sehingga total yang harus dibayar oleh pihak tergugat sebesar Rp. 317.620.933 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

B.  Norma Hukum yang dilanggar :

Ø Oleh Dokter

1.  KODEKI pasal 3 ayat (2) bagian (b) :

“Melakukan upaya diagnostik, pengobatan atau tindakan medis apapun pada pasien secara menyimpang dari atau tanpa indikasi medik yang mengakibatkan turunnya martabat profesi kedokteran dan  kemungkinan  terganggunya  keselamatan  pasien”

2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51(a) disebutkan bahwa :

“Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”

,dilanjut pada pasal 52(c) mengenai :

“hak dari pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran : mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis”.

Pemberian pelayanan medis yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien haruslah berdasarkan pada transaksi terapeutik. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik yaitu transaksi yang menentukan atau mencari terapi yang paling tepat bagi pasien. Namun bila dilihat dari kasus yang ada, diketahui bahwa korban (Siti Chomsatun) diberikan suntikan kortikosteroid (anti radang) serta pemberian injeksi stesolid (diazepam) pada pasien dengan keluhan sesak nafas dapat memperparah keluhan karena efek samping pemberian diazepam ialah depresi pernafasan. Pemberian obat tersebut tanpa mempertimbangkan riwayat penyakit dahulu, melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab dari sesak nafas pasien

3.  Pasal 3 ayat (2) huruf (f) Perkonsil 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi:

“Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”

Sesuai dengan penjelasan ayat tersebut menurut Perkonsil adalah dalam melakukan pelayanan atau tatalaksana pasien, dokter tidak dibenarkan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesinya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah sehingga membahayakan pasien. Dokter wajib melakukan tatalaksana pada pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis, dan penuh kepedulian dalam hal sebagai berikut:

a) anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bilamana perlu pemeriksaan penunjang  diagnostik;

b) penilaian riwayat penyakit, gejala dan tanda-tanda pada kondisi pasien;

c) tindakan/asuhan dan pengobatan secara profesional;

d) tindakan/asuhan yang tepat dan cepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi  kedokteran;

e) kesiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai, bilamana diperlukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Tantoyo Setiyowati M.H., Kes. dan dr. Fredy Melke Komalig. M.K.M. ialah memberikan kortikosteroid pada Ibu Siti Chomsatun sebagai pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara bilateral (parese abductor bilateral). Dalam putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) a quo, diketahui bahwa pemberian kortikosteroid tidak umum diberikan pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara dan pemberian pemberian stesolid (diazepam) pada pasien dengan gejala sesak nafas. Seharusnya penanganan terhadap Ibu Siti Chomsatun adalah observasi ketat oleh dokter.

Ø Oleh Rumah Sakit

1. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 ayat (1) bagian b berbunyi :

“memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit”

RS Kramat 128 tidak memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif pada pasien (Siti Comsatun) yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pasien.

2. Selanjutnya pada pasal 32 tentang hak pasien pada ayat (1) bagian (d), (e), (g), (h), bahwa pasien berhak :

d)“memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

e)  memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

g)  memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;”

melihat dari kasus Siti Chomsatun terdapat pelanggaran pada bagian tersebut dimana pada poin (g) niat Siti yang meminta dokter Rusmaryono Sp. THT untuk memeriksanya tetapi dokter tersebut tak kunjung mengunjungi Siti. Serta layanan yang diperoleh Siti tidak efektif yang menyebabkan kerugian fisik bagi pasien dalam hal ini sesak nafas hingga Grade IV.

Sehingga melihat hak pasien pula pada UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 ayat (1) bagian (f), (o), (q), (r), pasien berhak :

f) “mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

o)   mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

q)  menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r)  mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

dan pada UU No. 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, pasal 58 ayat (1) :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

C.  Peran yang seharusnya dilakukan oleh komite medik :

1. Meningkatkan profesionalisme staf medis di Rumah Sakit

Berdasarkan PERMENKES No.755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit pada pasal 11 dijelaskan bahwa cara komite medik di rumah sakit untuk meningkatkan profesionalisme staf medis di rumah sakit yaitu :

a.      melakukan kredensial (evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis) bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Dalam melaksanakan hal ini pengkajian/pemeriksaan perlu dilakukan terhadap kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, serta etika profesi. Selain itu perlu dilakukannya proses re-kredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis.

b.     memelihara mutu profesi staf medis. Dalam memelihara mutu komite medik dapat melakukan pelaksanaan terkait audit medis, melakukan rekomendasi terhadap pertemuan ilmiah internal dan eksternal dalam rangka melanjutkan pendidikan bagi staf medis serta melakukan rekomendasi dalam proses pendampingan staf medis yang membutuhkan. 

c.      menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis, dengan cara melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran, memeriksa staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memberikan rekomendasi pendisiplinan perilaku profesional di rumah sakit dan memberikan nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

2.  Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bersangkutan dan memberikan keputusan

Berdasarkan UU No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 67 & 68 dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bersangkutan dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, MKDKI akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Berdasarkan UU No 29 tahun 2004  tentang praktik kedokteran pasal 69 dijelaskan bahwa keputusan yang diberikan oleh MKDKI sifatnya mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia. Keputusan yang diberikan berupa “tidak bersalah/pemberian sanksi”, sanksi disiplin yang diberikan dapat berupa :

1. pemberian peringatan tertulis ;

2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau ;

3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Memberikan sanksi 

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan apabila dokter maupun tenaga medis terbukti melakukan malpraktek, maka mereka dapat dikenakan sanksi yang berupa:

a. Sanksi Administrasi

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebutan MDTK (Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan) ini menjadi MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa serta memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Sanksi administrasi atau sanksi disiplin berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), atau Surat Izin Praktik (SIP), dan wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi tempat dokter tersebut menjalankan pendidikannya.

b. Tuntutan Perdata

Pasien dapat melanjutkan tuntutan perdata, yang diajukan dapat berupa tuntutan wanprestasi yang didasarkan pada contractual liability dan/atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Dokter yang bekerja dalam sebuah tim, maka pertanggungjawaban berdasarkan seberapa besar tanggung jawabnya dalam team tersebut. Rumah sakit yang bersangkutan dapat menjadi tergugat karena tindakan yang dilakukan oleh seluruh karyawannya (baik medis maupun non medis) .

c. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dapat dikenakan ketentuan pasal-pasal karena kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal, sakit atau luka dan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan. Sebelum hakim meyakini dokter telah lalai atau sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bahkan kematian pada pasien (malpraktik), harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari MKDKI. Dokter dapat dikatakan bersalah setelah ditinjau dari apakah sudah terpenuhinya standar pelayanan medik, standar operation procedure (SOP) dan adanya contribution negligence dari pasien. Selain hal tersebut, kemampuan dan tindakan dokter yang melanggar kode etik kedokteran juga dapat mempengaruhi keputusan hakim.

4. Penjabaran dan penjelasan dari peran yang dilakukan oleh komite medik berdasarkan   Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi : 

Pasal 3 

(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
(2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

1.     melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten

2.     tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai

3.     mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut

4.     menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut

5.     menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien

6.     tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien

7.     melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien

8.     tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran

9.     melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya

10.  tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja

11.  melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya

12.  menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak

13.  tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya

14.  menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

15.  membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut

Pada keputusan MKDKI, dr. Tantiyo Setiyowati., M.H., Kes dan dr. Fredy Melke Komalig., M.K.M. dinyatakan telah melanggar disiplin kedokteran merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Perkonsil 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi :

“tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”.

Hal tersebut dengan rincian tindakan sebagai berikut : 

dr. Tantoyo Setiyowati M.H., Kes. dan dr. Fredy Melke Komalig. M.K.M. memberikan kortikosteroid pada Ibu Siti Chomsatun sebagai pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara bilateral (parese abductor bilateral). Dalam putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) a quo, diketahui bahwa pemberian kortikosteroid tidak umum diberikan pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara dan pemberian pemberian stesolid (diazepam) pada pasien dengan gejala sesak nafas. Seharusnya penanganan terhadap Ibu Siti Chomsatun adalah observasi ketat oleh dokter.

Dari keputusan tersebut kedua dokter tersebut terjerat kasus hukum sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun  2011 pasal 3 yang telah dijabarkan di atas, penjabaran pasal tersebut juga sekaligus menjelaskan secara rinci poin apa saja yang telah dilanggar oleh kedua dokter. Pada pasal 1 peran yang dilakukan oleh komite medik dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1.       Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

2.       Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

3.       Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

4.       Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

5.       Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Pada pasal 1 dijelaskan komisi yang mengatur disiplin dokter, sehingga praktik kedokteran diatur didalamnya menjadi lembaga yang senantiasa bekerja untuk memperhatikan disiplin yang dilakukan oleh dokter saat bekerja.  

Pada pasal 2 pengaturan disiplin profesional Dokter dan Dokter Gigi bertujuan untuk:

a)     Memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b)     Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

c)     Menjaga kehormatan profesi.

KESIMPULAN

Sebagai seorang tenaga kesehatan, merupakan sebuah kewajiban bagi seorang dokter untuk memberikan pelayanan profesional, selain itu Rumah Sakit juga sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan yang efektif dan bermutu kepada pasien. Namun, kegagalan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berakibat kehilangan atau kerugian bagi penerima layanan kesehatan  terus saja terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang diangkat pada artikel ini. Norma yang dianggar pada kasus ini adalah transaksi teraupetik yang tidak sesuai, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan sehingga membahayakan pasien.

Selain itu, rumah sakit tempat terjadinya pelanggaran pada kasus ini juga tidak efektif dan tidak aman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang harusnya bermutu dan berkualitas sehingga pasien yang menerima layanan kesehatan tersebut mengalami beberapa kerugian dengan jangka waktu yang cukup lama. Akibat dari hal tersebut, beberapa dokter yang sempat menangani pasien harus berhadapan dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Rumah Sakit yang menjadi tempat terjadinya kasus ini harus berhadapan dengan Pengadilan Negeri. Beberapa dokter yang terlibat dan Rumah Sakit dalam kasus ini harus bertanggung jawab untuk menanggung kesalahan yang telah  dilakukan.

Pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, yaitu dalam memberikan pelayanan, baik dari seorang dokter maupun pelayanan dari Rumah Sakit kepada seorang pasien, tidak hanya dituntut untuk bisa fasih dalam keilmuan medis yang memang harus dipelajari, tetapi juga harus mengerti bahwa bekerja di ranah pelayanan kesehatan  merupakan sebuah profesi yang memiliki Etika, Norma dan Hukum yang harus dimengerti dan ditaati.

REFLEKSI INDIVIDU

Valaenthina C. Bemey / 41160061

Setelah membaca artikel malpraktik yang terjadi di RS Kramat 128, Jakarta Pusat, saya menyadari bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter harus berdasarkan alasan yang jelas. Jika ingin memberi penangan, maka penanganan harus berdarkan alasan yang jelas, jangan sampai mencelakai pasien. Kesalahan sekecil apapun, jika pasien merasa tidak terima, pasien dapat memilih untuk mencari bantuan hukum dan menyelesaikannya melalui jalur hukum. Sebagai profesi yang harus memegang sumpah, seorang dokter juga harus selalu ingat bahwa ada hukum yang mengatur keberlangsungan hidup di negara ini, sehingga dokter dapat selalu bertindak benaar dan hati-hati.

Cynthia Gabriella Nugroho / 41170103

Kelalaian dokter bisa saja terjadi, tetapi ketika kelalaian ini bersifat fatal hingga membahayakan pasien maka perlu dilakukan pendisiplinan. Materi kali ini membahas kasus malpraktik yang pernah terjadi beserta pengertian dan pendalaman bagaimana dan apa saja kode etik yang dilanggar pada kasus malpraktik ini. Pendapat saya pribadi adalah bagaimana kasus ini menjadi pembelajaran baik bagi dokter maupun bagi pasien untuk tidak membiarkan kasus malpraktik yang mungkin saja terjadi. Bila ada kasus yang mungkin saja terjadi, maka perlu segera diatasi dan diselesaikan dengan cara yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, saya juga belajar bahwa penyelesaian kasus malpraktik tidak semudah yang terlihat. Ada prosedur hukum dan prosedur etika yang sangat panjang dan mendalam terkait kasus ini.

Tillandsia Filli Folia P / 41170105

Berdasarkan analisa kasus menganai malpraktik ini, saya menyadari bahwa tindakan profesional seorang dokter sangat-sangat dibutuhkan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara dokter tetap mempertahakan kualitas dirinya dalam melakukan segala tindakan dan keputusannya dalam menjalankan pekerjaannya diikuti dengan sikap jujur, seperti dalam kasus ini dimana dokter serta petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut seharusnya jujur terkait apa yang telah terjadi dengan pasien dan tidak menutup-nutupi apa yang telah terjadi kepada pasien bahkan mengoper pasien ke dokter lain. Maka dari itu dengan adanya lembar informed consent sangat membantu baik pasien maupun dokter untuk memahami bagaimana kondisi pasien jadi kita tidak boleh sembarangan mengisi lembar informed consen, sehingga dengan mempelajari dan memahami hukum-hukum terkait tindakan malpraktik, izin praktik, tenaga kesehatan, etika keselamatan pasien dan lainnya mampu membantu kami sebagai mahasiswa dalam menjalankan profesi dokter di masa depan.

Stefan Prayoga Yukari Ujan / 41170108

Yang saya petik dari kasus ini, sebagai dokter memerlukan ilmu keterampilan klinis yang baik, niat menolong sesama dan tanggung jawab yang besar. Melihat dari kasus bahwa prosedur tiroidektomi yang awalnya bertujuan untuk mengobati pasien tetapi dapat berujung pada malpraktik sehingga pasien dapat menuntut dokter yang bersangkutan untuk dibawah ke ranah hukum. Oleh karena itu sebagai dokter kelak harus mempunyai tanggung jawab terhadap ilmu yang dimiliki serta segala perbuatan dan keputusan yang diambil ketika memberikan pelayan kepada pasien.

Arike trivena / 41170109

Sudah menjadi kewajiban serang dokter untuk memberikan pelayanan profesional terhadap pasien. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, kita juga harus memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki agar tindakan apapun yang kita berikan tepat sesuai kondisi pasien dan tidak menimbulkan kerugian. Dari kasus ini, saya belajar pentingnya seorang dokter untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadahi, karena apabila hal itu tidak cukup, dapat membahayakan nyawa orang lain, serta ada hukum dan kode etik profesi yang dilanggar.

Anasthasia Audi W / 41170112

Malpraktek merupakan suatu fenomena gunung es, tidak banyak orang yang tahu mengenai kapan kasus tersebut dapat terjadi. Malpraktek dapat dilakukan dalam hal sekecil mungkin, seperti menambahkan obat yang sebenarnya tidak diperlukan tetapi dapat memberikan keuntungan untuk dokter yang bersangkutan. Melalui pembuatan makalah ini, saya dapat lebih mengerti mengenai kasus malpraktek yang bisa muncul disekitar kita. Saya juga berharap para pembaca juga lebih mengerti mengenai kasus malpraktek setelah membaca makalah ini. Dengan berpikiran kritis dan terbuka, pasien maupun keluarga yang bersangkutan dapat menganalisis atau mengajak dokter untuk berdiskusi mengenai tatalaksana yang diberikan. Jangan hanya diam, jangan takut untuk mengkritisi atau memberikan pendapat.

Thomas Carel Aditya / 41170113

Pelajaran yang bisa saya ambil dari praktikum ini adalah seorang dokter dalam pelayanan terhadap pasien wajib menggunakan seluruh bentuk keilmuan dan keterampilan yang dimiliki agar pasien yang dirawat dapat terjamin kehidupan nya. Dokter juga dalam bekerja diharapkan menerapkan standar pelayanan yang tinggi dan tidak sewenang-wenang memberikan sebuah terapi atau tindakan medis yang hanya sedikit keuntungan dan memiliki lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, dalam kasus praktikum ini ditemukan berbagai bentuk kelalaian seorang dokter seperti menulis resep dengan tidak baik, memberikan terapi farmakologis yang tidak semestinya dan pelayanan rujukan yang kurang terintegrasi dengan baik, dari situ dapat diambil pelajaran bahwa baik dokter dan pihak rumah sakit seharusnya dapat lebih baik dalam melakukan pelayanan kesehatan, dalam kode etik profesi dokter dan rumah sakit juga diatur apa saja kewajiban yang harus dipenuhi kepada pasien, dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah malpraktek  dimana terjadi sebuah kelalaian yang mengancam nyawa pasien. Dari kasus ini saya juga dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang dokter diharapkan dapat memikirkan secara matang terlebih dahulu tindakan medis yang akan dilakukan, selain itu standar pelayanan harus selalu dijaga agar segala bentuk kelalaian dapat diminimalisir, dan juga harus selalu menerapkan prinsip etika terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan selalu terjamin kualitas nya.

Dewianti Paluta Pongarrang / 41170114

Melalui kasus ini menyadarkan saya mengenai pentingnya sikap professionalism seorang dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Saat ini, diharapkan seorang dokter dapat memiliki sikap perilaku yang bertanggung jawab dan bertindak berdasarkan kemampuan clinical reasoning dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Dengan adanya  SOP sebagai panduan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tak hanya dokter namun seluruh tenaga kesehatan dapat mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan aman, juga meminimalisir kelalaian yang dapat merugikan dokter maupun pasien.

 

Vanessa Angelin / 41170115

Pada praktikum ini kelompok saya mengambil kasus malpraktek yang dilakukan oleh beberapa dokter terhadap seorang pasien yang bernama Siti Chomasatun. Pasien ini memiliki riwayat operasi Tirodektomi karena penyakit pembengkakan kelenjar tiroid (gondok) yang dialaminya pada 13 April 2009. Satu tahun kemudian setelah operasi tersebut, pasien mengalami sesak nafas sehingga dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan rumah sakit tempatnya di operasi untuk mendapatkan pertolongan. Karena kondisi sesak nafas tersebut, seorang dokter memberikan injeksi kortikosteroid dan menyetel tempat tidurnya 45 derajat, sesak nafas sempat berkurang namun sesak nafas tersebut kembali lagi, sehingga dokter lain memberikan injeksi stesolid dan meresepkan obat antihipertensi sesak nafas kemudian sempat berkurang namun kemudian bertambah lagi. Sehingga dokter kedua memberikan terapi inhalasi, injeksi oradexon dan injeksi rantin setelah tindakan tersebut sesak nafas sempat berkurang namun kembali lagi. Oleh seoran dokter spesialis THT mendiagnosis pasien mengalami lumpuh pita suara yang disebabkan oleh cidera saraf di sekitar pita suara akibat operasi tiroidektomi pasien juga mengalami sesak nafas Grade II, sehingga harus dilakukan operasi tracheostomy.

Pada kasus ini dua dokter yang menangani sesak nafas pasien telah melanggar disiplin dokter karena tidak melakukan tindakan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Dimana dokter pertama memberikan injeksi kortikosteroid pada pasien yang sesak nafas karena kelumpuhan pita suara padahal hal tersebut  tidak lazim diberikan karena yang seharusnya dilakukan adalah observasi ketat. Kemudian dokter kedua yang telah menulis resep untuk obat hipertensi diatas kertas yang bukan miliknya sendiri.

Dari kasus tersebut ada banyak hal yang dapat diambil, selain karena tindakan malpraktek yang merugikan dan membahayakan nyawa pasien juga bagaimana tindakan dokter yang gegabah dalam memberikan penanganan tanpa melakukan observasi secara menyeluruh. Tindakan dua dokter yang mengalami tuntutan tersebut adalah beberapa kondisi yang pernah terjadi di rumah sakit, sehingga berakibat hukum dan pasien yang mengalami kerugian karena tindakan yang kurang bijaksana dari dokter. Dalam kode etik kedokteran, pada pasal 8 : Profesionalisme ”Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara  berkompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia”. Dari kasus ini, saya sebagai seorang mahasiswa kedokteran mendapat pembelajaran bahwa sebagai seorang dokter, haruslah tetap bijaksana dan teliti dalam memberikan pelayanan agar tidak merugikan pasien.

Ceny Gloria Larope / 41170149

Dari kasus Ibu Siti Chomsatun, saya kembali merefleksikan bahwa tugas utama dari seorang dokter adalah pelayanan dan tentunya pelayanan berdasarkan kasih. Hal penting yang kembali diingatkan bagi saya sebagai calon dokter adalah melakukan yang terbaik dalam tanggungjawab profesi sekecil apapun itu dengan menjunjung tinggi keselamatan pasien, menolong terlebih dulu tanpa memikirkan urusan administrasi terlebih pada kasus darurat, dan tentunya belajar dengan sungguh-sungguh agar apa yang telah dipelajari dapat diimplementasikan dengan baik.

Gusti Ayu Agung Indra Sari Putri / 41170152

Setelah membaca kasus ini, saya menjadi tahu ternyata malpraktik tidak hanya berupa tindakan yang disengaja oleh dokter untuk mencelakakan pasien, tetapi juga dapat terjadi karena kelalaian dokter saat menangani pasiennya. Fokus saya adalah dimana saat dokter sudah mencoba untuk melakukan pertolongan tetapi ternyata obat yang diberikan tidak tepat malah dapat memperparah keadaan pasien dan hal tersebut juga dapat diajukan sebagai gugatan apalagi semua tindakan yang dilakukan dokter kepada pasien tercatat dalam rekam medis. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 tetapi seiring dengan perkembangan jaman, pasien tentu dapat mengakses informasi lebih mudah, sebagai tenaga kesehatan tentu menjadi lebih berhati – hati dalam bertindak. Setiap prosedur juga harus dijelaskan risikonya. Kasus malpraktik ini juga menghabiskan waktu yang lama untuk penyelesainnya.

Youlla Anjelina / 41170153 

Sebagai seorang tenaga medis, khususnya sebagai seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat di dalam sebuah negara dengan landasan hukum, seharusnya mengerti bagaimana hukum itu sendiri berjalan di bidang kesehatan. Praktikum analisa kasus malpraktik ini membuat saya mengerti bahwa mempelajari  hukum terutama dalam bidang kesehatan itu sangatlah penting, karena dapat membuat kita bertindak lebih hati – hati lagi dan bisa sesuai dengan prosedur yang telah di buat. Sampai sekarang masih banyak kasus malpraktik yang terjadi karena kesalahan satu orang dokter, ataupun beberapa tim dokter , bahkan rumah sakit. Hal ini membuat saya lebih terdorong untuk bersungguh – sungguh dalam belajar selama di masa pre klinik ini, karena banyak sekali hal – hal yang dapat membuat kita tidak sadar bahwa kita melakukan suatu kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Hal tersebut membuka pikiran saya untuk terus belajar dengan sungguh – sungguh dan belajar untuk bisa taat kepada hukum dan hal – hal kecil seperti menulis rekam medis, menulis informed consent untuk wali pasien, dan hal lain yang sering dilupakan.

Ade Novita P / 41170156

Kasus diatas mengajarkan saya untuk lebih berhati hati lagi dalam memberikan penanganan demi keselamatan pasien. Memberikan penanganan agar pasien bisa selamat menjadi prioritas utama, yang berarti ketika sudah berhadapan dengan pasien harus mengesampingkan urusan pribadi dan hanya berfokus pada pasien. Meskipun seorang dokter juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan saat melakukan suatu prosedur, tetapi seorang dokter tidak boleh berkata demikan karena tugas utama dokter adalah menyelamatkan pasien.

Muhammad Fikri Mujtahid / 41170157

Dari kasus tersebut bahwa terjadi kesalahan malpraktik terhadap pasien yang diberikan dari kasus ini bahwa pasien menggugat kesalahan yang dilakukan oleh beberapa tenaga medis, dimana memang tenaga medis ini tidak memperlakukan pasien tersebut dengan sebaik mungkin dan juga salah untuk pelaksanaan terapi medisnya, hal ini tentu akan merugikan pasein maupun pihak keluarga yang bersangkutan dan juga hal ini bertentangan dengan kode etik kedokteran dan ada hukumannya. Dari kejadian diatas saya mendapatkan pelajaran bahwa seorang dokter maupun tenaga medis lainnya harus benar-benar dapat bertanggung jawab atas perlakuannya dan juga harus menguasai materi sesuai bidangnya agar bisa memberikan pelayana terbaik buat pasien. Jika hal diatas tidak dilakukan, tenaga medis dinyatakan melanggar disiplin kedokteran dengan tidak melakukan pelayana medis yang memadai terhadap situasi yang terjadi dan dapat membahayakan pasien. Seorang dokter juga harus benar benar memperhatikan atas tindakannya, atas terapi yang diberikan maupun efek dari terapinya dan harus selalu dapat memantau kondisi ibu siti ini agar ibu siti selalu merasa aman dan percaya sepenuhnya dengan dokter tersebut.

Claudius PYSM / 41170159

Dari kasus ini saya belajar kalau didalam pelayanan kesehatan kita sebagai dokter dalam melakukan sebuah tindakan harus benar-benar memperhatikan efek dari tindakan kita tersebut apakah akan memperbaiki kondisi pasien atau justru memperparahnya. Seorang dokter harus menguasai materi-materi yang ada dibidang kedokteran. Selain itu sebagai tenaga medis kita juga harus bersikap professional terhadap pasien dan memiliki sikap tanggung jawab. Dimana jika ada seorang pasien yang membutuhkan penaganan medis kita harus memperhatikannya hingga pasien tersebut sembuh. Memberikan pelayanan terbaik sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang dokter. Dalam hal ini dokter juga harus memperhatikan kode etik dan hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga pasien tersebut.

Ginti Lintang S. / 41170160

Dari kasus Ibu Siti, saya belajar tentang sikap seorang dokter yang harus selalu siap siaga dalam menangani sesuatu dan harus teliti serta berhati-hati.

Kasus ini membuat saya berpikir bahwa kelalaian dokter yang terjadi sesaat bisa mempengaruhi hidup pasien kedepan. Saya menjadi sadar bahwa menjadi seorang dokter berarti harus selalu siap siaga untuk melakukan suatu prosedur agar pasien bisa selamat.

Nunki Utomo / 41170161

Melihat kronologi kejadian yang dialami Siti Chomsatun, sebagai dokter ada baiknya kita mengevaluasi kemampuan kita masing – masing dalam 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengetahuan kita mengenai tatalaksana yang dapat diambil dan aspek kedua yaitu bagaimana kita dapat tenang dan tidak terburu – buru dalam mengambil keputusan. Teknologi dan keilmuan semakin maju tiap harinya, tidak ada salahnya bagi kita untuk memperbarui ilmu agar tidak sesat saat mengobati pasien. Ketenangan saat merawat pasien dapat membantu kita untuk berpikir jernih dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan, seperti contohnya melakukan konsultasi pada sejawat jika memang ragu dalam menangani pasien yang sedang kritis.

DAFTAR PUSTAKA

 Anggi. (2019). Siti Chomsatun, Korban Malpraktik Menang Di Pengadilan. https://www.bantuanhukum.or.id/web/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan/  .Diakses 29 Mei 2020

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: IDI

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011. DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI. 22 September 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 304. Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011. PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259. Jakarta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses 30 Mei 2020. Keyword : Siti Chomsatun

Undang Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009. RUMAH SAKIT. 28 Oktober 2009. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Jakarta

Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009. KESEHATAN. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004. PRAKTIK KEDOKTERAN. 6 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Jakarta